Kabupaten Kaya, Namun Banyak SD Masih Beralaskan Tanah TRIBUNnews.com Min, 25 Sep 2011
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Pionerson Ucok TRIBUNNEWS.COM, KETAPANG - Keberadaan sekolah tidak layak di Kabupaten Ketapang belum teratasi sepenuhnya. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Ketapang lebih dari Rp 900 miliar tidak mampu menjamin sarana prasarana sekolah milik pemerintah di Bumi Ale-ale itu. Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja mengatakan, ironisnya sejumlah sekolah tidak layak di daerah pedalaman tersebut seperti di Desa Gerai Kecamatan Simpang Dua telah diangarkan di APBD murni 2011, namun dalam APBD Perubahan dana tersebut tidak nampak dalam pelaporannya. "Saya sangat bangga dengan anak didik, meski tidak ada fasilitas pemerintah, mereka bersekolah di bangunan atap daun, dinding bambu, dan lantai tanah tanpa pintu, mereka tetap semangat," ujar Kepala SDN 30 Tahak Simpang Hulu, Albinus Dion kepada Tribun, Sabtu (24/9/2011). SDN 30 Tahak berjarak sekitar 2,5 kilometer dari kantor camat Simpang Hulu. Sekolah ini memiliki total murid 109 orang. Kegiatan belajar mengajar dilakukan di ruang kelas berukulan sekitar 3x4 meter. Sekolah ini dibangun atas swadaya masyarakat dari tiang kayu bulat, atap daun, dinding bambu, dan lantai tanah tanpa memiliki pintu. Sekolah ini hanya memiliki lima ruang kelas seadanya, tanpa memiliki instalasi air bersih ataupun sarana WC. Sekolah ini diajar lima orang guru, satu berstatus PNS, dua honor, dan dua lagi kontrak. "Saya tidak berani omong banyak, Anda bisa melihat sendiri faktanya (kondisi sekolah), namun dari hasil belajar siswa-siswi bisa cukup membangakan kami," timpal Albianus Dion. Kepala Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Julianus Julin mengemukakan, SDN 30 Tahak bukan satu-satunya SD Negeri yang kondisinya memprihatinkan di daerah itu, SDN 15, SDN Balai Kumai, SDN Balai Simbal, SDN Mungguk Naning, dan SDN Kesiau Ledot pun mengalami hal sama. Jika kemarau, menurut Julianus, aktivitas belajar mengajar di sejumlah SD Negeri di daerahnya tidak memiliki gangguan. Namun, kendala tiba saat musim penghujan datang, tidak jarang aktivitas belajar mengajar dihentikan lantaran sekolah direndam banjir. "Sebelumnya para murid di kampung itu sekolah di bawah pohon. Satu lokal bangunan pemerintah hanya untuk kantor, karena saat musim penghujan tiba, aktivitas belajar terganggu, terpaksa warga beramai-ramai mendirikan sekolah darurat," ungkap Julianus Julin. Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja menyesalkan tak tercantumnya pengalokasian dana sekolah tersebut dalam APBD-Perubahaan 2011. Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, dalam aturannya tidak diperkenankan ada pencoretan atau pemindahaan anggaran dari tujuan satu ke tujuan lain, itu menurutnya bertentangan dengan aturan. "Nanti saya cek lagi kemana keberadaan dana tersebut," timpal Gusti Kamboja. Seperti diketahui, Kabupaten Ketapang termasuk salah satu kabupaten dengan PAD dan APBD yang sangat besar. Tahun 2009-2010, total APBD wilayah ini mencapai Rp 900 miliar. Ketapang dikenal sebagai wilayah tambang yang sangat potensial. Dalam beberapa tahun terakhir wilayah ini melakukan ekspor tambang pasir timah ke China dan Singapura. Tak hanya tambang, wilayah ini juga dipenuhi perkebunan sawit dan hutan kayu. Ironis, di kabupaten yang begitu kaya namun masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan.
