Dijamin akan ada tindakan dari aparat hukum pak... yakni tindakan pembiaran terjadinya tindak pidana korupsi... karena mafia itu seperti klaim-nya adalah merupakan suruhan para penegak hukum. Kalau aparat hukum memang tidak menyuruh, korupsi yang sudah amat jelas seperti ini, pasti sudah ditindak. Dan kalau juga bukan atas perintah Bupatinya, tentu akan dapat teguran/ dimutasi ke posisi yang tidak enak, tapi kita lihat saja nanti, malah bisa2 dapat promosi jabatan.. kalau itu terjadi, berarti ada kemungkinan memang korupsinya atas perintah atasan
================================= From: [email protected] Date: Sunday, August 21, 2011, 12:39 PM Dijamin tidak akan ada tindakan hukum... meski berakibat dunia pendidikan akan hancur lebur. Bisa dilihat dibawah berita ini saya beri data berita setahun lalu (2010), tentang korupsi mebelair (meja kursi untuk murid dan guru) yang merugikan keuangan negara 500 juta lebih, karena pembelian fiktif. Sampai sekarang kasus korupsi yang terang benderang itu tidak diusut, alasan yang disampaikan aparat hukum, bahwa para kepala sekolah penerima waktu diperiksa ketakutan sehingga tidak mau memberi keterangan.. maka pemeriksaan tidak berlanjut dengan berbagai alasan... aneh bin ajaib... Pertanyaannya, apakah bisa bahwa pelaku korupsi tidak diperiksa, dengan alasan bahwa pelaku sudah membuat surat pernyataan untuk memberi ganti rugi, meskipun akhirnya ganti rugi tidak jadi diberikan, dan akan diberikan sambil menunggu mendapat bagian proyek selanjutnya? Pelaku sebagaimana berita dibawah adalah adik kandung dari pejabat teras Tulungagung yang ikut pertemuan untuk konspirasi korupsi, yakni adik kandung Pak Fauzy Maka bisa dilihat, kabupaten Tulungagung yang sejak tahun 2005 sampai tahun ini (2011) sudah mendapat dana puluhan milyar dari APBN.. hasilnya.. bangunan sekolah tetep hancur.. bangku sekolah yang tiap tahun katanya beli baru ya tetep barang hancur... mutu pendidikan entah akan hancur sampai kapan.. Jadi, di Tulungagung hal seperti ini sudah biasa... Maka saran saya, kalau korupsi, tirulah Tulungagung, jika anda tidak mau memberikan keterangan, meski alat bukti sangat kuat, maka kasus korupsi akan aman. tapi kalau korupsi jangan nanggung2... yang besar sekalian atau fiktif sekalian.. jadi ada "biaya untuk mengamankan korupsi" agar kebal hukum http://mnusantara.blogspot.com/2011/08/medianusantara-konspirasi-korupsi-dana.html Notes Demi info yang seimbang dan tidak sepihak, kami menyarankan agar dilakukan konfirmasi kepada pejabat kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung (bpk. Bambang) HP: 081335722229 Anggota DPRD kabupaten Tulungagung (bpk. Supriono) HP: 08125905711 (tim) Siaran Pers PANGGUNG (Paguyuban LSM Tulungagung) bahwa pada: Tanggal:17 Agustus 2011 lokasi : Hotel Elmi Surabaya, kemudian pindah ke Hotel Mojopahit Surabaya. Jam : sekitar pukul 20.00 - selesai Bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan, bukannya bagaimana merenungkan hari kemerdekaan & bagaimana mengisinya dengan hal berguna, agar negara ini bisa maju, tapi malah beraktifitas & ber-konspirasi merencanakan korupsi dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan & mencerdaskan generasi penerus bangsa. Itulah yang patut diduga telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, bpk Bambang, Kepala Bagian keuangan kabupaten Tulungagung, bpk Fauzi, bersama mafia pendidikan yang sudah beberapa kali diberitakan oleh media massa yakni ibu Inggarwati yang mengakunya merupakan utusan Distributor produk pendidikan di Jawa Timur, PT. Cipta Inti Surabaya, dan juga mendapat mandat dari PT. Bintang Ilmu dan PT Mapan yang meng-klaim sebagai Distributor Tunggal untuk produk2 peningkatan mutu pendidikan dari kementrian pendidikan nasional, Rudi yang mengaku utusan dari Kadin (kamar Dagang dan Industri) Jawa Timur, dan beberapa orang lagi yang mengaku utusan dari DPRD kabupaten Tulungagung serta beberapa orang pengusaha. Tim LSM Tulungagung yang