Refl: Rugi atau sengaja dirugikan agar supaya bisa dijual murah kepada konco al sahabat?
http://www.riaupos.co.id/berita.php?act=full&id=2416&kat=14 PLN Rugi, tak Mungkin Ada yang Beli 7 September 2011 - 16.59 WIB Dahlan Iskan saat temu ramah dengan pimpinan dan staf PT PLN Cabang Bukittinggi. (Foto: padangekspres/riau pos group) BUKITTINGGI (RP) - Terbatasnya alokasi dana APBN terhadap PT PLN (Persero), tak membuat institusi pelat merah dipimpin Dahlan Iskan ini berkecil hati. Malahan mereka berhasil menghemat pengeluaran anggaran itu Rp 2,4 triliun. Penghematan itu terjadi karena PLN mampu mendapatkan barang-barang atau kebutuhannya dengan harga lebih murah tapi berkualitas, dan dibelanjakan untuk kebutuhan urgent. ”Kemudian, dulu jajaran direksi baru melakukan pembatalan tender proyek pembangunan pembangkit listrik sebesar Rp15 triliun untuk Pulau Jawa. Yang kami nilai, tendernya berjalan kurang baik. Lalu, proyek ini juga tidak adil. Mengapa Jawa lagi, Jawa lagi, dan Jawa lagi, yang dibangun pembangkit listriknya. Yang dalam planning-nya, sebenarnya telah mencukupi. Sementara krisis listrik terjadi di banyak daerah di Indonesia. Cabang-cabang, wilayah-wilayah, minta travo saja tidak dikasih. Jadi ke sanalah kita alihkan,” kata Dahlan Iskan saat temu ramah dengan pimpinan dan staf PT PLN Cabang Bukittinggi, di Bukittinggi, kemarin (6/9). Temu ramah ini dilakukan sebelum kunjungannya meninjau pembangkit listrik di Sumatera Utara. Pertemuan itu dimanfaatkan karyawan untuk berdialog dengan Dahlan Iskan seputar isu yang berkembang di lingkup PT PLN. Salah seorang staf PT PLN Cabang Bukitinggi, Sofyan mempertanyakan, anggaran besar yang didapat PT PLN Persero sejak dipimpin Dahlan Iskan. Isu yang berkembang, PT PLN mendapat anggaran sebesar Rp 200 triliun dari pemerintah pusat. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, Dahlan Iskan mengatakan, gelontoran dana sebesar Rp 200 triliun itu tidak benar. Menurut Dahlan, PLN bisa berbuat banyak bukan karena gelontoran uang dari pemerintah, tapi karena keberhasilan melakukan penghematan keuangan. Seperti penundaan proyek sebesar Rp12 triliun di Cilacap dalam tahun ini karena memang tidak ada gunanya. ”Kebutuhan listrik di Jawa sudah tercukupi dengan kondisi saat ini. Proyek tersebut, walau selesai tahun 2014 atau 2015, tidak tidak ada bedanya. Mendingan uangnya digunakan dulu untuk kepentingan yang lebih mendesak, agar teman-teman yang di lapangan bisa bekerja dengan tenang, tidak dimusuhi masyarakat, kemudian bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Jadi uang Rp200 triliun itu tidak ada,” tegasnya. Terhadap isu penciutan karyawan PLN, Dahlan membantahnya. ”Tidak ada seperti itu, tapi akan ada penyehatan-penyehatan. Siapa yang bekerja lebih keras, dan siapa yang bekerja lebih keras, juga lebih pintar, berpeluang mendapat penghasilan lebih besar,” jelasnya. ”Sekarang, apakah yang tua itu sudah berarti tidak produktif lagi. Belum tentu. Karena banyak ditemukan orangtua lebih produktif dari yang muda. Jadi, besar kecilnya penghasilan Anda, diukur berdasarkan kinerja, bukan tua atau muda. Yang muda, kalau memang tidak produktif akan kena aturan demikian,” terangnya. Soal isu PLN akan dijual ke swasta atau asing, Dahlan juga membantahnya. Kalaupun dijual, tidak akan ada orang yang mau membelinya, karena selalu mengalami kerugian. Jadi, mana mau orang membelinya. ”Itu hanya isu murahan yang dihembuskan mantan Ketua Serikat Pekerja di PLN yang seharusnya telah lengser dari jabatan, karena sudah pensiun di PLN. Tapi, karena dia masih ingin duduk sebagai ketua, maka dihembuskanlah isu tersebut. Terserah kalau Anda percaya dengan isu itu. Tapi yang jelas itu tidak benar, dan hanya isu murahan,” paparnya. Pada kesempatan itu, General Manager PT PLN Persero Cabang Bukittinggi, Indra Bungsu mempertanyakan rencana PT PLN mengembangkan perusahaan dan pelayanan PLN di Sumbar? ”PLN harus menjadi contoh bagi instansi lain di Sumbar. Tidak penting membuat berbagai macam slogan, seperti bebas calo dan sebagainya, namun pada kenyataannya, banyak calo berkeliaran di sini. Yang penting itu kenyataannya, harus lebih baik dari slogan yang dibuat,” jawab Dahlan. ”Lalu, lakukan debirokrasi. Kita sering mengkritisi bahwa pelayanan birokrasi di pemerintahan sangatlah ruwet. Hal ini jangan terjadi pula dalam birokrasi di PLN. Jangan sampai orang berurusan dengan PLN itu, ruwetnya sama dengan pemerintahan,” tandasnya. (cp [Non-text portions of this message have been removed]
