Andai Aku Bukan Orang Tionghoa http://sosbud.kompasiana.com/2012/01/13/andai-aku-bukan-orang-tionghoa/ OPINI | 13 January 2012 | 04:10 134 4 1 dari 1 Kompasianer menilai aktual
Setiap kali menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, ada perasaan senang, galau, bingung dan beragam perasaan lainnya bercampur baur. Tahun Baru Imlek identik dengan komunitas Tionghoa (dikenal juga dengan istilah “Huaren”). Pasca Kerusuhan Rasial tahun 1998 (inipun saya lebih suka gunakan istilah ”Revolusi Kebudayaan 1998″ buat peringatan kita selaku Huaren bahwa tidak hanya di Tiongkok saja yang ada Revolusi Kebudayaan tapi di Indonesia kita juga ada Revolusi serupa), peringatan Tahun Baru Imlek yang biasa dirayakan setiap awal Tahun Imlek, sebenarnya bersamaan dengan Festival Musim Semi di Tiongkok. Namun karena di Republik Indonesia tidak ada musim dingin, musim gugur ataupun musim semi, maka peringatan Tahun Baru Imlek lebih menyerupai “Hari Kumpul Keluarga Besar” karena bagi kami kalangan etnis Tionghoa, kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dengan sebagian besar anggota Keluarga Besar baru bisa terlaksana pada saat Kumpul Keluarga - dan itu terjadi hanya pas Tahun Baru Imlek. Mau dirayakan atau tidak, Tahun Baru Imlek identik dengan kumpul keluarga. Biasanya pada saat hari Tahun Baru Imlek, anggota keluarga yang lebih muda akan berusaha untuk mengunjungi anggota keluarga yang lebih tua. Jika orangtua masih lengkap, maka anak-anak akan berkunjung ke rumah orangtua dan berkumpul bersama di rumah orang tua. Jika kebetulan kakek nenek masih ada dan tinggal terpisah di rumah sendiri, maka inilah kesempatan untuk mengunjungi mereka sekalian bertahun baruan. Istilahnya “Pai Nien” alias “Tahun Baruan”. Terlepas dari budaya ‘Bagi Ang Pao’ , ‘Pai Nien’ sambil mendekap kedua tangan di atas dada sambil berucap ‘Gong Xi Fat Chai’ (diucapnya : Kung Shi Fah Chai) dan ’Tradisi Makan Bersama’, beberapa tahun terakhir ini budaya kumpul bersama dengan Keluarga Besar Kakek Nenek sudah nyaris tidak terjadi karena Kakek dan Nenek baik dari pihak keluarga Papa maupun dari pihak keluarga Mama sudah pulang ke Surga. Jadi kebiasaan kumpul bersama Keluarga besar hanya sesekali terjadi jika ada di antara keluarga Papa yang punya rumah relatif besar dan bersedia menjadi tuan rumah. Maklum, menjadi tuan rumah bagi keluarga besar pada saat Tahun Baru Imlek bukannya tidak merepotkan, namun setelah bubaran biasanya pihak Tuan Rumah yang merasa terbebani untuk urusan bersih bersihnya. Jadi, begitulah sudah beberapa tahun terakhir ini perayaan Tahun Baru Imlek hanya kami lewati dengan berdoa di Gereja dan berkunjung ke rumah Papa Mama. Papa mama hanya tinggal berdua sejak adikku meninggal karena kanker beberapa tahun yang lalu. Tahun ini merupakan tahun ketiga perayaan tahun baru Imlek tanpa kehadiran adikku. Namun tradisi berkunjung ke rumah orang tua tetap aku pelihara. Ironisnya kadang sebagian teman masih menganggap kita sebagai etnis Tionghoa yang eksklusif. Entah darimana istilah Tionghoa itu eksklusif. Jujur, sejak kecil aku bersekolah di sekolah Negeri. Aku sekolah di SD Negeri Tambora, lalu meneruskan di SMP Negeri 63, dan SMEA Negeri V. Masih aku ingat waktu lulus SMP dan aku akan meneruskan ke SMEA, orangtua sudah kelabakan karena takut aku tidak diterima di SMEA Negeri karena alasan NEM (Nilai Ebtanas Murni) yang harus di atas rata-rata. Papa sudah kelabakan mencari informasi sekolah cadangan buatku jika tidak diterima di Sekolah SMEA Negeri. Tanteku malah menyiapkan SMEA Strada sebagai cadangan. Dulu aku sempat