Ref: Apakah dilarang menteri berselingkup? Mungkin saja menteri kedinginan jadi perlu badanya dihangatkan dan diservice bermamakbiak agar badan bisa segar untuk bisa melakukan tugas negara sebaik-baiknya. Demi kesehatan dan kesegaran tubuh, silahkan para menteri serta anggota itu ini, bergang-bang ramai-ramai dan sesuka-sukanya (Gangbang!). Amin tamat!
http://www.ambonekspres.com/index.php?option=read&cat=53&id=34301 AE | HALAMAN SATU | SELASA, 19 September 2011 | 65 Hits Kepercayaan Publik Tinggal 37,7% Menteri Selingkuh, Kepercayaan Rakyat Rontok Terhadap SBY Jakarta, AE.- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden SBY turun tinggal 37,7 persen. Ada sejumlah isu yang menjadi penyebab termasuk masalah di 8 kementerian yang ikut mempengaruhi. Tingkat kepercayaan itu menurun 15 persen. Pada Januari 2010, SBY masih berada di angka aman 52,3 persen. Dalam perhitungan LSI, angka 37,7 dianggap tidak aman. Korupsi dan skandal selingkuh menjadi salah satu penyebab. Angka tersebut dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di kantornya, Jl Pemuda, Jakarta Timur, Minggu (18/9). Survei dilakukan 5 hingga 10 September 2011 dengan metode multistage random sampling terhadap 1.200 responden. Teknis survei bermargin error 2,9 persen ini dilakukan dengan wawancara tatap muka maupun kuisioner. "Hasilnya, kini hanya 37,7 persen publik yang puas atas kinerja kabinet SBY-Boediono. Hanya kurang dari 2 tahun sudah merosot 15 persen," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby saat memaparkan hasil survei LSI. Menurut survei tersebut terdapat 5 alasan dominan yang mendorong kepercayaan publik menurun. Masalah skandal korupsi menjadi sebab utama. Hal ini terutama kasus di Kemenpora dan Kemenakertrans. "Heboh kasus korupsi di Kemenpora dan Kemenakertrans bertolakbelakang dengan keinginan pemerintah yang mendengungkan ingin memimpin sendiri perang terhadap korupsi. Justru korupsi terjadi di rumahnya sendiri, di kementerian pemerintahannya sendiri," ucap Alfaraby menjelaskan alasan utama kemunduran kepercayaan publik. Kedua, kemunduran kepercayaan publik didorong isu-isu negatif di masyarakat seperti maraknya ledakan tabung gas, remisi koruptor, perlindungan TKI dan kebebasan beragama. "Kasus tabung gas meledak yang sudah membunuh banyak warga dianggap teror bom di rumah warga, menggeser isu terorisme. Juga kasus dipancungnya TKI Ruyati di Arab Saudi dan soal Ahmadiyah," imbuh Alfaraby. Ketiga adalah soal hasil kinerja menteri yang dianggap tidak maksimal. Alasan ketiga ini lebih mengarah kerja kementerian yang dianggap tidak maksimal yaitu di Kementerian Pertanian dan Kemenpera. "Dua kementerian yang bermasalah dengan ini adalah Menteri Pertanian Suswono dalam kasus sembako dan Menpera Suharso Manoarfa soal kasus perumahan," ujar mereka. Sementara penyebab keempat dan kelima, lebih merujuk ke alasan personal yakni skandal perempuan dan kesehatan. Soal selingkuh -dan sudah dibantah- yakni menerpa Menhub Freddy Numberi, Menteri ESDM Darwin Saleh, dan Menpera Suharso Monarfa. Sementara untuk kasus kondisi kesehatan menimpa Menkes Endang Rahayu dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Sehingga kalau dihitung-hitung, ada 8 kementerian yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. "Secara faktual, berita belum tentu benar. Namun selingkuh sang menteri dengan wanita lain dianggap sinyal cacat moral. Publik menilai, istrinya saja ditipu apalagi rakyat Indonesia yang tidak punya hubungan emosional," kata Al Faraby. Menurut dia, reshuffle menteri adalah strategi tepat untuk menjaga kepercayaan publik di sisa masa pemerintahan. "LSI menyimpulkan reshuffle kabinet untuk saat ini adalah sebuah keharusan. Tanpa penyegaran kabinet, prestasi SBY-Boediono tidak akan membubung tinggi," kata Alfaraby. Hanya saja, LSI tidak menyebut secara pasti nama-nama menteri yang harus diganti. LSI hanya menyarankan, proses pergantian harus mempertimbangkan kualitas menteri baik dari parpol atau profesional. "Presiden perlu lebih selektif lagi memilih menteri dari parpol. Publik tidak pernah melihat menteri dari parpol atau profesional. Lebih ke pertimbangan kinerja di kabinet. Lebih kepada kompetensi di kinerja. Karena banyak juga profesional yang di parpol," tukas Al Faraby. Kendati tidak menyebut nama-nama menteri, dalam survei-nya LSI menyebut berbagai nama menteri yang dianggap membuat kepercayaan publik menurun. Mereka yakni Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menakertrans, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menkum HAM. Apakah survei ini disponsori pihak tertentu? "Ini survei reguler kepada publik terhadap masalah-masalah yang berkembang. Ini survei independen yang didanai oleh hasil profit LSI. Profit ini diperoleh dari jasa konsultan politik yang diperoleh dari semua partai politik, yang berkompetisi di Pilkada di daerah daerah," ujarnya. [Non-text portions of this message have been removed]
