Parpol Sumber Korupsi Selasa, 29 November 2011 Di mata publik, partai politik belum menjadi aset, melainkan liabilitas bagi kemajuan bangsa. Berbagai polling menunjukkan, parpol adalah lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling rendah dari masyarakat. Tapi, sebuah negara demokrasi tidak bisa hidup tanpa parpol. Partai malah merupakan elemen paling penting dalam kehidupan demokrasi. http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/parpol-sumber-korupsi/14192#Scene_1
Parpol menentukan maju-mundurnya sebuah negara bangsa. Parpol yang berkualitas akan menjadi katalisator pembangunan di berbagai bidang. Tapi, di Indonesia saat ini, parpol merupakan sumber korupsi. Dengan berbagai “tangannya”, uang negara “dirampok”. Uang negara dikerok dengan berbagai cara untuk menggelembungkan pundi-pundi partai dan memuluskan jalan politik para aktor partai menuju puncak kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sebuah seminar kemarin mengungkapkan keanehan pengucuran dana bantuan sosial (bansos) senilai Rp 300 triliun selama kurun waktu 2007-2010. Dinilai aneh dan patut dicurigai karena dana itu dikucurkan pada tahun terakhir menjelang incumbent mengakhiri masa jabatannya dan bertepatan dengan periode kampanye untuk memasuki periode kedua. BPK menengarai, pengucuran dana pada periode itu sangat rawan penyimpangan. Sejumlah temuan menunjukkan, dana bansos, antara lain digunakan untuk membeli baju kaos calon gubernur dan bupati dari parpol tertentu. Dana bansos Rp 300 triliun dalam kurun waktu empat tahun atau sekitar Rp 75 triliun per tahun bukan angka kecil. Jika digunakan langsung untuk kesejahteraan rakyat sudah berapa puluh juta rakyat Indonesia yang bisa dientaskan dari kemiskinan. Bila digunakan untuk infrastruktur, sudah berapa pelabuhan, bandara, dan ruas tol yang bisa dibangun. Sangat disayangkan dana sebesar itu lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik. Begitu banyak dana publik yang diselewengkan untuk keperluan politik. Selain bansos, dana sejumlah program pemerintah seperti PNPM, BOS, dan jamkesmas juga rawan penyelewengan. Ambisi politik dan minimnya dana parpol mendorong “orang-orangnya” menyabet dana dari berbagai proyek. Ambruknya jembatan gantung di Sungai Mahakam, “golden gate” yang menghubungkan dua wilayah di Kutai Kertanegara, tidak lepas dari faktor mark up untuk mempertebal dana politik. Berbagai penyelewengan ini terjadi karena parpol tidak mempunyai sumber dana legal yang cukup. Iuran anggota parpol boleh dibilang hampir nol kecuali PKS. Para anggota partai ini masih cukup disiplin memberikan infak. Tapi, untuk membiayai kegiatan parpol yang sangat besar, dana itu tidak cukup. Buktinya, PKS tetap ngotot ikut dalam pemerintahan. Bantuan pemerintah Rp 108 per pemilih sama sekali tidak berarti. Tahun lalu, total APBN untuk semua partai hanya Rp 9 miliar. Padahal, biaya kampanye legislatif satu partai besar mendekati Rp 1 triliun. Biaya kampanye calon bupati di Jawa sudah di atas Rp 10 miliar. Parpol dan para kadernya akan mencari dana dari berbagai sumber, legal dan ilegal. Dalam situasi seperti ini, parpol dikuasai oleh orang berduit. Selain ketua partai yang kaya atau memiliki akses pendanaan, bendahara umum mendapat tugas khusus untuk menggelembungkan pundi-pundi partai. Badan Anggaran di DPR RI diisi oleh sejumlah bendahara partai. Setiap parpol berusaha ikut mendudukkan orang-orangnya di pemerintahan karena di sanalah sumber duit. Begitu pula posisi direksi di BUMN. Melihat situasi seperti ini, sewajarnya pendanaan parpol ditata kembali. Pertama, bantuan APBN dinaikkan. Berapa besar bantuan negara disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasional parpol dan kegiatan pendidikan politik yang dilakukan parpol. Dana dikucurkan setelah pemerintah melakukan verifikasi atas laporan pengeluaran