Aroma Korupsi Ruang Banggar http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/7308-aroma-korupsi-ruang-banggar Monday, 16 January 2012 09:08 Ruang Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat kini bertabur barang super mewah. Namun, ruang para penyetempel amggaran negara itu kental dengan aroma korupsi.
Seperti diungkap oleh Koalisi Anti Mafia Aggaran (KAMA), bahwa proyek renovasi ruang Banggar DPR RI sarat dengan korupsi. Pasalnya, angka Rp20 miliar sangat tidak wajar. "Angka tersebut di luar kewajaran merenovasi gedung, sesuai Peraturan Pemerintah RI No 6/2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah," ujar Apung Widadi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, (15/1/2012). Anggota KAMA yang juga Peneliti Bidang Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) itu menilai, proses lelang tidak dilakukan secara transparan. Mulai dari pemberitaan prosedur lelang hingga pemenang proyek, tidak semua disampaikan ke publik. Padahal, tender proyek setidaknya disampaikan melalui website LPSE DPR RI. "Ketidaktransparanan ini sangat lekat dengan adanya indikasi permainan proyek di Setjen DPR," kata Apung. Dikatakan bahwa renovasi tersebut belum diperlukan dan cenderung menghamburkan duit rakyat. Sebagai contoh, tidak perlu penambahan jumlah kursi dan dinding kedap suara di ruangan tersebut. "Ruang rapat sebelumnya masih layak pakai. Kalaupun direnovasi, harusnya ruang Banggar lebih terbuka agar mudah dipantau masyarakat, sehingga mekanisme penganggaran transparan," ujar Apung. Jika hanya untuk merenovasi ruang baru diperlukan anggaran hingga Rp20 miliar, maka hal itu malah memicu diskriminasi terhadap perbaikan ruang rapat lain. Untuk merenovasi ruang rapat berkapasitas 84-100 orang, semestinya tidak sampai menghabiskan uang rakyat hingga Rp20 miliar. Uang sejumlah itu seharusnya cukup untuk merenovasi beberapa ruang rapat yang perlu perbaikan, bukan 1 ruangan Bangga. Apung mencurigai bahwa munculnya proyek-proyek siluman di lingkup Sekjen DPR, terjadi lantran Setjen DPR bersifat tertutup dan tidak transparan. "Kerja Setjen tidak transparan dan tertutup, tidak diawasi pimpinan DPR. Akibatnya, Setjen lekat dengan aroma korupsi," tuturnya. Jika benar tidak adanya pengawasan Ketua DPR, maka itu berarti kelalain Ketua DPR, yang seharusnya memperhatikan jumlah dan kesesuaian peruntukan anggaran serta urgensi kebutuhan. "Karena itu, tak salah kalau masyarakat menilai DPR adalah lambaga terkorup di antara lembaga negera lainnya," ucapnya. Bila kemudian pimpinan DPR bak kebakaran jenggot dalam menanggapi lembaga pendukung bagi kinerja anggotanya, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, pimpinan DPR pura-pura terkejut dan bersikap reaktif agar terkesan positip di mata rakyat. Meminjam istilah para aktifis LSM, Marzuki Ali cuma melakuklan 'gertak sambal'. Kedua, pimpinan dan para anggota BURT DPR memang tidak tahu tindak tanduk Setjen DPR. Jika ini yang terjadi, maka lembaga yang menaungi wakil rakyat yang terhormat itu telah mengabaikan birokrasi dan fungsi pengawasan. (HP, IS) Bongkar Proyek Sekjen DPR Saturday, 14 January 2012 14:34 Sudah biasa jika Ketua DPR Marzuki Alie memberi kejutan. Namun di luar dugaan bila kejutan dari Marzuki justru menohok lembaga yang menaunginya. Nah, lontaran pernyataan Marzuki yang mengkritik Sekjen DPR itulah yang menjadi perbincanangan publik. Marzuki memberi peringatan pertama kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh, terkait renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR yang mencapai Rp20 miliar. Langkah Marzuki Alie yang didukung penuh empat pimpinan DPR lainnya itu menjadi terobosan baru dalam perbaikan sistem birokrasi di lembaga-lembaga negara. Marzuki mengaku terpaksa mengeluarkan surat peringatan kepada Sekjen DPR. "Itu peringatan keras kepada Sekjen. Pertimbangannya, dia eselon IA, pejabat tertinggi yang membawahi