Refl: Untuk sekian lama belum ihlas? Kapan baru akan ihlas ataukah tidak akan pernah ihlas? Agaknya pertanyaan kedua, lebih tepat, sebab rezim NKRI terdiri dari oknom-oknom tukang penipu, tukang catut dan koruptor, maka kesejahteraan dan kemajuan rakyat dalam berbagai bidang tidak akan menjadi prioritas rezim , melainkan kepentingan keluarga rezim berkuasa, kaum elit dan begundal-begundal mereka yang berkerumun di sekitar panggung kekuasaan lah yang paling diutamakan. Lantas apakah rakyat Papua dan rakyat di lain-lain daerah yang ditinggalkan untuk tetap tertinggal harus duduk berlipat tangan nglamun menonton maut berdansa-dansi di ujung hidung yang mengali liang kubur mereka?
http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pusat-belum-ikhlas-papua-otonom/ 21.11.2011 13:50 Pusat Belum Ikhlas Papua Otonom Penulis : Odeodata H Julia (foto:dok/ist) JAKARTA - Hari ini, genap 10 tahun Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua diteken. Namun, sejumlah amanat dari UU tersebut gagal dan belum dilaksanakan. Akses kesehatan dan pendidikan masih menjadi barang mewah untuk sebagian besar warga. Di banyak kampung di Papua, sejumlah puskesmas yang didirikan tidak memiliki dokter, sementara banyak sekolah hanya memiliki sedikit guru sehingga jadi pemandangan biasa satu guru harus pontang-panting mengajar enam kelas. Di Biak Utara, bukan hal aneh menemukan murid kelas 6 SD belum bisa membaca. Sementara itu, seorang murid yang sudah duduk di bangku SMP tidak bisa menjumlahkan 1/2+1/2. Sepuluh tahun lalu, di saat pemerintah pusat memberikan otonomi khusus untuk Papua, mantan Gubernur Papua (alm) Yaap Sallosa mengatakan bahwa otsus adalah hadiah Natal terindah bagi rakyat Papua. Pernyataan Sallosa tidak berlebihan. Sejumlah pertimbangan yang diberikan untuk turunnya otsus, disebut dalam UU tersebut, antara lain pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini dianggap belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Selain itu, pertimbangan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta terjadi pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Mantan Ketua Pansus RUU Otsus Papua, Sabam Sirait, kepada SH beberapa waktu lalu mengatakan, UU Otsus Papua merupakan pilihan terbaik yang disepakati semua pihak yang berseberangan, termasuk yang awalnya menghendaki lepas dari Indonesia. Penggodokan Otsus Papua ini dilakukan menyusul geliat aspirasi minta merdeka yang dibawa Tim 100 di bawah pimpinan Thom Beanal saat menghadap Presiden BJ Habibie. Jawaban Habibie saat itu, meminta Tim 100 pulang kembali ke Papua dan renungkan. Hasilnya, sebuah UU yang disebut Sallosa sebagai “hadiah Natal” terindah. “Bagaimanapun, UU Otsus Papua adalah 'jalan tengah' yang terbaik,” ujar Sabam. Namun, peneliti di Institut Penguatan Masyarakat Sipil Papua Yusak Reba yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih mengatakan, isi UU Otsus tidak tegas soal jenis kewenangan seperti apa yang dapat dikelola pemerintah Papua. Ini membuat selalu ada tumpang tindih wewenang. “Kebijakan yang diambil tidak menggunakan kekhususan sesuai UU Otsus, melainkan aturannya malah diambil dari peraturan pemerintah pusat,” ujarnya, Minggu (20/11). Ia mencontohkan soal pengisian 11 kursi di DPR Papua, tidak jelas apakah diangkat atau melalui pemilu. Demikian halnya soal pemekaran. Jika mengacu UU Otsus, prosedur pemekaran harus melalui Majelis Rakyat Papua (MRP), namun pada kenyataannya, aturan pemerintah yang lebih banyak digunakan. Sementara itu, 18 Peraturan Dasar Provinsi (Perdasi) dan 11 Peraturan Dasar Khusus (Perdasus) yang diamanatkan UU, sampai saat ini belum juga dihasilkan. Yusak menilai pemerintah dan DPR pusat ikut berperan dalam kegagalan implementasi UU Otsus. “Karena selama 10 tahun, UU Otsus berjalan tanpa pengawasan dari wakil rakyat yang ada di pusat,” katanya. Dana Otsus Namun, anggota MRP dari Pokja Adat Seblum Warbabkay mengatakan, kegagalan implementasi UU Otsus bukan semata kesalahan pusat, tapi justru pemerintah daerah Papua sendiri. Anggota pemilihan dari Dapil II yang meliputi wilayah Sarmi dan Mamberamo ini mengkritik soal kucuran dana otsus yang tidak merata. “Kita lihat, sejumlah dana sampai triliunan turun ke Papua, tetapi pembagiannya justru tidak merata,” tuturnya. Ia menuding dana tersebut hanya terkonsentrasi untuk pejabat Papua, tapi tidak turun sampai ke bawah. Untuk itu, ia mendesak anggota DPR Papua dan Pemprov, juga MRP, bisa berkoordinasi dengan baik, dan terlibat dalam mengontrol dana otsus. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu terlibat dalam penyelewengan dana otsus. Namun Bas, demikian ia dipanggil, tegas membantah tudingan ini. Ia menyebut selama kepemimpinannya, pembangunan justru dilakukan dengan melibatkan semua kampung di Papua, yang berjumlah 3.000 kampung tanpa terkecuali, melalui program rencana strategis pembangunan kampung. Dalam dua tahun program itu, pada 2009 di kampung-kampung telah terbangun jalan kampung 437 kilometer, 182 jembatan, 15 pasar kampung, 6.394 meter saluran irigasi kampung, tambatan perahu sepanjang 2.697 meter, empat unit sekolah, dan 84 bangunan kesehatan. Setiap tahun, menurut Bas, beredar dana tunai lebih dari Rp 1 triliun di kampung-kampung Papua. Seblum mengakui bahwa tidak semua berjalan buruk. Sebagai Ondoafi atau kepala suku di wilayah Bonggo, Seblum melihat ada beberapa tempat di daerahnya yang pembagian dana otsus sudah berjalan bagus, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Plafon dana yang diberikan sudah cukup bagus pada kedua sektor ini. Namun, anggota Komisi C DPR Papua Yan P Mandenas mengatakan perputaran dana otsus selama 10 tahun ini memang membingungkan. DPR Papua, menurutnya, sudah pernah meminta perencanaan penggunaan dana otsus dipisahkan dari APBD, namun hal itu tidak diterima. “Hal inilah yang membuat sejumlah penganggaran sangat sulit dilacak,” ujarnya. Kalau selama ini dikatakan Otsus Papua gagal, menurut Yan, pertanggungjawabannya ada di pemerintah pusat dan daerah. “Pusat juga ikut bermain karena tidak memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah, padahal sudah ada embel-embel otonomi,” tuturnya. [Non-text portions of this message have been removed]