bertanya, kenapa sih takut aku nggak diterima di sekolah SMEA Negeri ? Karena secara pribadi, aku yakin diterima tanpa harus menyogok atau cara cara kotor. Aku yakin karena waktu itu aku dengar bahwa untuk bisa masuk di SMEA Negeri V yang tergolong SMEA Negeri favorit,ada beberapa skala prioritas nilai yang bagus, dan aku yakin diterima karena nilai bahasa Inggrisku yang sering di atas rata-rata. Terbukti, keyakinanku diterima di SMEA Negeri akhirnya menjadi kenyataan. Dulu aku sempat dengar bahwa untuk masuk SMEA Negeri favorit kadang suka dipersulit karena kami tergolong dari etnis Tionghoa. Kadang pada saat itu aku berpikir kenapa harus dipersulit buat etnis Tionghoa masuk sekolah Negeri. Dari kecil, aku selalu bersekolah di Sekolah Negeri. Aku senang bersekolah di Sekolah Negeri karena di sekolah Negeri lah aku bisa bergaul dengan teman teman yang bukan Tionghoa. Sengaja aku tidak sebut istilahnya, karena sebenarnya istilah yang membuat perbedaan tersebut sangat aku tidak sukai. Karena sebenarnya, antara etnis apapun, semuanya sama saja dan tidak seharusnya ada perbedaan di antara kita sesama umat manusia. Jujur kalau boleh memilih pada saat akan dilahirkan, aku tidak akan memilih terlahir sebagai etnis Tionghoa. Jangan diplesetkan bahwa aku membenci jadi orang Tionghoa, cuma aku kecewa melihat masih ada orang yang bilang kalau aku Tionghoa dan ini dijadikan alasan bahwa kita berbeda. Itu kalau boleh memilih. Lha, pada saat akan terlahirkan, mana bisa kita memilih mau terlahir sebagai etnis Jawa, etnis Sunda atau etnis Batak ataupun lainnya. Beruntung bahwa pasca Reformasi, segala bentuk produk yang mendiskriminasi etnis Tionghoa sudah pelan pelan dihapuskan. Mulai dari buku SBKRI, penandaan nomor di KTP, K1 (dulu saya sering pelesetkan dengan K5 alias pedagang pinggir jalan). Namun kadang kita masih suka menemui orang yang bilang kita ini Tionghoa. walau kalau aku balik bertanya, lalu kalau saya Tionghoa, kenapa ? Biasanya mereka akan terdiam. Nah lho. Lha, mau kita jadi Tionghoa ataupun Batak, apa bedanya. Itu prinsipku. Bagiku, aku terlahir di bumi Indonesia, belajar di sekolah negeri kepunyaan Indonesia, bekerja dan berusaha di bumi Indonesia, bahkan memiliki teman2 sebagian besar orang Indonesia. Bagiku, mau orang Tionghoa ataupun bukan, tetap mereka temanku dan mereka juga tetap manusia ciptaan Tuhan. Karena mudah-mudahan, matipun aku pilih berada di Indonesia dan dikebumikan di bumi Indonesia. I love this country much. Bagiku, perayaan Tahun Baru Imlek adalah perayaan kumpul keluarga. Jika kumpul keluarga besar nyaris mustahil karena tidak ada yang mau jadi tuan rumah dan tidak mau rembuk biaya bareng, maka minimal kami masih bisa kumpul keluarga dengan papa dan mama di hari Tahun Baru Imlek. Hari ini aku sempat berpikir bahwa andai aku bukan Tionghoa. Namun akhirnya aku juga kaget mengetahui bahwa kalaupun aku bukan Tionghoa, pikiran dan pola berpikir (mindset) untuk membedakan antar sesama umat manusia itu bukan kebiasaan semua orang namun hanya kepicikan segelintir orang saja. Yang kita harus ubah dan biasakan berpikir di antara sesama anak bangsa adalah bahwa mau kita terlahir sebagai suku apapun, kita tetap orang Indonesia. Lahir, tumbuh, berkembang biak dan meninggalpun di bumi pertiwi. Jika aku ke luar negeri, aku bangga jika ditanya bahwa Aku Orang Indonesia. Selamat Tahun Baru Imlek. Selamat Berkumpul bersama Keluarga. Gong Xi Fat Chai, Xin Nien Khuai Le. Wang Xe Ru Ie. Nien Nien Hao. Firdaus Juven /081513234190 / 13Jan2012 (9hari menjelang Imlek) http://www.sinarharapan.co.id/content/read/merayakan-intoleransi/ 