supporting system di DPR," katanyai di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2012). Menurut Marzuki, peringatan tersebut juga secara langsung disampaikan saat rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dengan Sekjen DPR pada Jumat (13/1/2012). Dalam rapat tersebut, ia mereview kinerja Sekjen DPR selama dua tahun terakhir. "Saya selalu memberikan pembinaan dan nasehat, juga peringatan-peringatan secara informal," ujarnya. Marzuki menyebutkan, proyek renovasi ruang Banggar DPR cukup menyakitkan nurani publik. Salah satunya karena Furnitur dibeli dari produk impor. "Seharusnya, Sekjen DPR mengingatkan konsultan untuk tidak menggunakan produk luar negeri," kata Marzuki. Selain menyinggung persoalan renovasi ruang Banggar DPR RI, Marzuki juga menyebutkan soal kinerja Sekjen DPR. Saat membutuhkan komputer untuk alat menulis, pihak Setjen DPR membelikan dengan harga Rp20 juta. "Tidak ada efisiensi berdasar hati nurani, itu yang membuat saya prihatin. Sudah sewajarnya pimpinan DPR memberi peringatan keras. Kalau tidak ada reaksi, ya kita ganti," tegasnya. Setelah menuai kontroversi terkait rencana renovasi toilet senilai Rp2 miliar, diam-diam Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR merenovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR berukuran 10x10 meter dengan biaya sangat fantastis, Rp20,07 miliar. Itu berarti biaya renovasi per meter Rp200 juta. Lebih ironis lagi, di tengah penggalakan pemakaian produksi dalam negeri, sebanyak 191 kursi yang digunakan untuk mengisi ruang rapat itu diimpor. Furnitur lokal hanya digunakan untuk meja. Sebanyak 85 kursi untuk anggota Banggar, 20 kursi untuk tenaga ahli, 6 kursi Setjen DPR, dan 80 kursi untuk peserta rapat. Kursi-kursi itu berdesain ergonomis (mengikuti bentuk tubuh). "Furnitur ergonomis memang identik dengan mewah, tetapi wajar demi kesehatan. Kalau rapat, kan duduk lama," kilah Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat. Selain kursi empuk impor, ruang rapat di Gedung Nusantara II lantai 2 itu juga dilengkapi tiga televisi dinding raksasa berukuran 3x2 meter. Televisi itu dipasang di pojok kiri dan kanan serta di atas pintu masuk menghadap ke pimpinan rapat. Di sisi kiri dinding ruangan terdapat artwork yang menggambarkan petak-petak sawah. Dinding pun dibuat akustik (menyerap suara) agar suara tidak memantul. Sekjen DPR Nining Indra Saleh mengatakan, renovasi ruang rapat Banggar DPR tersebut dilakukan karena ruang rapat lama tidak memadai. "Ruang rapat lama hanya dirancang untuk 50 orang. Sekarang harus menampung lebih banyak orang. Apalagi pekerjaannya banyak, kebutuhan teknologi informasi juga makin berkembang untuk pelaksanaan tugas-tugas," kata Nining dalam jumpa pers di Gedung DPR, Kamis (12/1/2012). Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung membenarkan pihaknya meminta ruangan rapat baru dan lebih besar daripada ruang rapat lama di Gedung Nusantara I. "Ruang rapat yang lama terlalu sempit. Apalagi tahun ini akan ada tambahan tenaga ahli dari Sekjen. Kita juga minta ruang rapat pimpinan," kata Tamsil. Namun, ia mengaku tidak tahu jika anggaran yang dihabiskan mencapai Rp20 miliar. Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menilai, renovasi ruang Banggar itu menghambur-hamburkan uang pajak dari rakyat. "Padahal, anggota dewan selama ini lebih banyak rapat di luar Gedung DPR alias di hotel-hotel mewah. Seharusnya, orang-orang Banggar yang mewakili rakyat lebih elegan dan mengutamakan kesederhanaan dalam menata ruang rapat. Toh Nining ngotot bahwa renovasi ruang Badan Anggaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP No 6 Tahun 2002 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Menurutnya, anggaran Rp20miliar digunakan untuk renovasi ruangan, furnitur, termasuk sistem informasi teknologi (IT). Kata wanita yang kerap menjadi saksi di KPK dalam berberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR