http://www.sinarharapan.co.id/content/read/hindari-kekerasan-sikapi-1-desember/
29.11.2011 11:03 Hindari Kekerasan Sikapi 1 Desember (foto:dok/antnews.com) TIMIKA - Anggota Komisi A DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah terutama aparat keamanan agar menghindari berbagai bentuk tindak kekerasan (represif) menyikapi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember mendatang. Berbicara kepada ANTARA di Timika, Selasa (29/11), Allo Rafra mengatakan, meskipun setiap warga negara memiliki hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat, namun jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat idiologi merdeka maka perlu disikapi secara serius dan bijaksana. "Penanganan terhadap peringatan 1 Desember tidak perlu dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus tetap serius karena ini berkaitan dengan soal ideologi mau merdeka," tutur Allo Rafra. Dia mengatakan, acara peringatan HUT OPM setiap 1 Desember mulai marak setelah kegiatan Kongres Rakyat Papua I saat masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Padahal, pada beberapa dekade, hal itu tidak pernah diperingati secara khusus cuma oleh sekelompok orang di Papua dan itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menyikapi tuntutan sekelompok warga Papua saat ini, Allo Rafra mengharapkan agar pemerintah pusat mau membuka diri untuk melakukan dialog secara terbuka dengan rakyat Papua. Dialog tersebut, katanya, bukan dimaksudkan untuk memerdekakan Papua atau menyetujui digelarnya referendum. Dialog tersebut, dalam kerangka sebagai wahana bagi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka sekaligus pemerintah dapat mengetahui apa keinginan rakyat setempat tentang pembangunan Papua ke depan. "Sampai sekarang masyarakat Papua masih mengakui menjadi bagian dari NKRI, masyarakat Papua masih tunduk pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat Papua masih tunduk kepada pemerintah pusat,"katanya. Jadi, lanjut dia, tidak perlu ada kekwatiran berlebihan bahwa merdeka atau referendum yang dituntut sekelompok orang itu menjadi harga mati sehingga menutup jalan dilakukan dialog. Menurut Allo, semakin mengemukanya isu Papua dewasa ini juga tidak lepas dari perilaku oknum aparatur pemerintah maupun oknum aparat keamanan di masa lalu yang nyata-nyata menyimpang dari aturan. Hal itu menimbulkan kekecewaan dan dendam rakyat Papua. "Apa yang terjadi dewasa ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang sudah lama. Bagaimana perilaku aparat keamanan terhadap masyarakat Papua di masa lalu, juga bagaimana perilaku aparatur pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat namun tidak berjalan sebagaimana mestinya,"katanya. Dia berharap, keberadaan aparat TNI dan Polri di Papua jangan sampai membuat rasa takut dan trauma bagi warga setempat. Menurut dia, jumlah prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Papua saat ini sudah cukup untuk menangani berbagai persoalan yang ada, tidak perlu penambahan pasukan yang dapat memicu masalah baru. Allo menyarankan agar TNI dan Polri menggiatkan lagi kegiatan pembinaan teritorial dengan ikut terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan sehingga dapat terjalin keakraban dan kedekatan antara aparat keamanan dengan masyarakat Papua. Anggota DPRD Mimika lainnya, Alpius Edoway meminta masyarakat tidak perlu terprovokasi dengan berbagai isu yang berkembang saat ini di Papua menjelang peringatan HUT OPM pada 1 Desember. Aparat keamanan, katanya, juga menghindari tindakan represif dalam menyikapi kegiatan sekelompok masyarakat Papua yang hendak memperingati 1 Desember karena jika dihadapi dengan tindak kekerasan maka akan jatuh banyak korban dan kasus-kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua akan terus terangkat ke permukaan dan menjadi sorotan dunia internasional. (Ant) ++++ http://www.antaranews.com/berita/286926/bin-sudah-antisipasi-hut-papua-merdeka BIN sudah antisipasi HUT Papua merdeka Selasa, 29 November 2011 14:03 WIB | 1064 Views Marciano Norman (FOTO ANTARA) Jakarta (ANTARA News) - Badan Inteligen Negara (BIN) sudah melakukan antisipasi HUT Papua Merdeka tanggal 1 Desember 2011. Menurut Kepala BIN, Marciano Norman, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan cara melakukan komunikasi dengan sekelompok orang di Papua. "Untuk menghadapi tanggal 1 Desember 2011, saya rasa, BIN berusaha semaksimal mungkin untuk membangun komunikasi dengan seluruh