INDEF: Pungli Oknum Pejabat Korbankan Buruh Jakarta - Direktur Indonesian Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menyatakan, ketidakberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh dikarenakan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum pejabat pemerintah ke pengusaha.
"Pungli yang dilakukan pejabat pemerintah mengakibatkan buruh menjadi korban. Transparansi perusahaan tidak pernah diperlihatkan karena pengusaha memberikan pungli," ungkapnya. Dikatakannya, pungli di pemerintah tidak dapat dihindari, sehingga bila terjadi tuntutan buruh, pemerintah tak hadir sebagai penengah antara pengusaha dan pekerja. "Tidak dibisa dipungkiri, para pengusaha menginginkan upah rendah, sementara para pekerja ingin punya tuntutan tinggi, dari perselisihan ini, seharusnya negara hadir," bebernya. Menurutnya, untuk menangani masalah upah, seharusnya pemerintah membentuk dewan upah yang merupakan representasi dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah. "Sekarang ini masalahnya dewan upah tidak jelas, siapa yang mewakili para pekerja," ucapnya. Sementara itu, Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo, Antony Hilman, menerangkan, pengusaha tak keberatan atas tuntutan buruh, namun hal tersebut harus menempuh mekanisme yang berlaku. "Kita harus lihat dulu, bicara upah minimum, sangat keliru bila upah buruh angka minimum. Justru berakibat terbalik, upah tinggi berdampak negatif. Bila diterapkan upah sama dengan perusahaan besar, maka pengusaha kecil akan gulung tikar," kilahnya. [IS] http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/8139-indef-pungli-oknum-pejabat-korbankan-buruh Saturday, 04 February 2012 21:12