itu, harga ada standardnya dan ditenderkan. Langkah Ketua DPR Marzuki Alie yang memberi peringatan terhadap Sekjen DPR dapat menjadi indikator kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi untuk mendesain organisasi kesekjenan yang akuntabel dan transparan. Maklum, Sekretariat Jenderal (Setjen) yang berperan sebagai supporting system bagi kinerja DPR, tidak memiliki pengawasan di internal seperti Inspektorat Jenderal di kementerian. Postur Sekjen seperti di DPR, juga dimiliki lembaga negara independen seperti KPK, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komnas HAM, dan lembaga negara lainnya. Dalam beberapa kasus, Sekjen lembaga non kementerian negara juga pernah dikaitkan dalam suatu perkara. Sebut saja seperti Sekjen MK Djanedri M Gaffar yang pernah disebut oleh M Nazaruddin menerima suap dari dirinya. Posisi Sekjen di lembaga non kementerian negara ini memiliki kekuasaan yang cukup tinggi. Komisioner atau pimpinan lembaga negara nyaris tak bisa menyentuh posisi Sekjen. Ini dapat dipahami, karena garis antara Sekjen dengan pimpinan lembaga negara non kementerian sifatnya administratif. Karena kekuasaannya yang begitu tinggi, maka ke kinerja Sekjen yang berada di lembaga negara non kementerian negara harus diatur mekanisme kontrol terhadap Setjen. (Hp) Tata Kelola Barang Harus Sepengetahuan Pimpinan DPR Monday, 16 January 2012 08:36 Jakarta - Anggota Koalisi Anti Mafia Anggaran (KAMA), dari Indonesia Budget Centre (IBC), Roy Salam, menilai, pengelolaan barang di DPR harus sepengetahuan Ketua DPR RI. "Tata kelola sesuai Pasal 44 UU No 1 tahun 2004, pengelola barang wajib mengelola dengan sebaik-baiknya. Artinya, tata kelola di DPR harus sepengetahuan pimpinan," ujarnya, pada jumpa pers KAMA, di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Minggu (15/1). Roy mengatakan, kalau merunut pada UU tersebut, maka tidak akan terjadi saling lempar tanggung jawab. Tapi, pimpinan DPR malah mengelak mengetahui yang dilakukan Sekjen DPR. "Saya pikir, ini sudah keterlaluan, karena puluhan miliar dikeluarkan oleh BURT tiap tahun. Adanya anggaran BURT yang terkait dengan Panja, semestinya fungsi koordinasinya berjalan," ujarnya. Menurutnya, yang terjadi bukan perbaikan, tapi malah kucing-kucingan ketika diketahui publik. Di antara anggota DPR tidak memberi informasi akurat, malah ada penyesatan informasi. Misalnya, terkait renovasi Gedung Nusantara, banyak ruangan tapi tidak dijabarkan secara rinci. "Ini membuka peluang permainan anggaran karena lemahnya pengawasan. Inilah kelemahan DPR dalam melakukan penyusunan perencanaan barang. Justru, yang muncul kebijakan yang terkesan mendorong fasilitas mewah yang tidak memproduksi dan menghasilkan dampak pada kinerja mereka. Yang ada, malah pamer fasilitas mewah di atas penderitaan rakyat," paparnya. Dijelaskannya, sesuai Perpers No 3, pembangunan gedung negara harus efisien serta dokumen perencanaan dan pendanaannya harus dipenuhi. Namun kenyataanya, DPR gelagapan dan tidak siap. Lantas, siapa lagi yang akan mengawasi kinerja pemerintah selain DPR. "Tapi kalau DPR-nya seperti ini, bagaimana mereka bisa mengatakan proyek pemerintah buruk. Pengawasan sangat sulit dilakukan kalau DPR tidak membenahi anggarannya dan melakukan koordinasi yang efektif," ujarnya. Roy menambahkan, setiap rapat pasti ada dokumen yang diberikan. "Jangan-jangan itu tidak dibaca pimpinan DPR, stafnya juga. Jangan-jangan alat kelengkapannya tidak difungsikan sama sekali," ungkapnya. Sedangkan terkait angka renovasi ruang rapat Banggar sebesar Rp20 miliar, dinilainya, anggaran proyek yang dilaksanakan itu tidak mendukung kinerja kelembagaan. "Renovasi itu tidak membawa pesan kinerja DPR akan lebih baik. Sebab, itu hanya hiasan yang lebih mengajak mereka tertidur dan terlena di ruangan itu. Kemudian, rakyat terlupakan," ucapnya, miris. [IS] [Non-text portions of this message have been removed]
