Pengamat: Marzuki Lakukan Kejahatan Secara Tak Sengaja Rochmanuddin Liputan6.com, Jakarta: Kasus proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat yang menelan biaya Rp 20,3 miliar dinilai akibat kesalahan Ketua DPR sekaligus Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Marzuki Alie. "Walaupun Marzuki Alie tidak melakukan korupsi secara sengaja, tapi setidaknya dia melakukan kejahatan secara tidak sengaja," ujar pengamat politik Yudi Latief dalam acara bertema Orasi Budaya di Jakarta Selatan, Sabtu (21/1) petang.
Kasus Banggar adalah satu di antara banyak kasus yang melampaui ambang rasionalitas publik. Menurut Yudi, sebaiknya kasus ini dibawa ke ranah hukum agar tercipta efek jera. "Kasus Banggar ini kan mudah, ada mark-up persekongkolan. Ini harus dibongkar oleh KPK. Kalau dibiarkan akan memberikan stimulasi, memberikan suatu proses penyalalahgunaan wewenang bagi aparat hukum pemberantas korupsi," tegasnya. Yudi mengatakan pula, kasus korupsi pada tingkat legislatif jauh lebih berbahaya dibanding institusi lain. Ini lantaran parlemen adalah hulu dari semua kebijakan. Jika hulu sudah tercemar, maka aliran ke bawah ikut terkontaminasi. "Contohnya, Banggar ikut campur pada anggaran sampai gorong-gorong. Itu kan kewenangan sudah telalu besar. Kalau pada tingkat Banggar ada unsur korupsi, maka secara berantai ke bawah akan menimbulkan korupsi lainnya," ujarnya mencontohkan. "KPK harus sungguh-sungguh menangani ini."(WIL/ANS) http://biznetter.blogspot.com http://indonesiaupdates.blogspot.com http://jakartapost.blogspot.com http://indonesiaheraldnews.blogspot.com/ http://jakartaonlinenews.blogspot.com/ http://mitrabisnisnetworks.blogspot.com/ http://adsensetravelreviews.blogspot.com/ http://indonesiatravelupdates.blogspot.com/ Pius: Marzuki Sama dengan Serahkan Diri Saturday, 21 January 2012 23:31 Jakarta - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Pius Lustrilanang, menilai, langkah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie melaporkan adanya dugaan kerugian negara dalam proyek renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR senilai Rp 20,3 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sama dengan menyerahkan diri ke KPK. "Itu antara pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR satu bagian tubuh. Melaporkan itu, sama saja menyerahkan diri," ungkapnya, seusai menghadiri pengukuhan pengurus Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA) Partai Gerindra, di Sekretariat Pira, Ragunan, Jakarta, Sabtu (21/1). Menurutnya, pengadaan proyek renovasi ruang itu mekanismenya diusulkan anggota Banggar DPR ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, yang memiliki kewenangan eksekusi. Setelah melaporkan permintaannya ke Setjen DPR, dilakukan analisis pembelian barang, seperti kursi, audio, dan perbaikan sarana ruang kerja kepada konsultan. Namun kalau kenyataannya harga barang-barang yang dibeli mendapat sorotan masyarakat, maka hal itu jelas menjadi tidak wajar. Meski demikian, dinilainya, memang ada unsur kepatutan yang dilanggar, meski pembelian barang proyek renovasi itu merupakan pilihan yang disesuaikan dengan anggaran. "Bisa jadi ada mark up, tapi kalau harga kursi puluhan juta, memang tak wajar," ujarnya. Pius membantah tudingan bahwa pihaknya ikut menikmati dana proyek tersebut. Ia merasa, ada pihak-pihak yang ingin menjadikannya target. Namun, ditegaskannya kalau kewenangan BURT tidak sampai teknis dan itu menjadi kewenangan Banggar DPR dan Setjen DPR. [IS] http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/7586-pius-marzuki-serahkan-diri