pihak untuk membuat tanggal itu menjadi tanggal yang betul-betul tidak memberikan implikasi buruk terhadap kondisi di Papua," kata Marciano sebelum melakukan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan, komunikasi yang efektif untuk mengantisipasi terkit HUT tersebut, adalah dengan mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Papua. "Pertama, kita ajak mereka bersama-sama membangun Papua itu, mari bersama-sama membangun program yang diberikan pemerintah untuk Papua sesuai dengan rencana yang dibuat. Mari sama-sama kontrol agar pembangunan itu sesuai dengan peruntukannya," katanya. Kalau pembangunan tidak berjalan, lanjut Marciano, akan dikritisi mengapa itu tidak berjalan. "Saya rasa dengan otsus dan anggaran ke Papua cukup besar tapi mari kita kontrol dan kalau sesuai dengan rencana, saya yakin, ke depan, Papua menjadi kebanggaan kita," kata mantan Komandan Paspamres itu. Ia juga menghimbau agar suasana di Papua tetap seperti biasa, seperti sekarang ini, tidak ada hal-hal yang bernuansa mereka betul-betul ingin mengikuti keinginan sekelompok orang. "Jadi di Papua itu, yang ingin merdeka adalah sekelompok orang saja. Sebagian besar tidak menginginkan merdeka," kata Marciano. Ia mengakui, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan dibenahi di Papua yang harus diperbaiki. "Itu benar, benar dan itu pekerjaan kita. Kita lihat komitmen pemerintah dengan menugaskan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), itu adalah satu sinyal positif, bahwa pemerintah sangat peduli, bahwa pembangunan di Papua akan berjalan dengan baik. Saya yakin keinginan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari NKRI akan luntur dengan sendirinya," kata Marciano. (zul) Editor: Desy Saputra COPYRIGHT © 2011 +++++ http://www.suarapembaruan.com/home/antisipasi-hut-opm-satu-kompi-brimob-polda-sulut-dikirim-ke-papua/14210 Antisipasi HUT OPM, Satu Kompi Brimob Polda Sulut Dikirim ke Papua Selasa, 29 November 2011 | 16:03 [JAKARTA] Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, mengatakan Mabes Polri mengirim satu kompi Brimob dari Polda Sulawesi Utara (Sulut) ke Papua untuk antisipasi HUT Papua Merdeka tanggal 1 Desember 2011. "Kita siap melakukan antisipasi dengan diperbantukannya satu kompi Brimob dari Polda Sulut untuk membantu di Jayapura dalam rangka pengamanan di sana," kata Saud di Jakarta, Selasa (29/11). Saat ini jumlah anggota Polri yang ditempatkan di Papua sebanyak 800 personel di luar lokasi kerja PT Freeport Indonesia, sementara polisi yang siaga di perusahaan tambang tersebut sebanyak 888 personel, ujarnya. "Di sana sudah ada 800 personel, itu di luar Freeport, di Freeport sudah 888 personel di luar itu ada sekitar 400 personel yang akan membantu satuan organik di sana," kata Saud. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Mimika, Papua, Athanasius Allo Rafra meminta pemerintah terutama aparat keamanan agar menghindari berbagai bentuk tindak kekerasan (represif) menyikapi peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember mendatang. Berbicara kepada ANTARA di Timika, Selasa, Allo Rafra mengatakan, meskipun setiap warga negara memiliki hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat, namun jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat idiologi merdeka maka perlu disikapi secara serius dan bijaksana. "Penanganan terhadap peringatan 1 Desember tidak perlu dengan cara-cara kekerasan, tetapi harus tetap serius karena ini berkaitan dengan soal ideologi mau merdeka," tutur Allo Rafra. Dia mengatakan, acara peringatan HUT OPM setiap 1 Desember mulai marak, setelah kegiatan Kongres Rakyat Papua I saat masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Padahal, pada beberapa dekade, hal itu tidak pernah diperingati secara khusus cuma oleh sekelompok orang di Papua dan itupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menyikapi tuntutan sekelompok warga Papua saat ini, Allo Rafra mengharapkan agar Pemerintah Pusat mau membuka diri untuk melakukan dialog secara terbuka dengan rakyat Papua. Dialog tersebut, katanya, bukan dimaksudkan untuk memerdekakan Papua atau menyetujui digelarnya referendum. Dialog tersebut, dalam kerangka sebagai wahana bagi rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasi mereka sekaligus pemerintah dapat mengetahui apa keinginan rakyat setempat tentang pembangunan Papua ke depan. [Ant/l-9] [Non-text portions of this message have been removed]
