Refl: Pejabat, elit dan tokoh agama mana mua mereka diwajibkan hidup sederhana, mereka akan katakan bahwa kehidupan mewah adalah hak mereka karena kehidupan mewah adalah hak mereka atas berkat Illahi yang mereka peroleh. Argumen tambahan ialah kalau tidak dikonsumsi sepuas-puasnya bisa berarti bukan saja menolak tetapi juga tidak mengindahkan berkatNya dan hal ini sangat tidak baik, karena bisa menimbulkan murka perguasa alam semesta. Jadi monggo-monggo, plissss, bitte bitte, nikmatilah kehidupan mewah kalian. hehehe
http://www.lampungpost.com/home/pencarian-berita/39-nasional/15206-pejabat-elite-dan-tokoh-agama-wajib-hidup-sederhana.html Pejabat, Elite, dan Tokoh Agama Wajib Hidup Sederhana Sabtu, 12 November 2011 20:51 Jakarta (Lampost.Com): Bagaimana korupsi Indonesia mau diberantas kalau pejabat, elite,dan tokoh agama bergelimang harta. Sebab, boleh jadi, kekayaan itu didapat dari merampok uang rakyat. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengimbau semua pihak untuk hidup sederhana. Termasuk yang paling penting adalah pejabat negara. Golongan pejabat ini harus memberikan teladan kepada rakyat Indonesia. "Saya kira semua kita tidak hanya pejabat negara, tokoh agama, elit bangsa ini harus mengedepankan hidup sederhana,"tutur Din Syamsuddin kepada wartawan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (12/11/2011). Din tidak sepakat apabila hidup sederhana disamakan dengan hidup miskin. Agama bahkan mengatur hidup sederhana sebagai teladan yang baik untuk sesama. "Hidup sederhana tidak harus miskin, hidup mewah memboroskan dan sangat dilarang agama," imbau Din. Apalagi pejabat negara memang seharusnya hidup sederhana. Agar terhindar dari peluang melakukan tindakan korupsi dan tindakan lain yang merugikan negara. "Hidup sederhana mempengaruhi kejayaan kemakmuran bangsa dan kalau seandainya terjadi pemborosan besar-besaran bisa membawa defisit dan seacara moral tidak baik," tandasnya. DTC/U-4 +++++ http://www.lampungpost.com/berita-utama/15208-pejabat-mewah-korupsi-non-konvensional.html Pejabat Mewah, Korupsi Non-Konvensional Sabtu, 12 November 2011 20:59 Jakarta (Lampost.Com): Penampilan hedon dan perlente seorang pejabat atau politisi memang bisa dianggap sebagai akar korupsi. Bahkan, perilaku tersebut masuk dalam kategori korupsi nonkonvensional. Setidaknya itulah pendapat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md saat ditanya pendapatnya terkait komentar Ketua KPK Busyro Muqoddas tentang perilaku hedon dan perlente politisi. Mahfud setuju budaya tersebut harus dihilangkan. "Ya, Busyro betul. Hedonis dan sok parlente itu akar dari korupsi, bahkan menurut teori sudah korupsi meski kategorinya korupsi nonkonvesional," kata Mahfud kepada detikcom, Jumat (12/11/2011). Menurut Mahfud, korupsi itu ada dua, yakni konvensional dan nonkonvensional. Korupsi konvensional adalah konsep hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau merugikan keuangan negara. "Jadi korupsi konvensional adalah pencurian kekayaan negara berdasar hukum," terangnya. Sedangkan korupsi nonkovensional secara hukum tidak korupsi namun watak dan perilakunya korup. Guru besar UII ini memberi contoh, perilaku korup seperti hedonis, sok parlente, sok berkuasa, senang dipuja-puji dan senang dikawal dengan sirine agar terlihat besar. "Juga senang kalau orang lain sulit menemui dirinya. Itu dalam teori disebut korupsi nonkonvesional," sambungnya. Apakah korupsi nonkonvensional bisa dimaafkan? Bagi Mahfud, justru hal tersebut harus dihindari. Sebab orang yang suka korupsi nonkonvensional akan melakukan korupsi konvensional jika ada kesempatan. "Mereka ini suka mencari-cari peluang untuk korupsi asal yakin tak ketahuan," tegasnya. (DTC/U-4 [Non-text portions of this message have been removed]
