Kebijakan BBM Terkesan Coba-coba | Erlangga Djumena | Rabu, 25 Januari 2012 | 08:44 WIB KOMPAS/PRIYOMBODO Rencana Pembatasan BBM Subsidi Kendaraan pribadi mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU 31.103.03 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2012). Guna menahan jebolnya anggaran subsidi, pemerintah terus berupaya membahas kebijakan energi nasional yang pada tahun 2012 ini berencana untuk menaikkan tarif dasar listrik dan membatasi konsumsi BBM subsidi.
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah tentang pengaturan bahan bakar minyak bersubsidi belum jelas. Sampai saat ini, wacana yang dimunculkan adalah pembatasan atau kenaikan harga. Hal ini dinilai sejumlah pihak sebagai politik coba-coba karena tidak ada sosialisasi kajiannya. Menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat koordinasi tentang pengembangan sektor riil di Jakarta, Selasa (24/1/2012), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, sampai sekarang pemerintah belum menetapkan alternatif mana yang dipilih. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, kata Hatta, tidak mengakomodasi opsi kenaikan harga. Namun, opsi itu akan dibahas Komisi VI DPR serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. ”Kita lihat nanti seperti apa (hasilnya). Tapi, menurut saya, sebaiknya semua opsi itu tersedia. Nanti kita bahas bersama, apa yang terbaik untuk bangsa ini, itu yang dipilih,” kata Hatta. Prinsipnya, Hatta menegaskan, opsi apa pun yang akan diambil tetap mengacu strategi mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan mendorong penggunaan gas. Terkesan coba-coba Ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, kebijakan pemerintah sejauh ini tetap pada pembatasan BBM bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2012. Namun, hal itu bukannya mustahil terjadi jika ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR. ”Sesuai dengan UU APBN 2012, itu (kenaikan harga) tidak bisa. Tetapi, kalau seandainya ada pembicaraan di Komisi VI dan pemerintah, masih dimungkinkan itu,” kata Agus. Ekonom dari Econit, Hendri Saparini, menyatakan, model pengambilan kebijakan BBM bersubsidi yang ada saat ini merupakan bentuk buruk kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Bukannya mendasarkan kajian dan berkesinambungan, pemerintah justru terkesan coba-coba atau testing the water sebelum menetapkan kebijakan. Sementara itu, Direktur Pengolahan PT Pertamina Edi Setianto menyatakan, PT Pertamina berencana mengalihkan impor BBM jenis premium ke pertamax. Hal ini untuk mengantisipasi penerapan program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi jenis premium yang direncanakan 1 April 2012. Jadi, tidak ada penambahan impor BBM. Perseroan juga akan meningkatkan produksi pertamax secara bertahap hingga 19,99 juta kiloliter tahun 2018. Penambahan volume produksi pertamax itu dari peningkatan kemampuan kilang yang ada serta pembangunan dua kilang baru di Balongan, Jawa Barat, dan Tuban, Jawa Timur, kapasitas masing-masing 300.000 barrel per hari. Sementara peningkatan produksi pertamax dari kilang yang ada direncanakan dari Kilang Plaju sebesar 2.300 barrel per hari tahun 2013, kilang Cilacap 104.000 barrel per hari tahun 2014-2015, serta kilang Dumai dan kilang Balikpapan. ”Kami telah menyusun roadmap infrastruktur kilang pengolahan yang ada dan dua kilang baru untuk peningkatan produksi pertamax,” ujarnya. Dalam rencana program Pertamina, ditargetkan produksi pertamax tahun 2012 mencapai 1 juta kiloliter dan tahun 2013 menjadi 1,85 juta kiloliter. Secara bertahap, produksi pertamax dari kilang Pertamina akan terus bertambah hingga 19,99 juta kiloliter tahun 2018, menggantikan produksi premium. (LAS/EVY) [Non-text portions of this message have been removed]
