http://www.suarapembaruan.com/home/gerindra-tolak-gubernur-dipilih-dprd/13268
Gerindra Tolak Gubernur Dipilih DPRD Senin, 7 November 2011 | 17:36 [JAKARTA] Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan partainya tidak mendukung usulan pemerintah yang ingin mengembalikan pemilihan gubernur dari pilkada langsung ke DPRD. Menurutnya usulan itu terlalu 'genit', tergesa-gesa, dan terkesan uji-coba. "Ini kan baru dua periode atau 10 tahun terakhir. Sekarang mau dikembalikan lagi ke DPRD. Itu terlalu genit. Pemerintah dengan gampangnya untuk membuat itu uji coba yang kapan pun bisa diganti," kata Muzani di Jakarta, Senin (7/11). Ia menjelaskan bahwa harus diingat semangat untuk dipilih langsung dengan tujuan untuk mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Di sisi lain, dalam pengalaman selama Orde Baru, pemimpin yang dipilih DPRD terjadi keberjarakan dengan rakyatnya. Selain itu, pemimpin yang dipilih DPRD tidak memenuhi kebutuhan rakyat, tetapi sibuk untuk diri atau kelompok yang sedang berkuasa. Dengan alasan-alasan itu maka kepala daerah dipilih langsung. "Bahwa menghasilkan biaya tinggi dan pemimpin yang dihasilkan tidak sesuai harapan rakyat, iya itu terjadi. Kita harus diakui. Tetapi jangan karena itu lalu langsung ganti UU-nya atau cepat sekali mengubah ke yang lama. Evaluasi dulu yang sedang berjalan. Apa kelemahannya. Apa kelebihannya. Kelemahan yang terjadi dengan memperkuat UU-nya, bukan langsung mengubahnya. Kalau lansung mengubah tanpa ada penyempunaan-penyempunaan yang terjadi sekarang maka itu fatal dan mengampangan sebuah persoalan," ujar anggota Komisi I DPR ini. Menurutnya kelemahan-kelemahan yang terjadi sekarang dengan memperkuat UU pelaksanaan pilkada. Di sisi lain kewenangan Gubenur harus diperlus sehingga tidak kalah dengan bupati dan walikota. Harus ada ketentuan yang mengikat dan ketat yang membuat bupati dan walikota patuh pada gubenur. "Sekarang saja dengan pilkada langsung, bupati/walikota tidak patuh pada Gubernur. Bagaimana nanti kalau tidak dipilih langsung? Bupati dan walikota akan mengatakan mereka lebih representatif karena dipilih rakyat. Potensi membangkang sangat besar kalau tidak dipilih langsung," tegasnya. Ia mengemukakan kalaupun mau dibuat pemilihan lewat DPRD maka harus dikasih kesempatan lagi untuk melihat apakah model pemilihan seperti sekarang benar-benar buruk. Namun syaratnya adalah dengan penyempurnaan UU yang ada sekarang ini. Harus ada aturan bagaimana meminimalkan biaya pilkada dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. "Mungkin setelah pemilu 2014 akan dievaluasi silahkan. Kalau sekarang sangat tergesa-gesa. Ini kan baru 10 tahun. Mungkin ada daerah yang baru lakukan satu kali pilkada langsung. Tetapi rata-rata sudah dua kali. Kalau hanya dengan hasil itu langsung dikembalikan ke model lama, kami melihat terlalu genit," ujarnya. [R-14] Golkar Dukung Gubernur Dipilih DPRD Senin, 7 November 2011 | 16:34 Indra J Piliang [google] [JAKARTA]Partai Golkar mendukung usulan pemerintah supaya Gubernur tidak dipilih langsung, tetapi cukup lewat DPRD saja. Golkar melihat usulan itu untuk penghematan biaya pemilukada. "Kalaupun mau pemilukada langsung maka semua fasilitas kampanye adalah KPUD dan berlaku pembuktian terbalik untuk harta bupati maupun gubenur," kata anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Basuki Tjahja Purnama di Jakarta, Senin (7/11) petang. Pernyataan serupa disampaikan Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan DPP Partai Golkar Indra J Piliang. Menurutnya, kewenangan gubernur terbatas, mengambang, dan berhimpitan dengan kewenangan bupati maupun Walikota. "Saya setuju dengan konsep pemilihan Gub oleh DPRD karena kewenangan gubernur terbatas, mengambang, dan berhimpitan dengan kewenangan bupati maupun Walikota. Gubernur juga hanya wakil pemerintah pusat di daerah. Artinya, ada unsur pengawasan yang kuat atas kinerja bupati dan walikota," kata Indra. Ia menjelaskan alasan lain Gubernur cukup dipilih DPRD adalah segi biaya pilkada Gubernur yang besar. Contohnya Jawa Timur (Jatim) yang pakai APBD sebesar Rp 1 trilyun lebih untuk dua putaran. Contoh lainnya adalah Sumatera Selatan (Sumsel) yang mencapai sekitar Rp 300 miliar atau 10 - 15 persen dari APBD. "Belum dana yang dipakai kontestan pilkada. Prinsipnya, terjadi efisiensi demokrasi," ujarnya. Terhadap praktik politik uang atau pembelian suara legislator oleh calon gubernur, ia menegaskan bisa disiasati dengan memperketat pengawasan rekening para anggota DPRD. Keterlibatan KPK juga bisa mencegah politik uang. [R-14]
