Yang dibebani itu bukannya pengusaha kecil tetapi terutama konsumen.
Sebagai pemasok bahan baku makanan, seperti tepung kentang, jagung, sampai bahan presevasi Sodium benzoate, Calcium propionate, STPP (untuk udang) dll. Bisnis Halal ini luar biasa besarnya, di monopoli MUI, sekarang saja tanpa undang2 semua cost itu sudah masuk ke harga makanan dari bakso, kecap, saus tomat, sampai ke mie instant, dan sertifikatnya harus di perbaharui setiap tahun. Supplier di Eropa kadang tanya kok Halal di Indonesia lebih ketat dari pada di Arab Saudi? seperti STPP (Sodium Tripoly phosphate) itu di ambil dari mineral, tetap harus di sertakan Halal kalau di import, artinya produsen di sana harus mungusahakan sertifikat Halal di Eropa, dan hanya ada segelintir institusi Halal di sana yang di akui MUI (ada semacam kerjasama bagi hasil), ongkos membuat sertifikat Halal jauh lebih mahal daripada Kosher (Yahudi), semua ongkos extra ini tentunya akan di masukan ke harga jual. Yang berikutnya adalah kemasan, dari semua kemasan kantong plastik, kaleng, juga harus ada sertifikat Halal, hitung saja sendiri pemasukannya. How long can you go? tanyalah rumput yang bergoyang.. From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of Sunny Sent: Saturday, 18 February, 2012 4:11 PM To: Undisclosed-Recipient:; Subject: [inti-net] RUU Halal Diminta Tak Bebani Pengusaha Kecil Refl: Apakah tidak bagus kalau sekaligus diproklamasikan negara agama dari pada melangkah setapak demi setapak? http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/02/17/ArticleHtmls/RUU-Halal-Diminta-Tak-Bebani-Pengusaha-Kecil-17022012007014.shtml?Mode=0 RUU Halal Diminta Tak Bebani Pengusaha Kecil JAKARTA Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace, Musdah Mulia, memahami upaya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah mengegolkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun dia menyikapi kritis sejumlah pasal dalam rancangan tersebut. Menurut dia, sejumlah pasal perlu dicermati, misalnya menyangkut definisi bahan-bahan yang dianggap halal dan tak halal. Soalnya, menurut dia, hal itu akan membuat khawatir pengusaha kecil, seperti pelaku usaha rumahan, yang akan terbebani undang-undang ini. ”Akibatnya, biaya proses sertifikasi dikhawatirkan membebani pengusaha kecil lalu dibebankan pada konsumen,” ujar dia dalam diskusi ”Perlukah Undang-undang Jaminan Produk Halal”di The Indonesian Institute, Jakarta, kemarin. Dia juga mewanti-wanti agar rancangan yang akan mengeluarkan sertifikasi halal itu tidak menjadi proyek baru bagi pemerintah. Musdah mencontohkan praktek penyelenggaraan haji, yakni pemerintah mengatur regulasi dan penyelenggaraannya. Musdah juga mengingatkan agar pemerintah tak hanya menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk memutuskan halal-tidaknya produk. Anggota Komisi Agama dan Sosial DPR, Soemintarsih Muntoro, menegaskan pentingnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang segera dibahas DPR dan pemerintah. Rancangan itu sudah disepakati sidang paripurna menjadi inisiatif DPR pada akhir tahun lalu. “Tujuan undang-undang ini memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen untuk menggunakan produk halal,“ujar dia di tempat yang sama. MUNAWWAROH [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
