Istilah "Cina", "China" dan "Tionghoa":
Tinjauan Historis dan Masalah Penggunaannya Dewasa Ini*
Oleh : Eddie Lembong
(Ketua Pendiri Yayasan Nabil)
Salah satu hal yang masih menjadi bahan perdebatan setelah tiga belas tahun
masa Reformasi adalah soal penggunaan istilah "Cina" , "China"
dan "Tionghoa" . Penggunaan ketiga istilah tersebut di masyarakat
masih menimbulkan kebingungan, karena tidak adanya standar yang baku. Atas
dasar latar belakang tersebut di atas maka kami mencoba menyusun suatu paparan
yang sistematis, mengenai latar belakang historis dan masalah pemakaian ketiga
istilah tersebut dewasa ini.
Istilah "Cina", "China" dan "Tionghoa"
Dari manakah asal kata "cina" dan dari bahasa apa? Seorang Guru Besar
Universitas Indonesia, Prof. Dr. A.M. Cecillia Hermina Sutami, menjelaskan
bahwa kata Cina (Inggris : China; Belanda
: China/Chinees; Jerman : Chinesische dan Perancis : Chinois) berasal dari
bahasa Sansekerta chīna , yang berarti
Daerah yang sangat jauh . Kata tersebut sudah
berada di dalam buku Mahabharata sekitar 1400 tahun sebelum Masehi.[1] Kemudian
kata chīna menyebar dari Asia ke Eropa
dengan mengalami penyesuaian fonologis. Penjelajah ternama, Marco Polo
menyebutnya chin dan kemudian disebut oleh
Barbosa (1516) dan Gracia de Orta (1563) dengan china
. [2] Kemudian Istilah Cina atau
yang mirip dengan itu dibawa/diperkenalkan oleh bangsa-bangsa Barat yang mulai
datang ke Nusantara sejak awal Abad ke 16. Dengan latar belakang demikian,
secara tegas Prof. Wang Gungwu, seorang pakar sejarah Chinese
Overseas , dalam sebuah konferensi beberapa tahun
silam yang kami hadiri, menggarisbawahi, bahwa orang-orang Tionghoa sendiri
tidak mengenal, apalagi menggunakan istilah Cina/China
.
Mula-mula masyarakat di Nusantara menggunakan istilah Cina
tanpa konotasi buruk. Akan tetapi dengan makin
berhasilnya penerapan politik Divide et
Impera oleh kolonialisme Belanda, hubungan
Tionghoa-penduduk setempat yang dulunya selalu baik, berangsur-angsur memburuk.
Dalam sentimen yang emosional, istilah Cina
sering diucapkan dengan aksen yang penuh
rasa kebencian. Sebagai akibatnya, sekelompok kaum terdidik merasakan perlunya
istilah lain untuk menyebut diri mereka. Di Batavia tahun 1900 didirikanlah
organisasi modern Tionghoa yang pertama di Indonesia. Mereka memakai nama
Tiong Hoa Hwee Koan (Perhimpunan Kaum Tionghoa).
Inilah pertama kalinya istilah Tionghoa
yang berasal dari bahasa Hokkian, secara resmi digunakan. Unsur terbesar dalam
komunitas Tionghoa berbahasa Melayu berasal dari keturunan perantau Hokkian.
Hal ini menjelaskan mengapa istilah Hokkian tersebut yang dipilih.[3]
Pelahan-lahan istilah tersebut semakin populer di kalangan orang Tionghoa (yang
berlatar belakang dialek yang beragam) dan masyarakat Hindia Belanda pada
umumnya.