yang diberikan parpol. Karena dana APBN dinaikkan, parpol harus lebih akuntabel. Setiap tahun ada laporan keuangan yang sudah diaudit. Penerimaan dan pengeluaran harus jelas. Parpol yang melanggar diberikan sanksi tegas, mulai dari denda hingga larangan mengikuti pemilu pada periode berikut. Kedua, biaya kampanye diturunkan dengan berbagai cara. Misalnya, setiap parpol boleh menggunakan ruangan, gedung, dan stadion milik negara. Setiap parpol mempunyai hak yang sama untuk menggunakan media massa milik negara seperti TVRI dan RRI. Ada batas tertinggi pengeluaran kampanye. Ini semua solusi konkret yang bisa membatasi ruang gerak parpol untuk mencuri uang rakyat dengan berbagai cara. Peran parpol sangat penting karena lembaga inilah yang merekrut calon legislatif, calon pimpinan eksekutif dari bupati hingga presiden. Parpol lewat anggotanya di parlemen memilih pimpinan KPK, ketua MA, ketua MK, Kapolri, panglima TINI, gubernur dan para deputi gubernur BI, dan banyak lagi. Parpol lewat anggotanya di DPR memiliki hak bujet, hak legislasi, dan pengawasan. Parpol lewat anggotanya di parlemen berhak mengubah UUD. Penataan dana parpol akan mendorong akuntabilitas parpol. Wacana penataan dana parpol perlu segera digodok dan direalisasikan guna mencegah gelombang korupsi yang lebih besar yang akan membawa negara bangsa ini menuju kehancuran. Kita selamatkan negara bangsa dengan mencegah partai politik dari godaan korupsi. http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/5391-parpol-kekuatan-terbesar-kedua-setelah-uu Parpol Kekuatan Terbesar Kedua Setelah UU Selasa, 29 November 2011 06:23 0 Komentar Jakarta – Pengamat politik dari The Indonesian Institute, Indra Jaya Piliang, menilai, parpol merupakan kekuatan kedua setelah undang-undang. Keterangan tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional "Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia: Sekarang dan Esok", di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (28/11). “Parpol merupakan organisasi yang diberi kewenangan terkuat setelah konstitusi. Jadi, setelah UU baru parpol,” terangnya. Dijelaskannya, karena parpol menjadi kekuatan kedua setelah UU atau konstitusi, maka parpol bisa mengubah UU, bahkan mengganti panglima TNI dan Kapolri sekali pun. Menurutnya, agar fungsi parpol tidak diselewengkan, maka sistem rekrutmen anggotanya harus mempertimbangkan aspek yang baik. Tidak hanya menjadikan popularitas anggota yang menjadi pertimbangan. “Fenomena sekarang, popularitas menjadi daya tarik parpol dalam menerima anggotanya. Banyak artis yang masuk parpol dan mencalonkan diri sebagai bupati dan guberbur. Mereka sudah punya popularitas,” ujarnya. Sebenarnya, masih ada pertimbangan lain, seperti "darah biru" dan skill (kemampuan). “Sekarang, trend ini sudah ditinggalkan, karena relatif membutuhkan waktu lebih lama untuk untuk dikenal publik,” jelasnya. Dikatakannya, demi eksistensi, parpol memerlukan biaya yang cukup besar. Dana menjadi modal utama parpol untuk menyelenggarakan politik. Adapun parpol diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan politik. Menurutnya, karena tugas parpol berkaitan dengan masalah kenegaraan, maka pendanaan harus lebih ditingkatkan demi optimalisasi parpol. selain itu, bangsa ini harus meniru Cina yang parpolnya mempunyai universitas. Kemudian, lulusan terbaiknya di tempatkan untuk memajukan daerah yang dianggap tertinggal. Jika sudah maju, baru ia boleh kembali atau ditempatkan di daerah yang lebih maju, kalau di kita, mungkin Jakarta,� ucapnya. [IS] Milis Inti-net : Indonesia Tionghoa Networks http://groups.yahoo.com/group/inti-net Blog Tionghoanet http://tionghoanet.blogspot.com Blog Indonesia Updates http://indonesiaupdates.blogspot.com Blog JakartaPost http://jakartapost.blogspot.com Feeds : http://feeds.feedburner.com/JakartaPost-OnlineReviews
