Refl: Tentu saja dipercepat pembangunan dan kesejahteran keluarga rezim tukang copet, kepentingan rakyat dilupakan.
http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/11/12/ArticleHtmls/HAWAII-Masalah-dugaan-pelanggaran-hak-asasi-manusia-di-12112011004008.shtml?Mode=1&C=1 November 12, 2011 Amerika Serikat Cermati Masalah HAM di Papua Percepat pembangunan dan kesejahteraan. HAWAII — Masalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua mendapat sorotan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton kemarin di Hawaii menyuarakan alarm soal kondisi hak-hak asasi manusia di sana. Ia menyerukan dilakukannya dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat di kawasan tersebut. Hillary menyatakan Amerika prihatin terhadap insiden kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. “Ada kebutuhan untuk melanjutkan dialog dan reformasi politik dalam rangka memenuhi kebutuhan sah rakyat Papua, dan kami akan meningkatkan lagi secara langsung serta mendorong jenis pendekatan itu,” Hillary menanggapi pertanyaan mahasiswa setelah berpidato di East-West Center di Hawaii, seperti dikutip kanal MSN. Pada bagian lain, Hillary menggambarkan Indonesia dan India sebagai dua negara paling dinamis dan kekuatan demokratik yang signifikan di dunia. Dia bersama Presiden Barack Obama pekan depan akan ke Bali untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur. Kekerasan di Papua pecah ketika sejumlah penduduk di sana menggelar Kongres Rakyat Papua II di Abepura, Jayapura. Diduga ada penyerbuan aparat keamanan hingga mengakibatkan korban meninggal. Anggota Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tjahjo Kumolo, meminta pemerintah tidak meremehkan persoalan kekerasan di Papua. Pemerintah harus lebih proaktif mencari solusi segala permasalahan di sana.“Pemerintah pusat segera membangun dialog dengan tokoh-tokoh Papua,”ujar Tjahjo di gedung DPR kemarin. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, sudah bukan saatnya lagi pemerintah mengandalkan operasi intelijen dan keamanan yang melebihi porsi. Cara itu justru memicu munculnya masalah di Papua.“Karena apa pun masalah kesejahteraan yang harus diutamakan.” Pemerintah, seperti disebutkan Wakil Presiden Boediono, menepis sinyalemen itu. Di masa mendatang, melalui konsep dari Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B), solusi pemerintah tak hanya melalui pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan atau puskesmas. “Yang kita inginkan supaya lebih membumi kesejahteraan dalam arti lebih luas. Tentu pelayanan yang memberikan kemudahan secara fisik, tapi juga untuk mendapatkan rasa kesejahteraan itu melalui keamanan, keadilan. Semua harus masuk dalam lingkup makna dari upaya kesejahteraan,” ucap Boediono dalam konferensi pers di kantornya kemarin. Menurut Boediono, UP4B dibentuk untuk menyempurnakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk melalui kebijakan otonomi khusus. Pemerintah telah mengevaluasi bahwa ada beberapa aspek yang kurang, yaitu koordinasi. Karena itu, koordinasi akan ditingkatkan. ● MUNAWWAROH | MAHAR [Non-text portions of this message have been removed]
