Mungkin itu yang dimaksudkan oleh penguasa. http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=53&id=34240
JUMAT, 16 September 2011 | PGI: Kerusuhan Rusak Generasi Masa Depan Maluku Jakarta, AE.- Kerusuhan yang terjadi di Ambon hanya akan menimbulkan kesengsaraan, dan merusak generasi masa depan Maluku. Maka itu masyarakat harus sadar, bahwa tidak ada gunanya saling bentrok antar dua komunitas. Hal ini disampaikan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia (PGI), Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe, kepada Ambon Ekspres, di Jakarta, Kamis (15/9). “Jika masyarakat terus sibuk dengan kerusuhan, kapan mau membina generasi, kapan mau membina diri sendiri, kapan mau pedulikan pembangunan, kapan mau pedulikan pendidikan, kapan mau pedulikan SDM,” tandasnya. Semua itu, kata dia akan terabaikan, karena semua orang masyarakat Maluku sibuk untuk bertikai. Maka itu dia mengimbau masyarakat untuk meninggalkan pertikaian dan kembali pada kehidupan normal. Meski demikian dia meyakini, masyarakat Ambon dan Maluku secara keseluruhan tidak akan mengulangi pengalaman pahit 12 tahun silam. Karena tidak membawa keuntungan apa-apa, melainkan kerugian materi dan jiwa. Dia juga mengapresiasi aparat keamanan yang berhasil melokalisir konflik sehingga tidak melebar. Bahkan kondisi Ambon sudah sangat kondusif, arus lalulintas dan jalan-jalan sudah normal. “Kami menyampaikan terimakasih kepada aparat keamanan, yang telah berusaha meredam konflik. Tapi saya ingin tegaskan, kehadiran aparat keamanan di sana, harus benar-benar sebagai pelindung, tanpa memihak kepada A atau B,” harapnya. Sementara itu, Uskup Diosis Amboina Mgr. P.PC Mandagi,MSC meminta masyarakat Kota Ambon untuk tidak membiarkan tanah Maluku terutama Kota Ambon untuk dicabik-cabik dengan masalah konflik antar warga. “Marilah kita sama-sama membangun Provinsi Maluku sebagai provinsi penuh kedamaian dan kesejahteraan,”tegas Mandagi ketika memberikan keterangan kepada pers, Kamis (15/9). Pemerintah Provinsi dan rakyat Maluku, lanjut Mandagi, harus tetap menjaga perdamaian yang sudah tercipta selama ini pasca konflik 1999 lalu. Pasalnya, masih ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu baik yang ada di Maluku maupun di luar Maluku yang tidak menginginkan kota Ambon tidak damai, demi mendapatkan keuntungan ekonomi dan keuntungan politik. “Saya kira masih ada pihak-pihak tertentu yang masih menginginkan Maluku, terutama Kota Ambon agar tetap berada dalam situasi konflik,”ingatnya. Dikatakan, aparat keamanan, tidak tanggap dalam melihat persoalan yang memicu terjadinya bentrokan antar masyarakat. Mengapa tidak ada tindakan antisipatif demi menghindari bentrokan antar warga. “Aparat keamanan terkadang menganggap remeh atau kurang peka terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak melakukan antisipasi. Ataukah mereka sengaja membiarkan masalah timbul di masyarakat, sehingga mendapat keuntungan dari persoalan-persoalan yang ada,”tegasnya. Pemerintah Pusat, kata Uskup, janganlah membiarkan Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon berkubang terus-menerus dalam bentrokan antar warga. “Pempus harus memperhatikan dengan sunguh-sungguh kehidupan masyarakat di Maluku, termasuk mengusut tuntas kasus bentrokan yang terjadi,”harapnya. Kendati begitu, Uskup mengaku bangga, karena kondisi keamanan di Kota Ambon sudah berangsur-asur pulih pasca bentrokan yang terjadi. “Saya kira ketahanan masyarakat kota Ambon baik Islam maupun Kristen sudah baik untuk menjaga dan memelihara perdamaian di Maluku terutama Kota Ambon sudah sangat kuat. Ini yang harus terus dipertahankan,” harapnya. Ketahanan terkait dengan masalah keamanan ini lanjut Uskup, harus semakin diperkuat oleh masyarakat serta dibantu oleh pemerintah dan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pasalnya, untuk menjaga keamanan bukan menjadi tanggunjawab pemerintah semata, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. “Masalah keamanan harus menjadi prioritas dari pemerintah, dan bukan disibukan dengan proyek-proyek yang megah,”pungkasnya. Dari Papua, tokoh agama dan tokoh masyarakat asal Maluku juga menyayangkan terjadinya konflik. Di tempat Ketua DPRP Papua, Komarudin Watubun, mereka menelorkan enam butir pernyataan, diantaranya mengutuk segala bentuk kekerasan yang dilandaskan atas nama Agama, Suku. Mereka juga menghimbau masyarakat Maluku yang ada di Kota Jayapura pada khususnya dan di Papua pada umumnya agar tidak terprofokasi dengan segala bentuk isu-isu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan umat yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Para tokoh agama yang terdiri dari, Pdt Petrus I Mulayana, Pastor Serfi Fanghoy, dan Haji Sayuti ini juga meminta seluruh Masayarakat yang ada di Papua tidak membesar-besarkan konflik di Ambon yang terjadi beberapa lalu dengan sentimen suku dan agama karena kejadian itu murni tindakan kriminal oleh oknum masyarakat yang sengaja ingin menciptakan keresahan ditengah-tengah masyarakat. [Non-text portions of this message have been removed]
