Polri Dan Uang Freeport http://berdikarionline.com/editorial/20111031/polri-dan-uang-freeport.html
Di tengah-tengah meluasnya keprihatinan banyak orang atas meningkatnya kekerasan di Papua, sebuah kabar tak sedap merebak luas: Polisi RI terima uang dari PT. Freeport. Menurut kabar yang disampaikan media, PT. Freeport memberi uang keamanan kepada Polri sebesar US$ 14 juta pada 2010. Bahkan Kapolri Jendral Pol Timur Pradopo mengakui bahwa Polri menerima bantuan dari PT Freeport sebesar Rp 1,4 juta untuk setiap personil Polri yang menjaga aset perusahaan asing tersebut di Papua. Rakyat pun sangat marah. DPR juga bersuara tidak kalah kerasnya. Kepolisian negara RI, yang sudah mendapat alokasi anggaran dari APBN, masih juga menerima “uang jaga” dari perusahaan asing. Orang pun pantas menuding Polisi hanya menjadi ‘centeng’ perusahaan emas dan tembaga terbesar di dunia tersebut. Anggapan itu patut dimaklumi. Lihat saja tindakan kepolisian saat menangani aksi pemogokan para pekerja PT. Freeport. Polisi tidak perlu “berpikir panjang” untuk menembakkan timah panas kepada para pekerja tak bersenjata, yang notabene adalah rakyat Indonesia yang sedang menuntut hak-hak normatifnya. Freeport rela membayar polisi ratusan miliar, tapi menolak menaikkan upah buruh yang hanya US$ 7,5 (per jam). Ini sangat menyedihkan dan memuakkan. Polisi, juga TNI, juga menjadi “mesin teror” PT. Freeport untuk menghentikan pemogokan para pekerja. Justru ‘bos’ PT Freeport telah melecehkan konstitusi bangsa Indonesia, yaitu UUD 1945, dan hukum ketenagakerjaan Indonesia. Polri dan TNI juga sangat reaksioner menanggapi tuntutan demokratik rakyat papua terkait masa depan mereka. Kenyataan itu menunjukkan kepada kita semua, bahwa Polri tidak lagi menempatkan dirinya sebagai alat negara RI untuk mempertahankan kepentingan nasional di Papua, melainkan menjadi ‘mesin pembunuh’ yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan imperialis untuk menjaga penghisapan dan eksploitasi di tanah Papua. Kehadiran PT. Freeport adalah simbol rekolonialisme di tanah Papua. sejak tahun 1967 hingga sekarang kegiatan pertambangan Freeport di Papua sudah menghasilkan sedikitnya 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Jika dihitung dalam bentuk uang, maka nilainya bisa mencapai ratusan ribu billion. Dalam penghitungan resmi, pemerintah Indonesia hanya mendapat 1% dan Freeport mendapat 99%. Freeport telah mengeruk kekayaan alam kita dan membayar murah para tenaga kerja kita. Itu adalah dua ciri-ciri neo-kolonialisme, seperti pernah diucapkan oleh Bung Karno saat menyampaikan pidato pembelaan berjudul “Indonesia Menggugat” di hadapan pengadilan kolonial. Selain itu, keberadaan Freeport juga merusak lingkungan alam di Papua. Mereka juga merusak tatanan sosial masyarakat di sana dengan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa Freeport merugikan kepentingan nasional bangsa Indonesia dalam segala hal. Mestinya, jika Polisi (juga TNI) alat kekuasaan negara RI di Papua, maka mereka mestinya memihak kepada para pekerja dan rakyat Papua. Tidak boleh sebutir peluru pun dimuntahkan terhadap rakyat sipil di sana. Sebaliknya, Polisi dan TNI mestinya merebut Freeport dari tangan asing dan kemudian menyerahkan kontrol pabrik kepada para pekerja. Polri dan TNI juga mestinya bekerja sekuat tenaga bekerja untuk menghancurkan setiap upaya imperialis untuk memecah-belah papua demi menjaga kelangsungan kolonialisme di sana.