12.01.2012 09:31 Merayakan Intoleransi Penulis : Alamsyah M Dja’far* “Genosida tak dimulai dengan oven, ia dimulai dengan kata-kata,” ungkap Simon Wiesenthal suatu ketika. Simon, korban selamat Holocoust, yang kemudian menghabiskan hidupnya melacak penjahat perang Nazi. Lelaki kelahiran Buczacz, Ukraina, 31 Desember 1908 ini berhasil menyeret lebih dari 1.000 penjahat perang Nazi ke pengadilan. Ia sendiri pernah menjadi tawanan di Kamp Mauthausen dan dibebaskan Mei 1945. Puluhan anggota keluarganya, termasuk ibu, ayah tiri, dan saudara tirinya meninggal dalam Holocoust. Ungkapan Simon itu dikutip John Carrigan dan Lynn S Nell dalam Religious Intolerance in America, terbit 2010. Carrigan adalah Profesor bidang Agama di Florida State University, sedangkan Nell adalah Associate Profesor bidang Agama di Wake Forest University, Amerika Serikat. Dengan mengutip Simon, kedua akademikus ini ingin menegaskan intoleransi tak cukup dimaknai sebagai sesuatu yang berbeda dengan kekerasan agama. Intoleransi semestinya dilihat sebagai rangkaian atau proses yang membantu kita memahami cara-cara penyebaran ide, kata-kata, dan aksi-aksi bernuansa penyebaran kebencian yang terkait dengan praktik kekerasan. Intoleransi, kata keduanya, bentuk dari kekerasan agama itu sendiri. Sejumlah ahli memang tampak memposisikan intoleransi dan kekerasan agama sebagai dua hal terpisah. Jika intoleransi dipandang berada di level imajinasi, simbolis, dan retoris, maka kekerasan agama berada di ranah aktual dan riil. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi. Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, PBB tahun 1981, misalnya memendam pengertian itu. Diskriminasi dan intoleransi menurut kovenan ini diartikan setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada agama atau keyakinan, dan yang mempunyai tujuan, atau akibat ditiadakannya atau terganggunya pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental secara sama. Pengertian lainnya, intoleransi dimaknai setiap penolakan untuk menerima dan mengakui serta mendukung hak seseorang untuk memiliki keyakinannya sendiri dan praktik-praktik terkait yang sah; prasangka buruk (prejudice) terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, afiliasi keyakinan atau praktik-praktik tertentu. Pandangan Corrigan dan Nell itu saya kira penting bagi setiap upaya mengatasi kasus-kasus intoleransi dan kekerasan agama yang makin hari makin pelik di negeri ini. Dengan kata lain, untuk menjawab problem kekerasan agama, mau tak mau harus dimulai dari menyelesaikan sumber-sumber intoleransi. Laporan Kebebasan Beragama 2011 the Wahid Institute (WI) yang dirilis akhir tahun lalu menyebut, kasus-kasus intoleransi meningkat 16 persen dari 2010. Jumlahnya 184 kasus, atau 15 kasus per bulan. Pada 2010 jumlahnya 134 kasus, atau 11 kasus per bulan. Angka itu belum termasuk kasus teranyar penyerangan terhadap pengikut Syiah Sampang di desa di Kecamatan Omben dan Karang Penang, Sampang, Madura. Di antara rupa-rupa tindak intoleransi, intimidasi, dan ancaman kekerasan mengatasnamakan agama yang tertinggi jumlahnya 48 kasus (25 persen). Disusul pernyataan dan penyebaran kebencian terhadap kelompok lain, 27 kasus (14 persen), pembakaran dan perusakan properti 26 kasus (14 persen), dan diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan 26 kasus (14 persen). Jemaah Ahmadiyah Indonesia menjadi kelompok korban terbanyak dengan 65 kasus (26 persen), disusul korban individu yang dianggap berbeda dari arus utama 42 kasus (17 persen), pemilik usaha atau pedagang 24 kasus (10 