Bongkar Praktik Jual-Beli Pasal Undang-undang di DPR Rabu, 16 November 2011 | 11:16
Mahfud MD [google] [JAKARTA] Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dengan dibantu pihak-pihak terkait diminta untuk membongkar praktik jual-beli pasal undang-undang di DPR. Pasalnya, praktik seperti itu sudah tercium lama dan sangat merugikan kepentingan rakyat. Hal itu dikatakan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah dan Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang kepada SP di Jakarta, Rabu (16/11). Mereka diminta menanggapi pernyataan Ketua MK Mahfud MD terkait praktik jual-beli pasal di DPR. Iberamsjah berpendapat, praktik jual-beli pasal di parlemen bukan hal yang baru lagi, karena indikasi tersebut sudah terjadi sejak lama. Dia menyarankan, Ketua MK Mahfud MD yang mengetahui pasti hal itu untuk segera membuka selebar-lebarnya. “Baunya sudah tercium sejak lama. Sebaiknya, Mahfud langsung menunjuk hidung saja. Beberkan siapa yang melakukan praktik-praktik seperti itu dan jangan ada kompromi dalam penegakan hukum. Ungkap saja UU apa yang ada praktik seperti itu dan siapa saja yang melakukan,” ujarnya. Dikatakan, jika hanya memberikan informasi sepenggal, Ketua MK hanya membiaskan pemberitaan. Meski demikian, dia mengakui, untuk membongkar praktik seperti itu tidak mudah. “Untuk memberikan sanksi harus membuktikan terlebih dahulu. sudah lama terdengar ada pengusaha yang memberikan sesuatu untuk meloloskan pasal dalam UU, tetapi bagaimana membuktikannya? Sebaiknya harus dibuka. Oknum-oknum itu juga akan mati-matian membantah. Pada prinsipnya, mana ada maling yang mau mengaku,” tegasnya. Sebastian Salang mengatakan, pernyataan Mahfud MD soal praktik jual-beli pasal bisa saja benar. “Apa lagi, Mahfud yang mengatakan. Saya tidak pada posisi membenarkan atau menolak pernyataan itu,” kata Sebastian. Menurutnya, jika diurai, banyaknya gugatan UU ke MK disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa saja terdapat akomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu, seperti yang dikatakan Mahfud MD dengan jual beli pasal. Selain itu, bisa juga ketika membuat UU, DPR tidak mencermati pertimbangan lain, sehingga pada hasilnya banyak UU yang bertentangan. Tetapi, terlepas dari semua itu, banyaknya gugatan kepada MK menandakan masyarakat sudah sadar hukum. Kepercayaan masyarakat kepada MK sebagai institusi yang transparan dan akuntabel juga semakin baik. Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD mensinyalir, DPR telah dijadikan praktik jual-beli pasal UU. Sebab, sejak MK berdiri pada 2003 hingga 9 November 2011 terdapat 406 pengujian UU dan 97 di antaranya dikabulkan dengan alasan inkonstitusional. Beberapa kasus yang masuk terdiri dari kasus sengketa hasil pilkada dan gugatan UU. Menurutnya, hal itu bisa terjadi, karena ada praktik jual-beli UU dari beberapa pihak yang berkepentingan dengan UU. “Pihak yang berkepentingan itu bisa membeli pasal tertentu ke DPR. Jadi, UU berdasarkan kehendak per orang bukan kehendak rakyat. Itu contoh dalam proses pembuatan hukum,” kata Mahfud. Tidak hanya dalam proses pembuatan hukum, kata dia, proses penegakan hukum jauh lebih parah, karena beberapa perkara bisa dibeli. Meskipun terdapat lembaga hukum yang mampu menyelidiki dengan alat-alat canggih, namun hal itu tidak ampuh untuk membongkar kasus-kasus korupsi. “Yang jahat sekarang banyak di birokrasi. Korupsi itu di situ tempatnya. Persoalan dari itu semua adalah etika dan moral. Karena, bagaimana pun kita mengatur politik dan hukum, kalau moral rusak akan ada saja akalnya,” ujar Mahfud. [ECS/O-1] Mahfud bantah cari sensasi isu jual-beli pasal Rabu, 16 November 2011 22:58 WIB | 531 Views Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. (FOTO.ANTARA) Jakarta (ANTARA News) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah membuat sensasi dengan pemunculan isu jual beli pasal Undang-Undang di DPR. "Isu itu merupakan bagian ilustrasi dari ceramah saya saat menjadi 'keynote speaker' dalam sebuah seminar," kata Mahfud, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu. Mahfud mengungkapkan bahwa saat bicara tentang politik hukum, dirinya mengatakan ada tiga hal yang menyebabkan Undang-undang di Indonesia buruk, salah satunya adalah karena sering terjadi tukar menukar isu dan jual beli dalam penentuan isi pasal-pasal Undang-undang. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan ada 406 kali pengujian undang-undang ke MK sejak 2003 hingga 9 November 2011 di mana 97 di antaranya dikabulkan karena inkonstitusional. Mahfud menilai buruknya legislasi ini terjadi karena ada praktik jual beli kepentingan dalam pembuatan UU. "Orang yang berkepentingan itu bisa beli pasal tertentu ke DPR. Jadilah Undang-undang berdasar kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat," kata Mahfud, dalam seminar nasional bertajuk `Reformasi Hukum Nasional Solusi Mengatasi Permasalahan Bangsa,` di Jakarta, Selasa (15/11). Untuk mengatasi itu semua, kata Mahfud, dibutuhkan penegakan hukum yang secara tegas dan memutus jaringan-jaringan kolusi serta etika dan moral yang kuat. "Sekarang nggak perlu berteori, semua teori itu berdasar asumsinya sendiri-sendiri mesti bagus. Karena bagaimana pun kita mengatur politik hukum, kalau moral rusak akan ada saja akalnya," katanya.
