Dewan Pepesan Kosong Sunday, 22 January 2012 Wajah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tercoreng. Penyebabnya masih soal duit. Parahnya, setelah terungkap indikasi mark up renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), semua pejabat di gedung dewan, baik para pimpinan Sekretariat Jenderal (Setjen) maupun para anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR saling cuci tangan.
Lucunya, di antara pimpinan BURT malah saling tuding. Marzuki Ali selaku ketua BURT, dituding oleh wakilnya, Pius Lustrtilanang, telah 'berkhianat' dan menyerahkan diri untuk 'digorok' oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Pius mengaku hanya menjadi 'tukang stempel' dari anggaran proyek yang diajukan oleh Sekjen DPR. Menurut Pius, rencana proyek-proyek di gedung dewan itu diajukan secara 'gelondongan'. Alasan yang terkesan cuci tangan itu sungguh tak masuk di akal. Sama tak logisnya dengan cara Marzuki yang mengelak tanggung jawab, dengan mengaku tak tahu menahu soal proyek ruang Banggar. Sebagai unsur pimpinan di BURT, sungguh naif jika asal neken tanda tangan persetukuan proyek tanpa tahu isinya. Tak pelak, sikap para anggota dewan itu semakin menjatuhkan citra DPR, yang sudah kondang sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Tak heran jika rakyat memelesetkan kepanjangan DPR menjadi 'Dewan Perkorupsian Rakyat'. Kerapkali dari gedung dewan berkumadang semangat reformasi. Namun terbukti itu hanya 'Pepesan Kosong' kosong belaka. Lembaga yang dihuni oleh para wakil rakyat itu belum menampilkan wajah reformis. Alih-alih melakukan pembenahan, paradigma dan pola kerjanya masih bergaya orde baru. Bahkan ditambah pula dengan kegemaran 'korupsi' berjamaah. Uniknya, beberapa anggota Fraksi di DPR menuding bahwa Setjen DPR belum tersentuh angin reformasi 1998. Seperti diungkap oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal. Menurutnya, birokrasi di Setjen DPR masih bergaya orde baru. Mustafa menilai, persoalan yang mengemuka belakangan ini tidak terlepas dari keterlambatan DPR merespons dan menjalankan rekomendasi tim peningkatan kinerja DPR periode 2004-2009. "Ini juga disebabkan sistem dan manajemen dimonopoli Setjen, karena sebanyak 74 persen kepegawaian Setjen DPR mengurus administrasi, sementara fungsi penunjang DPR hanya 24 persen," ujarnya. Lambatnya reformasi parlemen itu, salah satunya, lantaran belum munculnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kepegawaian dan kesekjenan sebagai tindaklanjut dari UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Makanya hingga saat ini Badan Fungsional Keahlian (BFK) belum ada. Padahal ini untuk meningkatkan kualitas struktur kinerja Dewan, harus ada pemisahan antara dukungan adminitratif, teknis, dengan dukungan yang bersifat substantif dan keahilan," ungkap Mustafa. Mantan Ketua Pansus MPR, DPR, DPD, DPRD Ganjar Pranowo pun menyampaika otokritik. Dia menilai, UU MD3 telah mengatur tentang fungsi kesekjenan antara fungsi administrasi dan fungsi keahlian DPR. Namun hingga saat ini fungsi keahlian belum dibentuk. "Ini juga bentuk ketidakmauan pemerintah mendukung kerja-kerja kedewanan," kata Ganjar, menohok pemerintah terkait belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang kepegawaian dan kesekjenan lembaga MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ke depan memang perlu diatur mekanisme kontrol terhadap kinerja Sektjen yang berada di lembaga negara non kementerian negara. Langkah Ketua DPR Marzuki Alie yang memberi peringatan terhadap Sekjen DPR dapat menjadi indikator kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi untuk mendesain organisasi kesekjenan yang akuntabel dan transparan. Tetapi Marzuki selaku pimpinan di gedung Dewan, yang merangkap Ketua BURT, juga harus berinisitif untuk segera mereformasi lembaganya. Jika tidak, citra DPR akan semakin anjlok dan istilah 'tukang stempel', 'lembaga terkorup', 'tidak reformis' dan sindiran lainnya akan terus berkumandang. Jangan sampai nanti, DPR berganti menjadi 'Dewan Pepesan Kosong'. (HP) Sistem Pemerintahan Indonesia Masih Gamang http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/7580-sistem-pemerintahan-indonesia-masih-gamang Saturday, 21 January 2012 15:35 Jakarta - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai, sistem pemerintahan di Indonesia masih mengalami kegamangan antara sistem presidensial dan parlementer. "Sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia adalah sistem presidensial, tapi implementasinya adalah kombinasi antara sistem parlementer dan presidensial," kata Irman Gusman pada diskusi di sebuah media, di Jakarta, Sabtu (21/1). Menurut Irman, hal ini terlihat pada seleksi calon pimpinan lembaga negara yang harus menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI. Kuatnya peran parlamen, menurut Irman, mencerminkan masih lemahnya variabel-variabel pada sistem pemerintahan, seperti fungsi dan hubungan antarlembaga negara, partisipasi politik, dan budaya demokrasi. Untuk menguatkan sistem pemerintahan, ujarnya, maka perlu adanya perbaikan hubungan dan tata kelola unsur pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif. "Hal ini bisa dilakukan melalui amandemen kelima UU 1945 guna menata kembali sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia," katanya. Menurut dia, meskipun Indonesia menerapkan sistem parlementer seharusnya ada kesetaraan kewenangan antara DPR RI dengan DPD RI, sehingga bisa diterapkan check and ballance. Saat ini, kata dia, kewenangan DPR RI terlalu besar dan sangat tidak seimbang dengan kewenangan DPD RI. Anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat ini menambahkan, sistem parlementer memang cocok untuk negara yang multi partai seperti Indonesia, namun harus didukung dengan penyempurnaan sistem ketatanegaraan. "Penyempurnaan ini tidak hanya mengenai penguatan peran DPD RU dalam legislatif tetapi juga usul perubahan komprehensif pada sistem ketatanegaraan," katanya. DPD RI sampai saat ini masih melakukan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI guna mensosialisasikan usulan amandemen kelima UUD 1945. Menurut Irman, DPD RI secepatnya akan mengusulkan usulan amandemen kelima UUD 1945 setelah mendapat dukungan mayoritas dari fraksi-fraksi di DPR RI. [TMA, Ant] http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/7588-dewan-pepesan-kosong- http://tionghoanet.blogspot.com http://biznetter.blogspot.com http://indonesiaupdates.blogspot.com http://jakartapost.blogspot.com
