Refl: Ada juga jenis metal yang didapat ialah molybdenum ditambang ini, tetapi mungkin kwantitasnya tidak seberapa. Dikatakan bahwa metal ini beroxidasi (berkarat) pada temperatur ruang (room temperature), baru pada temp 400 derajat C. Dua tahun lalu ada berita ditemukan uranium, tetapi mungkin pemberita tidak punya pengetahuan untuk membedakan antara molybdenum dan uranium.
http://epaper.korantempo.com/PUBLICATIONS/KT/KT/2011/11/22/index.shtml?ArtId=011_005&Search=Y Menanti negosiasi royality Pendapatan dari Freeport seperti buih di lautan. Wajah Viktor Beanal membeku. Dengan suara bergetar, ia meminta PT Freeport Indonesia menghentikan operasinya sementara waktu. “Kami ini pemilik ulayat. Atas nama pemilik ulayat, saya meminta operasi pertambangan Freeport dihentikan sementara,“ kata salah satu tokoh adat Amungme ini kepada Tempo. Desakan itu disampaikan saat sejumlah buruh menggelar unjuk rasa menuntut kenaikan upah, Oktober lalu. Upah yang dibayarkan Freeport dinilai tak sebanding dengan risiko para buruh. Berbilang tahun Freeport mengeduk emas di pegunungan Erstberg dan Grasberg, Papua. Kontrak karya pertama antara pemerintah dan Freeport diteken pada saat Soeharto baru berkuasa pada 1967. Kontrak kembali diperpanjang pada 1991 hingga 30 tahun, plus masa opsi 2 kali 10 tahun. Operasi Freeport baru akan berakhir pada 2041. Perpanjangan kontrak kedua diteken pada masa pemerintahan Soeharto dengan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita. Dalam perjanjian kontrak karya, Freeport sepakat membayar tiga jenis royalti, yaitu tembaga 3,5 persen, emas 1 persen, dan perak 1 persen. Namun jumlah royalti dinilai terlalu kecil. Peme rintah pun ngotot melakukan negosiasi ulang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, royalti emas adalah 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Simon F. Sembiring mengatakan royalti yang disetor Freeport jauh lebih kecil dibanding yang berlaku di nega ra lain. Royalti emas, misalnya, negara lain mematok sekitar 5 persen dan tembaga 6 persen. “Bahkan setoran Freeport lebih kecil dibanding PT Aneka Tambang, yaitu 3,45 persen.“ Menurut Simon, alotnya renegosiasi dengan Freeport karena perusahaan tambang asing itu selalu berlindung di balik asas lex specialist. Artinya, kontrak yang telah diikat tidak dapat diubah sekalipun ada pembaruan peraturan perundang-undangan. Namun guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyatakan doktrin lex specialist hanya berlaku untuk produk hukum yang sama dan mengatur hal yang sama. Menurut dia, undang-undang berlaku mutlak dibandingkan dengan kontrak karya, sehingga posisi undang-undang lebih kuat. Simon menjelaskan, di kontrak karya yang diperpanjang pada 1991, tak ada satu pun pasal yang menyatakan bahwa kontrak tidak dapat diubah oleh para pihak. “Tidak ada pasal yang menyata kan tidak bisa renegosiasi, berarti tetap terbuka kemungkinan untuk duduk bersama,“ ujarnya. Jika upaya renegosiasi mentok, Hikamhanto menyarankan peme rintah membawa sengketa itu ke sidang arbitrase. Posisi pemerin tah dalam renegosiasi kontrak karya cukup kuat dan beralasan berdasarkan hukum internasio nal. Renegosiasi adalah mendu dukkan para pihak bersama-sama dan menyepakati syarat-syarat serta ketentuan yang lebih adil. “Tidak bertentangan dengan prin sip menghormati kesucian kon trak atau sanctity of contract,“ ujarnya. Selain menaikkan porsi royalti, penggiat kontrak asing dari Indonesia Resources Studies, Marwan Batubara, meminta pemerintah mengamendemen Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Belied itu mengatur kepemilikan saham dalam perusahaan modal asing. Menurut Mar Menurut Marwan, amendemen ini bakal mewajibkan Freeport melakukan divestasi saham seperti yang dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). “Pemerintah bisa membeli saham Freeport secara bertahap hingga 51 persen.“ Pemerintah, kata mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah ini, harus membatalkan Surat Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 415/A.6/1997. Surat itu berisi ketentuan yang membebaskan Freeport dari kewajiban divestasi. Selama ini, Marwan melanjutkan, mayoritas saham berada di tangan Freeport sehingga pemerintah kesulitan melakukan kontrol. Akibatnya, selama 43 tahun Freeport tak pernah melaporkan keuntungan bersih yang dipero lehnya. Hingga kini Freeport McMoran tercatat menguasai 90,64 persen saham Freeport Indonesia dan sisanya, 9,36 persen, dikuasai PT Indocopper Investama. Berdasarkan laporan keuangan Freeport, pada semester pertama lalu, perusahaan menyetor ke kas pemerintah sebesar Rp 11,7 triliun. Namun jumlah itu dinilai tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. “Pendapatan dari Freeport seperti buih di lautan,“ kata Simon. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meminta agar negosiasi dengan Freeport dilakukan setelah unjuk rasa buruh mereda.“Kalau suasananya kondusif, kami akan negosiasi,“ ujarnya awal November lalu. Adapun wakilnya, Widjadjono Partowidagdo, menyatakan, dalam renegosiasi, pemerintah tetap meminta royalti sebesar 3,75 persen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain royalti, Freeport menyetor pajak kepada pemerintah sebesar 35 persen. “Kalau digabungkan, jumlahnya menjadi 40 persen.“ Tapi manajemen Freeport menanggapi dingin ajakan negosiasi kontrak yang diusung pemerintah itu. “Kami siap duduk bersama dengan pemerintah untuk membahas rencana itu,“ kata Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Sinta Sirait ketika ditemui di Bali pekan lalu. GUSTIDHA BUDIARTIE | THAHJONO EP | DEWI RINA [Non-text portions of this message have been removed]
