Catatan Laluta:
Tindakan kekerasan Kapolri/TNI terhadap kaum pekerja PT Freeport masih tetap berlanjut,,,konflik sosial yang berkelanjutan ini, tidaklah lepas dari sikap "keberpihakan Institusi Lembaga keamanan Negara RI" untuk mempertahankan, melindungi dan mengamankan aset-aset kepentingan pemodal terhadap eksploitasi kekayaan alam Ibu Pertiwi ... Menurut laporan dari lapangan, 4 November 2011: " Pagi ini 4 November 2011 Aparat brimob di tanggul 27 PT Freeport Timika yg dipimpin oleh kapolda sudah melakukan tindakan provokatif di area tanggul dengan membuang tembakan di muka umum tanpa alasan yg jelas,,,, (selanjutnya silahkan baca di lampiran di bawah,,,) Sementara itu, menurut sumber media cetak/Internet, yang liputannya cenderung memberitakan kasus "konspirasi kekuasaan" antar penguasa (mengatasnamakan sbg Negara) dan kaum pemodal/pengusaha dengan memberi dana sejumlah US$14 juta, a,l,: Neta, Ketua IPW: "Gelontoran dana dari Freeport diduga IPW sebagai bentuk suap lantaran di lapangan aparat menangani konflik dengan pendekatan kekerasan dan cenderung memusuhi masyarakat. “Aparat tidak netral. Akibatnya bisa muncul politik adu domba antara aparat dan rakyat Papua,” ....(selanjutnya baca " Ketua IPW: KPK Harus Tangkap Pejabat Freeport" Dan, pembelaan dari pihak pengamanan Negara pun, yang ndak punya rasa malu mengeles dgn menyatakan sbb: "Jadi begini, semua operasi termasuk operasi pengamanan proyek itu, negara juga membiayai, kemudian kalau misalnya pihak yang diamankan itu memberikan uang makan maka langsung kepada anggota," kata Timur di Jakarta, Jumat (28/10)...selanjutnya silahkan baca info selanjutnya dibawah ini.... ----- Forwarded Message ----- From: .... Sent: Friday, November 4, 2011 3:42 AM Subject: Update Timika 4 Nov 2011 Kepada kawans, temans dan sahabat YTK, Pagi ini 4 November 2011 Aparat brimob di tanggul 27 PT Freeport Timika yg dipimpin oleh kapolda sudah melakukan tindakan provokatif di area tanggul dengan membuang tembakan di muka umum tanpa alasan yg jelas, dalam rangka membubarkan paksa massa buruh PT Freeport yg sedang mogok dan masyarakat 6 suku. Hal ini menimbulkan keresahan, ketakutan dan berpotensi konflik yg menyebabkan terjadinya korban jiwa dari pekerja lagi. Mohon disikapi krn kapolda semakin menunjukan sikap arogansinya. Knp tdk ada yg bisa dilakukan negara saat seorang jendral bintang dua polisi melakukan upaya2 pembantaian dan pembinasaan terhadap anak2 negeri bangsa ini yg hanya memperjuangkan hak2x didalam menikmati hasil dari kekayaan alam di negerinya sendiri. Berapa lagi yang harus dikorbankan supaya negara bisa mengambil sikap utk menghukum arogansi seorang kapolda yg haus akan darah bangsanya sendiri. salam dan hormat dari anak2 bangsa yang teraniaya oleh pelindung bangsanya sendiri di timika-papua. Salam dari Timika. Powered by Telkomsel BlackBerry® *** http://rimanews.com/read/20111030/45169/ketua-ipw-kpk-harus-tangkap-pejabat-freeport Ketua IPW: KPK Harus Tangkap Pejabat Freeport Minggu, 30 Oct 2011 04:17 WIB RIMANEWS - "KPK arus turun tangan mengusut aliran dana PT Freeport ke TNI/POlri,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, Minggu (30/10/2011). Menurut Neta, KPK dinilai perlu menangani pemberian dana sebesar 14 juta dolar AS perempat bulan untuk menelisik apakah aliran dana PT Freeport ke aparat tergolong suap, gratifikasi, ataukah tidak. Sebab, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo sendiri sudah mengakui pihaknya menerima bantuan duit dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. “Jika memang bantuan dana itu terkategori suap atau gratifikasi, oknum pejabat Polri yang menerimanya layak diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, jangan aparatnya saja pejabat Freeport juga harus dibawa ke Pengadilan,” ujar Neta. Gelontoran dana dari Freeport diduga IPW sebagai bentuk suap lantaran di lapangan aparat menangani konflik dengan pendekatan kekerasan dan cenderung memusuhi masyarakat. “Aparat tidak netral. Akibatnya bisa muncul politik adu domba antara aparat dan rakyat Papua,” kata dia. Di Papua saat ini tengah terjadi konflik antara warga dan PT Freeport di Timika. Personel dari pusat yang diturunkan ke lapangan pun belum mampu meredakan ketegangan di daerah tersebut. Belakangan aparat yang terdiri dari unsur TNI-Polri diketahui menerima bantuan dana pengamanan dari PT Freeport.