Di sekitar dekade 1920-an, koran Melayu Tionghoa terbesar, Sin Po mempelopori
penggunaan istilah INDONESIA sebagai ganti
istilah INLANDER yang merendahkan
masyarakat Nederlands Indië (Hindia Belanda). Kemudian ada semacam
gentleman agreement antara para pemuka
Kaum Pergerakan dengan Sin Po yang mewakili
masyarakat Tionghoa, untuk tidak lagi menggunakan istilah Cina
yang berkonotasi menghina, penuh dengan rasa kebencian itu,
dan diganti dengan sebutan Tionghoa .[4]
Di pihak lain, pemerintah kolonial Belanda di tahun 1928 mengakui pemakaian
istilah Tionghoa dan Tiongkok
bagi hal-hal yang bersifat resmi.[5] Itulah sebabnya
dokumen-dokumen historis seperti misalnya Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha
Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia), dua badan yang beranggotakan para founding fathers,[6] serta
Undang-undang Dasar 1945, semua menggunakan istilah Tionghoa
dan bukan Cina
Pada masa sengit-sengitnya PERANG DINGIN, khususnya setelah terjadi peristiwa
Gerakan 30 September 1965, Seminar ke II AD di Bandung pada tanggal 25 s/d 31
Agustus 1966 mengusulkan penggantian sebutan Republik Rakjat
Tiongkok dan warga-negaranya, menjadi
Republik Rakjat Tjina dan warga negara
Tjina , dengan alasan
Untuk mengembalikan sebutan umum kepada pemakaian jang telah lazim
terdapat dimana-mana, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri, dan dalam
berbagai bahasa, sebagai sebutan bagi Negara dan Warga-Negara jang
bersangkutan, tetapi terutama untuk menghilangkan rasa inferior pada bangsa
kita sendiri, sebaliknja menghilangkan rasa superior pada golongan jang
bersangkutan di dalam Negara kita [7]
Hal ini kemudian dituangkan kedalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.
SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28 Juni 1967.[8] Menurut sumber intern yang
mengetahui, sebenarnya maksud edaran ini hanya ditujukan/dialamatkan ke Negara
RRT dan orang-orang Tionghoa Asing. Sedang untuk WNI keturunan Tionghoa,
sebutan Keturunan Tionghoa itu tetap
dipertahankan, tidak diubah. Namun karena tingginya emosi/sentimen anti RRT
setelah G30S, penggunaan istilah Cina
meluber dan membanjiri semua orang-orang, termasuk WNI keturunan Tionghoa.
Menurut Coppel dan Suryadinata, semenjak minggu pertama September 1966 hampir
semua surat kabar beralih dari penggunaan istilah Tionghoa
ke Cina . [9] Penyebutan
ini muncul hingga di masa Reformasi, bahkan sampai kini pun masih menjadi topik
yang belum selesai diperdebatkan.
Yang menarik, selain dua istilah yang sudah ada, dewasa ini muncul istilah baru
China , yang dilafalkan ke dalam bahasa
Indonesia Caina . Walaupun istilah ini
masih belum diterima secara penuh, namun sebagian kalangan mengadopsinya, baik
dalam tulisan maupun ucapan, karena dianggap sebagai jalan tengah yang
netral dan tidak menghina. Sedangkan pihak yang
tidak setuju, menganggap istilah ini tidak sesuai dengan kaidah Bahasa
Indonesia.
Tidak Perlu Dipertentangkan
Dengan memperhatikan semua hal-hal tersebut diatas, dan dengan menyadari, bahwa
kini banyak orang yang tanpa bermaksud buruk dalam memakai istilah
Cina , maka penggunaan istilah tersebut tidaklah perlu
untuk kita pertentangkan. Akan tetapi masalahnya ada pada surat edaran Kabinet
Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28 Juni 1967, yang nyata-nyata mempunyai
dampak dan pengaruh menghasut untuk
membenci sebuah negara asing ataupun masyarakatnya, ataupun yang mengenai siapa
saja yang terkait. Maka dengan telah berakhirnya Perang Dingin
serta makin menjadi jelasnya duduk perkara
di sekitar soal itu, kami berpendapat betapa indahnya kalau
Pemerintah menyadari, bahwa sudah waktunya untuk secara resmi
mencabut/membatalkan surat edaran itu.
Bagaimana selanjutnya kebijakan masyarakat dalam penggunaan istilah-istilah
itu, tidaklah perlu kita pertentangkan. Menarik untuk direnungkan pemikiran
Laksamana Madya Sumitro, seorang purnawirawan TNI AL yang ikut bergabung dengan
PARTI (Partai ReformasiTionghoa Indonesia) :
Bukankah merupakan perintah Allah SWT pula bahwa janganlah satu kaum
mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka lebih baik, dan jangan
pula kamu panggil memanggil dengan gelar yang buruk...... (Al Quran surat
Al-Hujuurat-11). Sepanjang pengetahuan saya tidak ada satu pun perkumpulan atau
organisasi kelompok etnis Tionghoa di Indonesia ini menggunakan sebutan Cina,
semua menggunakan sebutan Tionghoa. Ini menunjukkan bahwa saudara saya sebangsa
dari etnis Tionghoa lebih memilih dan menyukai sebutan Tionghoa. Alangkah
naifnya diri saya kalau merasakan dan mengetahui hal ini, masih juga saya
menggunakan sebutan Cina. Saya tidak ingin menjadi naïf dalam hal apa pun,
biarlah orang lain. [10]
Tulisan ini diakhiri dengan pesan, terserah kepada pengertian dan itikad baik
masing-masing pihak, dengan memperhatikan semua hal-hal tersebut di atas.