sudah lama menduga bahwa banyak korupsi di Tulungagung direncanakan dliuar kota, setelah mendapatkan info, lalu membuntuti kepergian beberapa pejabat penting Tulungagung ini. Biasanya pertemuan2 pejabat dan para mafia koruptor iu dilakukan ditempat hiburan malam, (dugem) mungkin karena bulan ramadhan, waktu dibuntuti para pejabat itu pergi ke hotel Elmi kota Surabaya. Dan saat mereka tak sengaja melihat bahwa ada beberapa anggota LSM dari Tulungagung ternyata ada di Hotel Elmi juga, maka pertemuan kelihatan terburu2 dan mereka bergegas pergi bersama2 entah kemana. Agar tidak ketahuan membuntuti, akhirnya hanya 1 orang rekan LSM yang membuntuti, untuk melihat apakah pertemuan itu bubar, ataukan dilanjutkan ketempat lain. Ternyata rapat dilanjutkan ketempat lain, yakni di restoran di hotel Mojopahit surabaya. Mungkin merasa aman karena tidak melihat lagi kerumunan LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan mereka itu dilanjutkan. Mereka tidak mengetahui bahwa ada satu anggota LSM Tulungagung yang mengintip pertemuan itu. Hasil pertemuan: bahwa pekerjaan untuk peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudi dan pengusaha yang mewakili kepentingan DPRD. Maka pekerjaan akan mulai diatur agar dalam pelelangan dokumennya diatur, juga mekanismenya diatur, agar orang lain tidak bisa mengikuti pelelangan dan atau mengatur panitia agar memenangkan Inggarwati atau orang2nya. Dalam pertemuan itu Inggarwati menjamin, meskipun nanti mekanismenya agak menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan oleh para LSM, karena menurut Inggarwati, dirinya diback-up oleh pejabat tinggi kejaksaan agung. Sehingga nanti jika ada laporan dari LSM pada kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini (terdengar nama Marwan, yang katanya merupakan pejabat yang cukup kuat di kejaksaan agung, entah apa jabatannya) Menurut Inggarwati dibeberapa daerah yang dia mengerjakan pekerjaan peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan, dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari kementrian pendidikan, terbukti aman2 saja, dia menyebutkan kabupaten probolinggo, kabupaten lumajang, kabupaten Mojokerto, kabupaten Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang2nya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan "dana operasional", juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat "setoran" rutin darinya. Hal ini ditambahi oleh orang yang bernama Rudi yang mengaku suruhan dari Kadin jawa timur, bahwa seperti yang dilakukan Rudi sebagai penyedia kain dan seragam untuk para pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur, menyatakan menjamin aman, karena seperti pengadaan kain dan seragam para pegawai negeri tadi, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman2 saja, karena selain di backing oleh Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran untuk memelihara aparat hukum. Dan dijamin dari proses pengadaan tersebut, dinas pendidikan dan pejabat di Tulungagung, baik pejabat kabupaten dan DPRD akan mendapatkan bagian yang besar, sekitar 25%-30% dari nilai proyek. Bahkan, Inggarwati, Rudi cs berjanji akan membantu mengatasi masalah hukum yang akan timbul dari penyelewengan pembangunan gedung sekolah2 yang didanai oleh dana DAK pendidikan tahun 2010, maupun tahun2 sebelumnya. Karena sudah rahasia umum, meskipun selama bertahun2 mendapat dana DAK pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah lebih dari 5 tahun berturut2, sekolah di Tulungagung yang mendapatkan dana itu, sekolah tetap hancur. kemana dana pembangunan itu? beberapa waku yang lalu sempat diperiksa oleh aparat hukum, termasuk adanya pembelian mebelair (meja kursi) untuk murid dan guru, ternyata yang ada bukan pembelian, tapi barang lama diperbaiki dan dica/ dipernis, agar tampak baru. dan itu dalam laporan keuangan ditulis bahwa membeli mebelair baru dengan besar anggaran adalah sebesar pembelian mebelair baru. Kasus ini pernah diberitakan