http://www.sinarharapan.co.id/content/read/kelambanan-polisi-picu-kerusuhan-ambon/ 12.09.2011 11:17
Kelambanan Polisi Picu Kerusuhan Ambon Penulis : Izaac Tulalessy/Lili Sunardi/Vidi Batlolone/M Bachtiar Nur (foto:dok/antaranews.com) AMBON – Andai saja polisi bergerak lebih cepat, pasti Kota Ambon tidak ricuh sebagaimana yang terjadi pada Minggu (11/9). Hal itu dikatakan Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), John Ruhulessin, yang sangat menyesali kelambanan pihak kepolisian dalam menstabilkan situasi dan kondisi keamanan. “Seharusnya saat kejadian awal, polisi langsung bergerak cepat menstabilkan situasi dan kondisi keamanan serta mencegah provokator menyebarkan isu,” ujar Ruhulessin kepada wartawan di Ambon, Minggu. Ia mengatakan, saat pemakaman Darvin Saiman, di antara massa yang sangat banyak, hanya terlihat beberapa personel polisi. “Akhirnya polisi tidak mampu mengatasi kericuhan yang dilakukan mereka saat pulang dari pemakaman,” ujarnya. Sementara itu, Kapolda Maluku Brigjen Syarief Gunawan yang dihubungi Minggu malam menyatakan, pihaknya bukannya lemah dalam pengamanan. “Mohon maaf, kami bukan lemah atau lamban, personel sudah kami turunkan untuk amankan titik-titik yang terdapat konsentrasi massa. Polisi senantiasa menggunakan pendekatan humanis dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi, dalam kasus ini kami tetap proses hukum pihak-pihak yang dianggap telah mengganggu keamanan dan ketertiban,” ujarnya Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suharsono bersama Brigjen Syarief Gunawan yang langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP), mengimbau warga untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang sengaja diembuskan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Pangdam mengatakan, setelah mendapat informasi telah terjadinya konsentrasi massa, pihaknya langsung menerjunkan sekitar 300 personel 733/raider untuk mendukung Polda Maluku melakukan pengamanan. Gubernur Maluku KA Ralahalu juga meminta Kapolda mengusut tuntas kasus ini. “Para pelaku yang terlibat harus dihukum,” katanya. Ralahalu juga mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak main hakim sendiri. Tambah Personel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri Timur Pradopo menambah personel Polisi di Ambon, Maluku. Selain itu, Presiden juga memerintahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ikut membantu mengendalikan situasi agar keadaan kembali normal. Inilah salah satu dari dua instruksi Presiden yang dikeluarkan, Minggu (11/9). Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden, Minggu siang, telah mendapat laporan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto. "Presiden langsung memberikan instruksi kepada Menko Polhukam," kata Julian saat dihubungi, Senin (12/9). Instruksi lain, Presiden meminta Menko Polhukam segera berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Gubernur Maluku untuk mengambil langkah yang diperlukan agar kerusuhan tidak meluas. Menko Polhukam juga perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi di Ambon. Kepolisian telah menambah personel mencapai empat SSK (satuan setingkat kompi) di Ambon, Maluku. Kapolri Timur Pradopo mengatakan, kepolisian akan melakukan langkah-langkah pencegahan kepemilikan senjata api dan senjata tajam. "Kami menambah personel yang ditugaskan ke Ambon. Mereka sudah datang pukul 04.00 pagi tadi, untuk menambah kekuatan di sana" kata Kapolri Timur Pradopo, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Pori Irjen Anton Bachrul Alam mengatakan, Mabes Polri telah mengirimkan sejumlah perwira tinggi untuk membantu meredam bentrokan di Ambon. Tim yang dipimpin Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) ini berangkat sejak Minggu malam. Masalah Ekonomi Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB) menyesali sikap aparat keamanan yang kurang tanggap mengantisipasinya, sehingga peristiwa tersebut terjadi. "Kami prihatin dan sedih atas kejadian yang terjadi di Kota ambon. Kami meminta Presiden segera menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengantisipasi dan mengusut kejadian di Kota Ambon," ujar Ketua Umum PMIB Ronald A Syuta kepada wartawan, di Jakarta. Ia mengingatkan masyarakat Maluku, khususnya yang berada di Kota Ambon, untuk tidak terpancing provokasi. Ronald mengungkapkan, selama ini meski telah hidup damai selepas kerusuhan antarumat beragama 1999 lalu, Ambon masih terkesan menjadi anak tiri di Indonesia. Minimnya pembangunan di Ambon tanpa bisa menikmati hasil bumi secara maksimal setidaknya, menurut Ronald, menggambarkan kondisi Ambon di mata pemerintah. Lebih jauh Ronald menilai, tidak tertutup kemungkinan adanya rekayasa oleh pihak atau kelompok tertentu dalam peristiwa kerusuhan tersebut. "Kami tidak ingin terjadi Ambon part kedua. Kami adalah bagian dari Republik Indonesia. Kami tidak ingin Ambon dijadikan ajang kepentingan kelompok tertentu. Kami sudah capek, lelah. Kami sudah seperti anak tiri," katanya. Koordinator Kontras Haris Azhar menuntut aparat kepolisian segera mengambil tanggung jawab untuk melakukan pengamanan secara profesional. "Kami patut kecewa ketika polisi tidak berada di lokasi bentrok antarwarga di Ambon. Terlebih ketika polisi tidak memberikan informasi yang terang dan jelas perihal kematian seorang tukang ojek (sebagai pangkal masalah). Kedua, kami mendapatkan informasi dari lapangan bahwa banyak tersebar informasi yang mengambarkan seolah-olah bentrokan terjadi di mana-mana. Padahal tidak begitu dan semoga tidak demikian," ujarnya. Musni Umar, sosiolog UIN Syarif Hidayatullah, mengungkapkan, munculnya lagi kerusuhan di Kota Ambon mengindikasikan masih adanya akar masalah yg sepenuhnya belum terpecahkan. "Sebelumnya tidak lagi kita pernah dengar ada hal-hal yang tidak diinginkan (kerusuhan). Ini menggambarkan selama ini masih ada akar masalah yang sifatnya laten dan belum bisa diungkapkan. Boleh jadi pertarungan memperebutkan sumber-sumber ekonomi," ucapnya ketika dihubungi SH tadi malam. "Harus dilakukan penelitian untuk mencari apa sebenarnya penyebab konflik," kata Umar. Ia memaparkan, kejadian ini bisa pula dilakukan oleh sekelompok pihak untuk menarik perhatian pemerintah terhadap persoalan laten yang belum terselesaikan, yaitu perekonomian dan pembangunan. Sebagai solusi menghindari terjadinya konflik di masa mendatang, menurutnya, diperlukan komitmen pemerintah dan penanam modal untuk mengembangkan pembangunan dan perekonomian di Ambon. Selain itu, masyarakat juga perlu disadarkan secara penuh mengenai potensi memperbaiki kehidupan ekonominya. Memburu Provokator Sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola meyakini pengalaman pahit akibat kerusuhan berlatar belakang SARA di Ambon akan meminimalkan dampak konflik yang terjadi. Masyarakat di Ambon, pascakonflik kemarin, kata Thamrin, telah menyadari menjadi korban adu domba. "Sudah reda. Ini lebih merupakan korban SMS gosip-gosip yang tidak berdasar. SMS yang bohong diikuti hawa anak muda. Rakyat Maluku sudah mengetahui diadu domba," kata Thamrin. "Kabar terakhir dari teman di Ambon, beberapa keluarga muslim yang terperangkap di daerah Kristen sudah diantar. Demikian sebaliknya," katanya. Kabid Humas Polda Maluku, AKBP Johannes Huwae, saat dihubungi wartawan menerangkan, kepolisian saat ini tengah menelusuri penyebar pesan singkat yang memberitakan korban bernama Darvin Saimen tewas karena dibunuh. Berdasarkan penyelidikan, Johannes memaparkan isi pesan singkat itu adalah kebohongan dan kematian Darvin murni karena kecelakaan lalu lintas lantaran kehilangan kendali saat mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi di Jalan Perumtel, Desa Keramat, Nusaniwe Ambon. Saat ini, menurutnya, kepolisian juga tengah mengejar provokator yang menyulut bentrokan dua kelompok masa di Ambon tersebut. “Kalau provokator, tentu itu menjadi target kami supaya jangan memanas-manasi situasi. Kami juga sudah mengirimkan intel-intel ke lapangan,” katanya. BERITA LAIN a.. Ambon Berangsur Pulih Meski Masih Mencekam b.. Diduga Dianiaya Majikan, TKW Tewas di Arab Saudi c.. Aparat TNI Aniaya Warga Kluet Tengah d.. Monareh Gugat Wali Kota Manado ke PTUN e.. Setelah Puncak, Rusuh Beralih ke Lany Jaya [Non-text portions of this message have been removed]