persen), dan umat Kristen 20 kasus (8 persen). Ini sealur dengan meningkat pula kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama di mana pelakunya negara. Tahun 2011 membukukan 92 kasus pelanggaran, naik 18 persen dari 2010 dengan 64 kasus. Tiga Level Lantas darimana memulai upaya merespons problem intoleransi? Setidaknya tiga level yang perlu dibidik. Pertama, level negara. Intoleransi muncul dalam bentuk regulasi yang tak adil diskriminatif, bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, perda, keputusan kepala daerah, atau berupa surat edaran kepala daerah. Laporan WI menemukan regulasi model ini. WI mempersoalkan UU dan sejumlah rancangan UU seperti RUU Jaminan Produk Halal (JPH) dan RUU Kerukunan Umat Beragama (KUB). Di tingkat lokal banyak bermunculan regulasi tentang aliran sesat, Ahmadiyah, penghormatan terkait Hari Suci Keagamaan, keterampilan beragama seperti membaca Alquran, pemungutan dana sosial, dan larangan pendirian rumah ibadah. Regulasi terakhir dialami GKI Yasmin dan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pekiringan. Tanpa meninjau ulang regulasi-regulasi tersebut, potensi intoleransi dan kekerasan agama potensial meningkat. Patut juga diperhatikan pernyataan pejabat pemerintah yang bisa dikategorikan merestui kekerasan (condoning violence) menyuburkan konflik keagamaan. Yang tak kalah penting, negara juga harus menjamin bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Pelaku kasus-kasus kekerasan ditindak setimpal. Kedua, level sosial. Di level ini, efek globalisasi ekonomi dan urbanisasi serta relasi sosial yang berubah menjadi sumber pemicu intoleransi dan kekerasan agama. Dalam beberapa kasus keagamaan, kegagapan terhadap realitas yang beragam ditambah dengan kesenjangan ekonomi dan perubahan relasi kekuasan di satu daerah lebih sering memicu kekerasan. Kasus-kasus penolakan gereja atau kelompok yang dituding sesat di wilayah kota (urban), atau perbatasan desa dan kota, kadangkala dipicu faktor semacam itu. Di sini peran keluarga dan komunitas dan ormas-ormas keagamaan moderat sangat strategis sebagai lokomotif pengembangan dan penguatan nilai-nilai toleransi. Penting pula memberi perhatian dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan. Di luar itu, media masih menjadi institusi sosial yang turut mempengaruhi nilai-nilai toleransi. Via media pernyataan dan pendidikan toleransi sekaligus intoleransi disampaikan. Ketiga, level pendidikan. Tak disangkal, pendidikan merupakan cara strategis mencegah intoleransi. Karena itu lembaga-lembaga pendidikan, formal dan informal, harus bisa mencetak generasi yang toleran, bukan sebaliknya. Sayangnya, survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) terhadap siswa dan guru agama di Jabotebak awal 2011, misalnya, justru menunjukkan sekolah-sekolah umum menjadi lahan subur penyebaran ideologi intoleran. Perbaikan kurikulum pendidikan dan pengembangan kapasitas guru agama jelas agenda mendesak. Di luar itu, kia masih berharap pendidikan pesantren masih menjadi lembaga strategis mengembangkan wawasan Islam rahmatan lil-alamin. Akhirnya, penyelesaian tiga level sumber intoleransi itu hanya bisa terwujud dengan komitmen kuat setiap elemen bangsa ini, terutama negara. Tanpa komitmen kuat dan aksi nyata, intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih akan menjadi momok di tahun-tahun mendatang, dan tak mustahil negara ini betul-betul terjerembab menjadi negara gagal. *Penulis adalah peneliti the Wahid Institute, Jakarta, dan pengajar pada Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon.
