Yulianis: Tercatat Ada Uang ke Anas
| Jimmy Hitipeuw | Kamis, 26 Januari 2012 | 06:20 WIB 
 

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kembali 
disebut dalam sidang kasus wisma atlet. Dalam kesaksiannya di persidangan kasus 
ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (25/1/2012), Yulianis 
mengatakan, ada catatan uang ke Anas sebesar Rp 100 juta.

Hal itu terjadi ketika Anas maju sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat dalam 
Kongres Partai Demokrat di Bandung pada Mei 2010. Selain ke Anas, ada juga 
aliran uang ke calon ketua umum lainnya, Andi Mallarangeng, sebesar Rp 150 juta.

Uang tersebut, kata Yulianis, diberikan oleh Mindo Rosalina Manulang, Direktur 
Marketing PT Anak Negeri, salah satu anak perusahaan Grup Permai yang merupakan 
perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. 
”Jadi, Bu Rosa berperan sebagai pengusaha yang mau menyumbang Pak Andi dan Pak 
Anas Urbaningrum,” katanya.

Bukan kali ini saja Anas disebut menerima uang dari Nazaruddin. Ketika bersaksi 
dalam sidang kasus ini pada 16 Januari 2011, Mindo menyebut ada jatah untuk 
Anas, yang dia sebut ketua besar, dalam proyek wisma atlet.

Dalam kesaksiannya, Yulianis mengatakan, uang dari perusahaan Nazaruddin 
mengalir ke mana-mana, salah satunya ke Kongres Partai Demokrat di Bandung, 
sebanyak Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS. Sebagian uang tersebut berasal dari 
fee yang didapat perusahaan-perusahaan milik Nazaruddin dalam permainan tender 
proyek pemerintah.

Nazaruddin dan kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, lalu mencecar Yulianis 
apakah uang tersebut diberikan kepada Anas yang saat itu maju menjadi salah 
satu calon Ketua Umum Partai Demokrat. ”Saya hanya dipesan uang tersebut untuk 
biaya kongres,” kata mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai itu.

Namun, menurut Yulianis, memang ada catatan uang ke Anas Rp 100 juta dan ke 
Andi Mallarangeng Rp 150 juta.

Biaya kongres

Menurut Yulianis, dia membawa uang Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS ke Bandung 
menggunakan mobil boks serta mobil Nissan X-trail, Honda CRV, dan Toyota 
Fortuner. ”Uangnya ditaruh di Hotel Aston, lantai 9, untuk biaya kongres 
(Partai Demokrat),” kata Yulianis.

Sesampai di Bandung, uang Rp 30 miliar dan 5 juta dollar AS yang dibawa 
Yulianis diminta oleh staf ahli Nazaruddin. Yulianis mengatakan, uang tersebut 
sebagian besar berasal dari Grup Permai, perusahaan utama yang membawahkan 
ratusan perusahaan milik Nazaruddin. ”Sebanyak 3 juta dollar AS merupakan hasil 
sumbangan,” kata Yulianis.

Di persidangan, Yulianis juga mengungkapkan, perusahaan-perusahaan di bawah 
Grup Permai biasa memainkan tender proyek pemerintah. Menurut Yulianis, 
perusahaan-perusahaan di bawah Grup Permai ini bisa menjadi perusahaan pemenang 
tender, tetapi belum tentu mengerjakan proyeknya karena dikerjakan perusahaan 
lain yang membeli atau memberikan fee.

Menurut Yulianis, tenaga pemasar di perusahaan-perusahaan Nazaruddin biasa 
mendapatkan proyek pemerintah yang dibahas di DPR. Yulianis mengistilahkan 
upaya mendapatkan proyek pemerintah tersebut dengan istilah ”menggiring proyek”.

Untuk urusan menggiring proyek tersebut, menurut Yulianis, ada aliran dana dari 
Grup Permai kepada anggota DPR. Untuk menggiring proyek wisma atlet, misalnya, 
Grup Permai mengeluarkan hingga Rp 6 miliar yang antara lain diberikan kepada 
politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh, dan politikus PDI-P, I Wayan 
Koster.

”Pengajuannya ada ke Pak Wafid, ada ke Pak Paul Nelwan, ada Angelina Sondakh, 
dan Wayan Koster. Saya tak bisa memilah antara Angelina dan Wayan. Angkanya tak 
disebut per orang. Jadi ditulis, untuk Bu Angelina Sondakh/Wayan Koster Rp 2 
miliar dan Rp 3 miliar. Ada di laporan pembukuan. Saya laporkan kepada Pak 
Nazar. Setiap mau mengeluarkan uang, saya izin dulu kepada Pak Nazar,” katanya.

Yulianis menuturkan, Nazaruddin marah karena nilai proyek Kemenpora yang keluar 
hanya Rp 200 miliar, sementara Grup Permai telah mengeluarkan uang hingga Rp 20 
miliar. Nazaruddin marah kepada Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo 
Rosalina Manulang, terpidana dalam kasus suap wisma atlet.

Kepada Yulianis, Nazaruddin memerintahkan agar meminta fee 21 persen dari nilai 
proyek wisma atlet yang dikerjakan PT Duta Graha Indah (DGI). Namun, PT DGI 
ternyata hanya sanggup membayar 13 persen dari nilai proyek Kemenpora.

Dalam persidangan juga terungkap, PT DGI paling tidak memiliki 10 proyek yang 
dikerjakan pada tahun 2010 atas bantuan Grup Permai sehingga mereka membayar 
fee kepada perusahaan milik Nazaruddin. ”Itu belum yang tahun 2009,” kata 
Yulianis.

Wayan Koster membantah

Ketika dikonfirmasi Kompas, anggota Komisi X DPR, Wayan Koster, membantah 
keterangan Yulianis yang menyebutkan, dia menerima uang dalam kasus wisma 
atlet. Anggota Badan Anggaran DPR ini menyatakan siap memberikan keterangan 
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Saya tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan Yulianis serta Mindo 
Rosalina Manulang. Saya juga tidak pernah membicarakan proyek pembangunan wisma 
atlet dengan Nazaruddin,” kata Wayan Koster.

Wayan Koster menuturkan, dirinya pernah dimintai keterangan KPK tentang 
mekanisme pembahasan anggaran untuk SEA Games, di mana pembangunan wisma atlet 
ada di dalamnya. ”Saya juga ditanya, apakah pernah menerima uang dari 
Nazaruddin atau stafnya? Saat itu saya jawab dengan tegas, tidak pernah,” 
ujarnya.

Sementara itu, salah seorang kuasa hukum Anas Urbaningrum, Carrel Ticualu, 
mengatakan, keterangan Yulianis bahwa ada uang mengalir ke Kongres Partai 
Demokrat pernah disampaikan. ”Uang itu mungkin ada, tetapi tidak terpakai,” 
katanya.

Dalam Kongres Partai Demokrat, menurut Carrel, banyak sumbangan uang dari 
simpatisan, termasuk kepada tim sukses setiap calon ketua. ”Sumbangan itu untuk 
biaya politik, seperti akomodasi kader-kader partai dari daerah,” katanya.

Terkait keterangan Yulianis bahwa Anas secara pribadi juga menerima uang, 
Carrel tidak tahu persis. ”Kalau saya tanya kepada Anas, Anas mengatakan, 
silakan dibuktikan,” katanya.

Sebagai calon ketua atau ”pengantin”, kata Carrel, Anas tidak tahu hal-hal yang 
teknis terkait penerimaan dan pengeluaran uang di kongres. (BIL/NWO/FER) 


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke