Pajak Tak Berlaku Diskriminatif Ester Meryana | Laksono Hari W Ester Meryana Agung Kuswandono resmi menggantikan Thomas Sugijata untuk memimpin Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, setelah dilantik oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo, di Jakarta, Senin (25/4/2011).
JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak atau bea masuk tambahan atas produk ponsel BlackBerry ataupun barang konsumsi lainnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Agung Kuswandono berpendapat perlu pertimbangan yang sangat serius dalam menaikkan pajak. "Salah satu opsinya (dalam menarik investasi ketimbang mengekspor produk ke Indonesia) mungkin dengan menaikkan pajak, tapi ini domainnya teman-teman di DJP (Dirjen Pajak). Tapi untuk menaikkan pajak tentu harus ada pertimbangan yang sangat serius," ujar Agung di DPR, Jakarta, Senin (12/9/2011) sore. Agung menyebutkan, jika pemerintah menaikkan pajak impor, khususnya Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM) untuk produk impor, hal serupa juga harus diterapkan pada PPN BM untuk produksi dalam negeri. "Karena pajak itu sifatnya non-diskriminatif," tambah Agung. Wacana pemberlakuan pajak tambahan atas barang impor mencuat setelah Menteri Perindustrian MS Hidayat menekankan perlunya aturan tentang barang-barang konsumsi yang masuk ke pasar domestik, antara lain BlackBerry yang diproduksi di Malaysia. Langkah ini diambil untuk merangsang investor agar mau berinvestasi di Tanah Air.
