Harus Dibentuk Pengadilan Agraria http://www.gatra.com/hukum/31-hukum/7256-harus-dibentuk-pengadilan-agraria Sunday, 15 January 2012 09:02 Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Priyo Budisantoso, mengatakan, harus dibentuk pengadilan khusus untuk menyelesaikan konflik agraria.
"Perlu ditimbang penting pengadilan desk husus untuk tangani konflik agraria. Bukan saya tidak percaya, pengadilan sekarang overloaded dan tidak cepat menyelesaikan masalah kontrak karya," ungkapnya, di Jakarta, Sabtu (14/1). Usulan tersebut dilontarkannya mengingat tingginya jumlah konflik agraria. Akibatnya, pengadilan tidak mampu secara cepat memutus sengkarut kasus sengkata tersebut. Dikatakannya, beberapa insiden konflik tanah menjadi tolok ukur tingginya jumlah sengketa. Seperti di berbagai daerah yang merengut korban jiwa, antara lain; kasus Mesuji-Lampung, Sodong-Sumsel, Sape-Bima, dan berbagai insiden lainnya. "Ini potret keburaman akses dan ekses penyelewengan Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960. Banyak pengaduan kepada DPR, yakni sekitar 200 pengaduan dari masyarakat yang terpinggirkan," ungkapnya. Menurutnya, rata-rata aduan tersebut masalah konflik tanah. Mayoritas sengketa terjadi antara masyarakat dengan TNI AD, AL, AU, dan perusahaan yang mendapat izin Menteri Kehutanan atau pejabat berwenang, hingga konflik tanah ulayat yang mengalahkan masyarakat adat karena tidak bisa menujukan bukti surat kepemilikan tanah. Berbekal secarik kertas dari pejabat berwenangan, perusahaan asing atau pemodal besar menguasai tanah rakyat dan adat. Dituturkannya, sesuai sosioantropologis, tanah sangat penting karena menjadi simbol kehebatan, kejantanan, dan simbol lainnya. Maka, kalau melihat sejarah, selalu terjadi konflik tanah. Misalnya, di India, Mongolia, hingga Indonesia mulai dari zaman kerjaan, yakni sengketa tanah atau tapal batas. [IS] Anas : Jangan Anggap Sepele Kasus Sengketa Tanah Oleh Willy Widianto | TRIBUNnews.com – 16-01-2012 Perbesar Foto Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan kasus-kasus sengketa tanah yang berujung kepada konflik tidak boleh dianggap sepele. Pasalnya, kata Anas kasus tanah menynagkut nilai ekonomi, sejarah, martabat dan bahkan kadangkala mempunya makna magis. "Reforma agraria yang dilaksanakan dengan tepat, adil dan berkepastian hukum adalah jawaban yang efektif atas berbagai kasus sengketa tanah di Indonesia. Kasus-kasus sengketa agraria tidak boleh dipandang ringan,"ujar Anas dalam siaran pers kepada wartawan, Senin(16/1/2012). Menurut Anas, persoalan terkait agraria apabila tidak ditangani secara serius dan bersama-sama bisa menjadi pemicu ledakan konflik yang keras. Kasus-kasus sengketa agraria yang muncul lanjut Anas jangan sampai dijadikan kuda troya politik untuk mengail popularitas dan menjadi alat tekanan politik. "Membela hak-hak tanah rakyat dan mendorong keadilan penguasaan atas tanah harus dilakukan dengan cara yang baik, terukur dan berbasis pada aturan. Jika ada aturan yang kurang mendukung, aturannya perlu diperbaiki dengan orientasi mencari solusi,"pungkasnya. [Non-text portions of this message have been removed]
