Penuntasan Kasus Korupsi Jalan Keluar bagi SBY Sandro Gatra | Kistyarini | Rabu, 25 Januari 2012 | 07:23 WIB Shutterstock
JAKARTA, KOMPAS.com — Penuntasan sejumlah kasus korupsi berskala besar dinilai satu-satunya jalan keluar bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengatasi terus merosotnya popularitas pemerintah di mata publik. "Tidak ada instrumen lain yang bisa memperbaiki citra pemerintah SBY-Boediono, kecuali komitmen keduanya pada aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, melalui pesan singkat, Rabu (25/1/2012). Bambang menyikapi hasil berbagai jajak pendapat yang menyebutkan kepercayaan publik terhadap pemerintah terus turun. Menurut Bambang, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tak membuat publik lupa pada sejumlah kasus korupsi yang masih diambangkan. Contohnya, kata dia, kasus bail out Bank Century dan kasus suap wisma atlet SEA Games yang diduga melibatkan petinggi partai tertentu. "Saya percaya Presiden SBY tidak meremehkan hasil survei itu. Saya menduga, hasil survei itu menjadi salah satu faktor pendorong SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menyelenggarakan pertemuan dengan anggota Dewan Pembina di Cikeas semalam," kata Bambang. "Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa Presiden tidak merespons persepsi publik mengenai buruknya kinerja pemerintah? Padahal, Presiden dikenal sebagai pemimpin yang sangat peduli pada hasil jajak pendapat," pungkas politisi Partai Golkar itu. Andi Mallarangeng SBY Tidak Ungkit Masalah Anas Urbaningrum | Jimmy Hitipeuw | Rabu, 25 Januari 2012 | 03:53 WIB KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (tengah) didampingi Sekretaris Jendral Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan), dan Ketua Fraksi Demokrat DPR, Muhammad Jafar Hafsah memberikan keterangan kepada wartawan terkait keberadaan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Jakarta, Senin (6/6/2011). Menurut Anas, M Nazaruddin akan kembali ke Tanah Air jika telah selesai berobat di Singapura. JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Andi Mallarangeng menegaskan, pertemuan anggota dengan Ketua Dewan Pembina PD Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1/2012) malam, tidak membicarakan soal Anas Urbaningrum. "Tidak, kita hanya membicarakan umum mengenai persoalan yang akhir-akhir ini dihadapi Partai Demokrat," kata Mallarangeng seusai pertemuan. Selain itu, kata dia, ada upaya bersama untuk memajukan Partai Demokrat ke depan. "Ya kita tahulah, kalau partai lain sudah siap untuk melangkah maju, maka Partai Demokrat juga perlu ambil langkah supaya maju ke depan terus, dan bersama kader Partai Demokrat dan tugas Dewan Pembina adalah menyampaikan kepada Ketua Dewan Pembina hal-hal tersebut," kata Mallarangeng. Rapat yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu dihadiri, antara lain, Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng yang hadir mengendarai sedan Toyota Crown Royal Saloon nomor polisi B 1705 RFS. Kemudian hadir pula Anggota Dewan Pembina yang juga Menteri Urusan Koperasi dan UKM Syarifuddin Hasan dengan mobil dinasnya bernomor polisi RI 21. Lalu, Sekretaris Dewan Kehormatan yang juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dengan mobilnya bernomor polisi RI 19. Hadir juga Ketua DPR Marzuki Alie selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat dan Anggota Dewan Kehormatan Jero Wacik. Hadir malam itu hanya anggota Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan Demokrat. Pertemuan diadakan di dalam rumah SBY di dalam kompleks perumahan Puri Cikeas. Wartawan tidak dibolehkan masuk dan hanya menunggu di pintu kompleks perumahan tersebut. [Non-text portions of this message have been removed]
