Refl: Siapa tahu yang namanya pemerintah itu bukan saja membiarkan teror preman, tetapi menciptakan organisasi teror, karena kalau bukan ciptaan mereka maka pasti sebagai GPK (Gerakan Pengacau Keamanan) sudah lama digembur atau dibasmikan.
http://www.sinarharapan.co.id/content/read/pemerintah-dinilai-biarkan-teror-preman/ 23.02.2012 10:42 Pemerintah Dinilai Biarkan Teror Preman JAKARTA – Puluhan warga di RW 08 Kelurahan Cipinang Besar Selatan melakukan aksi protes karena pemerintah dinilai membiarkan preman mengintimidasi warga agar meninggalkan bangunannya. Rumah warga dibongkar paksa preman yang diduga dipekerjakan PT Imindo Uneswa. Berdasarkan pantauan SH di lokasi kejadian, tepatnya di RT 03/ RW 08, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jaktim, Rabu (22/2), puluhan bangunan hampir rata dengan tanah. Sementara itu, warga yang didampingi kuasa hukumnya, dari PBHI, LBH Cerdas Bangsa, dan LBH Street Lawyer, masih bertahan di antara puing-puing bangunan. Warga mengatakan akan bertahan di lokasi tersebut dan memperjuangkan hak-haknya selama ini. Juru bicara warga, Budi Sumarno (42), mengatakan keresahannya atas upaya-upaya intimidasi preman. Intimidasi tersebut, tambah Budi, dilakukan dengan menyampaikan ancaman-ancaman terhadap warga agar mau menerima uang ganti rugi yang telah disediakan. Ancaman tersebut dilakukan preman yang kerap datang menghampiri warga dan meminta wilayah tersebut dikosongkan. "Sejak lima bulan terakhir ini kami tidak bisa bekerja tenang. Kami selalu kepikiran rumah kami. Teror terus menghantui kami," katanya. Saat ditanya mengenai status kepemilikan tanah tersebut, Budi mengakui bahwa dia memang tidak memiliki sertifikat tanahnya. Namun, menurutnya, warga di sana telah tinggal sejak puluhan tahun lalu, karena itu semestinya diberikan ganti rugi yang sepantasnya. Budi juga menuturkan, warga menolak cara-cara kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan yang dilakukan pihak perusahaan. "Pembongkaran bahkan ada yang dilakukan sampai tengah malam, saat kami semestinya beristirahat. Apa itu manusiawi?" ujarnya. Selain itu, Budi juga merasa warga diintimidasi dengan melibatkan aparat hukum. Banyak warga yang tidak mau mengambil ganti rugi karena merasa jumlahnya tidak sepadan. Warga pun bersikeras mempertahankan rumahnya dari gangguan preman-preman tersebut. Anehnya, warga yang melawan akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Prosesnya terkesan mempersulit dan menakut-nakuti warga. "Sudah ada tiga orang dari kami yang dulunya berani melawan, dipanggil polisi, dan kini mereka telah meninggalkan rumah mereka. Berarti ada apa-apa dengan polisi," ucapnya. Berdasarkan informasi dari warga dan aparatur pemerintah setempat, pembongkaran memang tidak dilakukan jajaran Satpol PP, tetapi justru dilakukan okunum-oknum yang tidak jelas latar belakangnya. Kini, di lahan seluas 38.530 meter persegi itu sudah ada ratusan rumah yang dibongkar. Kini warga khawatir konflik akan membesar, karena selain menggunakan bantuan preman, pihak perusahaan juga menggunakan tenaga sebagian warga untuk mengusir warga yang bertahan. Artinya, bisa saja ada kemungkinan terjadi benturan antar-warga. Keluhan juga diutarakan seorang ibu tua, Asnimena (72). Pensiunan pegawai negeri sipil ini mengaku menggunakan uang pensiunannya untuk mendirikan rumah di kawasan tersebut. Namun, kini rumahnya telah dibongkar paksa tanpa sepengetahuannya. "Rumah itu dari hasil pensiunan saya. Pensiunan guru itu berapa? Tapi sekarang sudah dihancurkan," ujarnya. Ia berharap pihak pemilik tanah dapat memberikan ganti rugi yang pantas atas bangunannya. Lurah Cipinang Besar Selatan, Ibrahim, mengakui sejak awal PT Imindo Uneswa tidak melibatkan pemerintah setempat untuk menyelesaikan proses pelepasan tanah di kawasan tersebut. Oleh karena itu, kini pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk mencampuri persoalan tersebut. "Pihak perusahaan menggunakan oknum RW dan tidak berkoordinasi dengan kami. Sebelumnya sebagai aparatur pemerintahan setempat kami sudah memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu, tapi pertemuan itu menemui jalan buntu," paparnya. Ketua Persatuan Badan Hukum Indonesi (PBHI) Jakarta, Poltak A Sinaga, menduga ada keterlibatan oknum polisi dalam peristiwa tersebut. Dugaan tersebut, menurutnya, terkait dengan pembiaran polisi saat terjadinya intimidasi, teror, dan perusakan rumah warga. (CR-18) [Non-text portions of this message have been removed]