Jakarta, Februari 2011
--------------------------------------------------------
*** Versi awal tulisan ini pernah diterbitkan di Nabil News, Edisi Perdana,
Juni 2010, h. 27.
[1] A.M. Cecillia Hermina Sutami Linguistik Sinika: Perkembangan
Teoretis dan Penerapannya dalam Pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia
, pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Universitas Indonesia
tanggal 15 Oktober 2008, h. 2 (catatan kaki). Lihat juga Perihal
Bahasa Mandarin , dalam Hermina Sutami, Kamus Dasar
Mandarin-Indonesia dengan Pengantar mengenai Bahasa Mandarin (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2005), h. liv-lv
[2] Hermina Sutami, Perihal Bahasa Mandarin
, h. lv.
[3] Charles A. Coppel dan Leo Suryadinata, The Use of the Terms
�Tjina � and �Tionghoa �
in Indonesia: An Historical Survey , dalam Charles A.
Coppel, Studying Ethnic Chinese in Indonesia (Singapore: Singapore Society of
Asian Studies, 2002), h. 370-371; terjemahan Indonesianya, Istilah
�Cina � dan �Tionghoa �
di Indonesia: Sebuah Tinjauan Historis , dalam
kumpulan karangan Leo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia
(Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002), h. 102.
[4] Lihat Ang Yan Goan, Memoar Ang Yan Goan: Tokoh Pers Tionghoa yang Peduli
Pembangunan Bangsa Indonesia, disunting oleh Joesoef Isak. Terjemahan Tan Bing
Hok (Jakarta: Yayasan Nabil-Hasta Mitra, 2009), h. 49
[5] Lea E. Williams, Overseas Chinese Nationalism (Glencoe, Ill: Free Press,
1960), h. 61 seperti dikutip oleh Coppel dan Suryadinata, The Use of
the Terms �Tjina � and �Tionghoa
� , h. 372; idem, Istilah
�Cina � dan �Tionghoa � di
Indonesia , h. 104.
[6] Bukti penggunaan istilah Tionghoa yang
dipergunakan oleh para Bapak Bangsa ketika
membicarakan berbagai hal tentang Negara yang akan didirikan, dapat ditemukan
dalam dokumen otentik yang disunting oleh Saafroedin Bahar dan Nannie Hudawati,
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22
Agustus 1945. Edisi ke-4 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998)
[7] Laporan Penutupan Seminar AD Ke-II / 1966 Kepada MEN/PANGAD, oleh Letdjen
M. Panggabean, dalam Amanat /Pidato Pra-saran dalam Seminar AD ke-II / 1966
(Djakarta, 1967) hal. 280, seperti yang dikutip oleh Leo Suryadinata, Negara
dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia, h. 107; lihat juga Coppel dan Suryadinata,
The Use of the Terms �Tjina � and
�Tionghoa � in Indonesia , h.
375.
[8] Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28 Juni
1967, dalam Badan Koordinasi Masalah Cina-BAKIN (ed), Pedoman Penyelesaian
Masalah Cina di Indonesia Buku 2 (Jakarta: Badan Koordinasi Masalah Cina-BAKIN,
1980), h. 19.
[9] Coppel dan Suryadinata, The Use of the Terms
�Tjina � and �Tionghoa � in
Indonesia , h. 375; idem, Istilah
�Cina � dan �Tionghoa � di
Indonesia , h. 107.
[10] (Laksamana Madya) Sumitro, Kesatria Bangsa : Perjalanan Hati dan Karir
Seorang Prajurit Laut (Jakarta: Forum Masyarakat Tionghoa, 2002), h. 135
(cetak tebal dari pengarang tulisan ini).