(yus/monitor) *** http://www.investor.co.id/energy/tni-siap-kawal-distribusi-avtur-ke-timika/23543 TNI Siap Kawal Distribusi Avtur ke Timika Jumat, 4 November 2011 | 8:43 Truk tanki Pertamina pasok avtur di bandara. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN Truk tanki Pertamina pasok avtur di bandara. Foto: Investor Daily/EKO S HILMAN Berita Terkait Menhan: Papua Hadapi 4 Masalah Mendasar Ketidakadilan & Pelanggaran HAM Akar Masalah Papua KPK Telusuri Aliran Dana Freeport ke Polri Menhut Minta Freeport Perhatikan Sisa Material Kaisepo: Konflik di Papua Ekspresi Kekecewaan Masyarakat TIMIKA - Prajurit TNI siap membantu mengawal para supir truk yang akan mendistribusikan avtur dari Pelabuhan Portsite Amamapare menuju Bandara Mozes Kilangin Timika. Komandan Pangkalan TNI AU Timika, Letkol Penerbang R Widiyoko, Jumat mengatakan dengan terhambatnya pasokan avtur ke Bandara Timika akibat pemblokadean ruas jalan di Mil 27 dan Check Point 1 Mil 28 oleh para pekerja maka TNI siap membantu agar pelayanan publik tidak sampai terhambat. "Kami sudah berkoordinasi dengan Komandan Brigade Infanteri 20 Ima Jaya Keramo serta Komandan Lanal Timika untuk membantu distribusi avtur dari Portsite ke Bandara Timika. Kami juga sudah bertemu dengan pihak SPSI. Pada prinsipnya mereka tidak ada masalah," jelas Widiyoko. Ia mengatakan, meski SPSI PT Freeport menjamin truk tanki pengangkut avtur bisa melintasi ruas jalan yang diblokade para pekerja di Mil 27 dan 28, para supir truk merasa takut dan khawatir akan keselamatan mereka. Akibatnya, sejak 15 Oktober sampai saat ini pasokan avtur dari Pelabuhan Portsite Amamapare ke Bandara Timika tidak bisa dilakukan. Sehubungan dengan kondisi itu, menurut Widiyoko, jajaran TNI sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen PT Freeport untuk menggunakan jalur alternatif melalui jalan Freeport lama dari Mil 21 menuju kompleks asrama Lanal Timika di Gorong-gorong untuk dilewati truk-truk pengangkut avtur. Hanya saja kondisi jalan tersebut yang sudah rusak dikhawatirkan akan mengganggu suplai avtur yang diangkut dengan truk tanki berbobot hingga 30 ton. "Kita sudah upayakan untuk mengawal distribusi avtur dari Portsite Amamapare ke Bandara Timika. Realisasinya sangat tergantung dari keputusan manajemen PT Freeport," kata Widiyoko. (gor/ant) *** http://www.investor.co.id/home/soal-dana-pengamanan-kapolri-persilakan-semua-pihak-lakukan-audit/23583 Soal Dana Pengamanan, Kapolri Persilakan Semua Pihak Lakukan Audit Jumat, 4 November 2011 | 16:02 JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo kembali mempersilakan semua pihak untuk melakukan audit terkait dana pengamanan yang diberikan pihak ketiga kepada Polri. "Kami persilakan semua mengaudit karena saya kira semua masyarakat ingin tahu, dari sumbangan pihak ketiga," kata Timur di Jakarta, Jumat. Menurut Timur, dari Inspektorat Polri sudah melakukan audit untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan. "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) silakan artinya audit eksternal, kalau Polri ada audit internal," kata Timur. Kapolri mengatakan bahwa terkait penerimaan dana pengamanan semua menjadi evaluasi, bagaimana melengkapi kemudian memenuhi kebutuhan anggota, untuk mendukung operasi khususnya di tempat-tempat yang sulit. "Anggaran tentunya optimal memang sudah diperjuangkan oleh DPR, tapi sekali lagi menjadi prioritas terutama Papua yang menjadi salah satu mendukung kebutuhan minimal yang dibutuhkan oleh anggota," ucap Timur. Hal ini terkait, PT Freeport Indonesia telah mengalokasikan dana hingga US$14 juta untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika.’ Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI. "Jadi begini, semua operasi termasuk operasi pengamanan proyek itu, negara juga membiayai, kemudian kalau misalnya pihak yang diamankan itu memberikan uang makan maka langsung kepada anggota," kata Timur di Jakarta, Jumat (28/10). Apalagi dalam situasi yang sulit di dalam tugas dan medannya. Kapolri menyatakan pemberian dan pengamanan itu akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Mengenai besaran nilai uang yang diberikan pihak perusahaan, menurut Kapolri, hal itu sesuai dengan uang operasi. "Sekali lagi itu adalah tambahan, karena di sanakan (Papua, red) sulit, karena itu uang operasi, sama seperti dana operasi yang lain," kata Timur. (gor/ant) http://tionghoanet.blogspot.com