oleh media massa, dan sempat diperiksa aparat, ternyata kemudian tidak ada kabar beritanya. Jadi selain mafia perampok uang negara, rupanya juga mengaku sebagai markus (makelar kasus) dengan klaim sebagai suruhan oknum pejabat kejaksaan agung tadi. Jadi kesimpulan dari LSM Tulungagung, Bahwa pengadaan produk peningkatan mutu pendidikan, akan direkayasa untuk memenangkan Inggarwati dan komplotannya, dan cenderung akan mengurangi kualitas dari spesifikasi dan mutu yang ditentukan oleh kementrian pendidikan nasional, agar ada banyak kelebihan dana yang akan dinikmati bersama oleh para mafia dan pejabat di Tulungagung, juga untuk memberikan dana operasional untuk oknum yang bernama Marwan dan para aparat hukum di Jawa Timur dan Tulungagung. maka perlu dicari info, siapakah oknum bernama Marwan tadi, dan apa jabatannya di Kejaksaan Agung dan siapa komplotannya di lembaga aparat hukum Jawa Timur. Karena kami kuatir ini hanya klaim dari Inggarwati, komplotannya dan pejabat kabupaten Tulungagung untuk menakut2i LSM di Tulungagung, agar konspirasi untuk merampok uang negara ini tidak dipantau oleh para LSM di Tulungagung. Dan kelakuan para pejabat ini sangat merendahkan derajat sebagai pegawai pemerintah, kok mau2nya disuruh dan dipanggil oleh para mafia ini jauh2 dari Tulungagung ke Surabaya (jaraknya 250 km) untuk patuh dan atau berkomplot bersama mafia perusak ekonomi bangsa. Dan klaimnya konspirasi ini mendapat restu dari Bupati, benarkah? PANGGUNG Paguyuban LSM Tulungagung A.Boegank koordinator http://www.prigibeach.com/?soda=YmFjYV9iZXJpdGE=&pan=MzI2MQ== Senin, 05 April 2010 00:49:31 Wib Tulungagung : Kasek Bungkam, Polisi Buntu Penyelidikan Mark-Up Mebelair SDTulungagung (prigibeach.com/Jpos) - Upaya polisi mengungkap dugaan mark-up proyek mebelair Dinas Pendidikan (Diknas) Tulungagung, tampak menemui jalan buntu. Itu disebabkan sejumlah kepala sekolah (kasek) yang dimintai keterangan di mapolres memilih bungkam alias tutup mulut.Seperti disampaikan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo melalui Kasatreskrim AKP Mustofa kemarin. Perwira dengan tanda pangkat tiga balok di pundak ini mengatakan, kasek hanya sebagai saksi dugaan proyek mebelair yang merugikan keuangan negara Rp 512 juta. Meski begitu mereka terkesan ketakutan."Memang tidak semua kasek penerima bantuan yang kami periksa. Hanya perwakilan saja. Tapi ya itu tadi. Semuanya bungkam karena ketakutan," tutur mantan Kasatreskrim Polres Blitar ini.AKP Mustofa melanjutkan, akibatnya polisi kesulitan menggali keterangan untuk mengungkap mark up proyek yang bersumber dana alokasi khusus (DAK) 2007 itu. Namun pihaknya tetap menghargai sikap yang diambil oleh kasek. "Kami dapat memaklumi sikap mereka. Mungkin karena masih aktif menjabat sebagai pegawai negeri, mereka memilih bungkam," terangnya.Meski gagal, AKP Mustofa menjamin penyelidikan polisi jalan terus. Saat ini harapan polisi hanya tertumpu pada laporan data hasil audit BPK. Sayangnya, hasil audit BPK pun bersifat global. Tidak tertulis secara terperinci item yang diduga digelembungkan oleh dua rekanan."Repotnya ya itu, dalam laporan hasil audit BPK tidak ditulis secara rinci. Kami harus metani (mengurai, red) satu per satu agar semuanya jelas," tuturnya.Satu lagi yang menjadi catatan polisi. Yakni terdapat bukti tanda kesepakatan proyek atau addendum. Intinya, pihak rekanan bersedia mengganti jika dalam proyek tersebut ditengarai bermasalah."Apalagi pihak rekanan sudah mengganti kekurangan dan kesalahan sesuai dengan ketentuan ganti rugi yang diajukan oleh BPK. Otomatis rekanan pasti merugi," kata AKP Mustofa.Seperti diberitakan sebelumnya, dua adik pejabat teras di Pemkab Tulungagung mendapat proyek mebelair untuk 79 SD sebesar Rp 869 juta. Ditengarai proyek pada 2007 itu bermasalah. Ada dugaan mark up hingga Rp 512 juta.Itu berdasar laporan BPK yang diungkapkan Kapolres Tulungagung AKBP Rudi Kristantyo. Polisi pun menyelidiki kasus ini. (tri/her/Jpos)
