Relf: NKRI tidak akan pernah bisa adil, karena namanya saja sudah Negara Kleptokrasi Republik Indonesia. Dimana di dunia ini ada kleptokrat yang adil, apalagi negara kleptokrasi.
http://regional.kompas.com/read/2011/12/16/13181144/UP4B.Ditolak.Karena.Tidak.Adil P4B Ditolak Karena Tidak Adil Timbuktu Harthana | Robert Adhi Ksp | Jumat, 16 Desember 2011 | 13:18 WIB Ironi Papua:Kaya tetapi Menderita MANOKWARI, KOMPAS.com - Beberapa orang perwakilan kelompok yang kecewa dengan otonomi khusus menolak keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat atau UP4B. Alasan ketidakadilan menjadi pemicunya. Dalam penyampaian rencana kerja UP4B di Manokwari, Jumat (16/12) siang, Bram Ramar seorang peserta sosialisasi mengatakan UP4B tak jauh beda seperti otonomi khusus jilid dua. Tujuan otsus dan UP4B harus dijelaskan. "Kami tidak percaya dengan UP4B. Kembalikan saja ke Jakarta," kata Ramar. Penolakan lain juga disampaikan oleh peserta lainnya, yang minta harus ada evaluasi otsus. Roy Simbiak, peserta lainnya juga menganggap UP4B adalah upaya pemerintah pusat menutupi borok kegagalan otsus yang dibuat oleh pemda selama 10 tahun. Masyarakat menyangsikan UP4B karena otsus gagal di mata mereka. Kekecewaan lainnya juga disampaikan peserta lain. Pembangunan otsus belum tepat sasaran, baik pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Evaluasi dan pengawasan yang lemah membuat otsus hanya menjadi "gula-gula" saja. Bahkan, selama ini pembuatan kebijakan program pembangunan tak melibatkan pendapat orang Papua, hanya dari kaca mata orang pusat (Jakarta). Sementara itu, Wakil Ketua UP4B Eduard Fonataba mengatakan penolakan itu wajar terjadi karena program otsus belum menyentuh secara utuh dan menyeluruh. Ketidakadilan pembangunan menjadi keluhan utama masyarakat di tanah Papua. Satu lagi, soal pelurusan sejarah di Papua dengan pemerintah RI harus dituntaskan agar pembangunan di Papua dan Papua Barat bisa diterima dan dijalankan oleh masyarakatnya. TERKAIT: a.. Bambang Darmono Jadi Pembahas Buku Konflik Papua b.. UP4B Bukan Eksekutor Pembangunan Papua c.. Priyo: UP4B Jangan Alergi OPM d.. UP4B untuk Dorong Pelaksanaan Otonomi Khusus e.. UP4B Harus Percepat Dialog Jakarta-Papua [Non-text portions of this message have been removed]
