Investasi yang Memiskinkan Penulis : M Riza Damanik* Teramat istimewa berinvestasi di Indonesia. Selain mendapat bahan baku sumber daya alam dan tenaga kerja murah, belakangan juga diberikan fasilitas pengamanan untuk menyingkirkan dan memiskinkan rakyat. Ketimpangan tersebut selanjutnya melatari aksi pendudukan dan blokade massa di Mesuji Lampung dan Bima Nusa Tenggara pada penghujung 2011. Tidak terkecuali bagi petambak plasma udang Bumi Dipasena, di Rawajitu, Lampung, yang mengambil alih kawasan milik perusahaan inti, PT Aruna Wijaya Sakti (AWS/CPP), 28 Desember 2011.
Sebelum melepas aset Dipasena pada pertengahan 2007, pemerintah mensyaratkan dua hal: PT AWS—anak perusahaan pakan dan ternak asal Thailand, Charoen Pokphand—berkewajiban membayar saham dan hak tagih kepada negara sebesar Rp 668 miliar. Selain itu juga merampungkan program revitalisasi, yakni perbaikan sarana tambak udang di 16 blok dalam waktu 18 bulan. Hingga 2010, baru lima dari 16 blok yang direvitalisasi (Kompas, 11/5). Alih-alih mendapatkan sanksi, pemerintah justru membiarkan PT AWS menambah daftar panjang kecurangannya, mulai dari mengambil, mengelola, dan memanfaatkan dana pinjaman Perbankan milik 3.982 petambak—dengan jumlah berkisar antara Rp 86-144 juta per orang; menetapkan beban biaya produksi dengan tidak transparan; memanipulasi penetapan harga hasil panen; hingga menunda pembayaran selisih hasil usaha petambak (SHU) yang nilai totalnya dapat mencapai Rp 37 miliar. Tak berhenti disana, per 7 Mei 2011, perusahaan juga menghentikan secara sepihak seluruh aliran listrik ke tambak dan permukiman penduduk. Bahkan, pada medio 2011, Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan mengakui timnya dilarang memasuki kawasan tambak eks Dipasena oleh pihak perusahaan (Kompas, 30/5). Hingga awal 2012, aliran listrik belum juga tersambung. Hadir Mencermati latar belakang konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi belakangan ini, termasuk yang terjadi di Mesuji, Lampung, dan Bima, NTB, aksi pendudukan (occupy) PT AWS oleh petambak plasma eks Dipasena dapat dipahami akarnya, yakni absennya instrumen negara menjalankan fungsi dan tugas kostitusionalnya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sesungguhnya, terdapat tiga keutamaan tambak udang eks Dipasena bagi Indonesia. Pertama, luas lahannya yang telanjur mencapai 16.250 hektare telah menempatkan Dipasena sebagai salah satu tambak udang terbesar di dunia. Jika dikelola dengan baik, program pemerintah meningkatkan produksi hasil perikanan hingga 353 persen pada 2014 dapat dilakukan tanpa mengonversi (baca: menghancurkan) ekosistem pesisir lain di Indonesia. Kedua, didukung 7.512 petambak yang memiliki kemauan dan keahlian (skill) dalam mengelola tambak udang terintegrasi. Tercatat, sedikitnya 45.000 jiwa menggantungkan kelangsungan kualitas hidupnya pada produktivitas tiap petak tambak. Ketiga, komoditas udang merupakan salah satu primadona ekonomi perikanan dunia. Bahkan, kerap disebut sebagai “emas-putih”. Di Indonesia, berdasarkan data BPS hingga Agustus 2011, diketahui perdagangan produk perikanan Indonesia didominasi komoditas udang, dengan nilai mencapai US$ 632,6 juta atau setara dengan 42 persen total nilai perdagangan perikanan Indonesia. Karena itu, kehadiran pemerintah untuk mengambil alih dan menyelamatkan tambak udang eks Dipasena adalah keputusan strategis. Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat memasukkan program revitalisasi tambak Dipasena ke dalam agenda 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama (2004-2009)—dan belum terlunasi hingga saat ini. Pemerintah dapat mengawali 2012 dengan menyalakan aliran listrik. Dengan begitu, ribuan hektare tambak dapat kembali berproduksi, sekitar 15.000 anak dapat belajar dengan layak, dan kehidupan 45.000 keluarga petambak dapat kembali normal. Tidak cukup, pemerintah juga harus mengupayakan tindakan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan kepada seluruh petambak dan pemerintah Indonesia. Ini juga termasuk mengganti seluruh kerugian—baik materiil maupun non-materiil—akibat kegagalan perusahaan menyelesaikan program revitalisasi tambak eks Dipasena. Harapannya, hak-hak rakyat petambak dapat segera pulih. Di saat yang sama, memberi kepastian tidak ada investasi lain yang “berbuah” kejahatan di bumi Indonesia. Tanpa keteladanan tersebut, investasi akan selalu memiskinkan! *Penulis adalah Sekretaris Jenderal KIARA. http://www.sinarharapan.co.id/content/read/investasi-yang-memiskinkan/ 10.01.2012 10:04 Investasi Investor Minta Kepastian Hukum Hamzirwan | Agus Mulyadi | Selasa, 10 Januari 2012 Tribun Pekanbaru Ilustrasi: Perkebunan sawit. JAKARTA, KOMPAS.com Investor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan yang sudah menanamkan modal meminta pemerintah memberi kepastian hukum. Mereka berharap praktik konsesi perkebunan yang menjadi kawasan hutan secara sepihak dan masalah tata ruang tidak lagi terulang. Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono, di Jakarta, Selasa (10/1/2012), mengatakan, pemerintah belum membuat terobosan berarti untuk mendukung investasi perkebunan. Joko mencontohkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Tengah sudah tiga tahun belum juga selesai. "Masalah kepastian hukum masih menjadi kekhawatiran investor, baik kepastian hukum lahan maupun penyelesaian kasus-kasus hukum. Kasus-kasus kriminal dan sengketa lahan tidak mendapatkan dukungan memadai dari aparat hukum," ujar Joko. Investasi perkebunan, terutama kelapa sawit, pada 2011 mencapai Rp 51,8 triliun. Kenaikan permintaan dan harga yang prospektif membuat investasi perkebunan meningkat dari Rp 48,7 triliun tahun 2010. Pembahasan RTRW Kalimantan Tengah saat ini menunggu persetujuan DPR. Adapun Kementerian Kehutanan sudah menyelesaikan kajian mereka. Kasus Kalimantan Tengah sangat kompleks. Dari 15,4 juta hektar kawasan hutan di sana, terdapat 3,8 juta hektar perkebunan yang belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Dari 352 perusahaan dengan konsesi seluas 4,6 juta hektar, baru 67 perusahaan dengan lahan seluas 800.000 hektar yang memiliki izin pelepasan. Investor berharap pemerintah dapat memberikan jalan keluar sehingga mereka bisa berusaha dengan tenang. "Tata ruang Kalimantan Tengah sudah tiga tahun terkatung-katung," ujar Joko. Berbagai konflik sosial yang terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan memang membuat pengusaha gundah. Kasus terakhir yang menyedot perhatian publik adalah sengketa lahan di Lampung, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Ketua Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda mengatakan, industri pulp dan kertas tetap pada komitmen untuk berinvestasi di Indonesia. "Pulp dan kertas merupakan industri padat modal sehingga tidak mungkin pengusaha bermain-main karena merugikan sendiri," ujarnya. Iklim tropis membuat Indonesia memiliki daya saing tinggi untuk produk pulp dan kertas karena kemudahan bahan baku. Bahan baku pulp, seperti tanaman Akasia, bisa panen dalam enam tahun sampai tujuh tahun, lebih cepat tiga kali dari negara subtropis pesaing Indonesia. Ekonom Sustainable Development Indonesia, Dradjad Wibowo, mengatakan, pemerintah belum menyadari pentingnya mendukung industri pulp dan kertas bersama investasi hutan tanaman industri untuk sumber bahan baku. "Jika lahan bermasalah karena konflik sosial, kejadian itu akan merusak salah satu sumber keunggulan komparatif industri pulp dan kertas," ujar Dradjad.
