Refl: Beginilah keadaan penguasa Negara Kleptokrasi Republik Indonesia. http://www.berdikarionline.com/editorial/20120228/gaya-hidup-pemimpin-negara-2.html
Gaya Hidup Pejabat Negara Selasa, 28 Februari 2012 | 13:50 WIB · Anda tahu harga jam tangan Ruhut Sitompul? Katanya, politisi partai Demokrat ini menggunakan jam tangan berharga Rp 450 juta. Sedangkan Anis Matta, yang juga salah satu pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengenakan jam tangan seharga Rp 70 juta. Itu baru harga jam tangan. Coba tengok harga mobil para pejabat negara itu. Konon, ada tiga anggota DPR yang punya mobil seharga Rp 7 milyar. Sementara harga mobil rata-rata pejabat menteri berkisar antara Rp 400 juta hingga 1,325 miliar. Bagaimana dengan harga rumah dan kekayaan lainnya? Nah, bagaimana dengan gaji Presiden? Berdasarkan peringkat gaji presiden tertinggi di dunia, gaji Presiden SBY menempati peringkat ke-16. Ia berada di atas peringkat gaji Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, yang memimpin negeri yang jauh lebih maju dan lebih makmur dibanding Indonesia. Gaji Presiden SBY mencapai US$ 124.171 atau sekitar Rp 1,1 miliar per tahun. Gaji itu setara dengan 28 kali lipat dari pendapatan per kapita Indonesia. Bahkan, jika dikaitkan dengan PDB per-kapita masing-masing negara, gaji Presiden SBY tercatat di peringkat ketiga di dunia. Gaji Pesiden SBY mencapai 28 kali PDB per-kapita. Lebih tragis lagi, menurut Anis Matta, dirinya membeli arloji seharga Rp70 juta sebagai aksesoris untuk ‘memantaskan’ dirinya sebagai pejabat publik. Artinya, di mata Anis Matta, standar seorang pejabat publik harus punya, diantaranya, jam tangan paling murah Rp70 juta. Apakah harus begitu? Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, mengatakan, seorang pemimpin haruslah mengambil beban yang lebih berat; ia harus tahan sakit dan tahan terhadap cobaan; ia juga tidak boleh berubah hanya karena kesusahan hidup. “Keteguhan hati dan keteguhan iman adalah conditio sine qua non (syarat yang utama) untuk menjadi pemimpin,” kata Bung Hatta. Dengan demikian, di mata Hatta, seorang pejabat negara atau pemimpin tidak boleh punya gaya hidup mewah. Sebab, gaya hidup mewah akan menuntut biaya hidup yang tiggi pula. Tentunya, hal itu akan memaksa si pejabat akan menggunakan segala macam cara untuk membiayai gaya-hidupnya itu. Hatta sendiri adalah seorang sosok pemimpin sederhana. Ia melamar istrinya dengan sebuah mas kawin berupa buku karyanya sendiri. Ia juga harus menabung bertahun-tahun untuk memenuhi keinginannnya membeli sepatu. Konon, Hatta pernah negosiasi panjang dengan kusir bendi soal tariff. Akan tetapi, karena tidak terjadi titik temu, Hatta pun memilih jalan kaki. Bung Karno juga begitu. Semasa hidupnya, sebagaian besar pakaian kebanggaan Bung Karno dijahit dan dipermak sendiri. Salah satu seragam kebesaran Bung Karno adalah pakaian bekas militer wanita Australia. Orang bisa mengatakan jaman sudah berubah. Apakah bisa begitu? Tidak juga. Buktinya, Fidel Castro, Presiden Kuba, hanya menerima gaji sebesar 900 peso atau kira-kira 36$ per bulan. Atau, mari kita dengar cerita tentang Ahmadinejad. Konon, Presiden paling dibenci oleh AS ini tidak menerima gajinya. Ketika ia pertama kali menempati jabatan Presiden, ia memerintahkan menggulung karpet antik peninggalan Persia untuk dimuseumkan. Ia juga menolak kursi VIP di pesawat kepresidenan. Bahkan ia memilih tinggal di rumahnya yang sederhana. Kenapa bisa berbeda begitu? Ini menyangkut beberapa hal. Pertama, ini adalah soal mendefenisikan kekuasaan. Di jaman Bung Karno dan Bung Hatta, kekuasaan dianggap sebagai sarana untuk memperjuangkan masyarakat adil dan makmur. Sedangkan sekarang, kekuasaan dijadikan sarana untuk memperkaya diri sendiri. Kedua, politisi di jaman Bung Karno dibimbing oleh sebuah ideologi atau keyakinan politik. Sedangkan pejabat publik sekarang berjalan tanpa ideologi dan tanpa keberpihakan kepada rakyat. Ketiga, sistim politik kita makin terkomoditifikasi dan jabatan politik tak ubahnya barang dagangan. ++++ http://nasional.kompas.com/read/2011/11/18/12285435/Hak.Asasi.Gaya.Hidup.Pejabat.Tak.Bisa.Diatur Hak Asasi, Gaya Hidup Pejabat Tak Bisa Diatur Sandro Gatra | Glori K. Wadrianto | Jumat, 18 November 2011 | 12:28 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Gaya hidup pejabat negara dinilai tidak bisa diatur dalam suatu peraturan. Pasalnya, gaya hidup, salah satunya mempertontonkan kemewahan, merupakan hak asasi setiap warga. Hal itu dikatakan Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Bahtiar Effendy, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ketika Kepemimpinan Presiden Gus Dur, Mahadi Sinambela, dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bertema "Betulkah Pejabat Negara Hedonistis?", Jumat (18/11/2011). "Kita enggak bisa melarang orang menikmati kekayaan. Kalau anggota DPR pakai mobil Bentley punya sendiri, kita enggak bisa melarang. Kita hanya bisa bertanya, apakah pantas sebagai pejabat publik," kata Bahtiar. Mahadi mengatakan, pengaturan gaya hidup itu hanya terjadi ketika zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada zaman reformasi saat ini, kata dia, setiap warga bebas mempertontonkan kekayaan hasil kerjanya. "Negara sosialis yang melarang-larang," kata dia. Bahtiar mengatakan, solusi mengerem gaya hidup mewah dengan instruksi lisan pimpinan lembaga masing-masing. Cara lain dengan mempraktikkan gaya hidup sederhana agar diikuti pejabat lain. "Seperti Pak Dahlan Iskan (Menteri BUMN) dan Pak Jusuf Kalla (waktu menjabat Wakil Presiden)," ucap dia. ++++ http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/29/lveqbm-pejabat-negara-hedonispantas-saja-korupsi-tumbuh-subur Pejabat Negara Hedonis...Pantas Saja Korupsi Tumbuh Subur! Selasa, 29 November 2011 12:38 WIB REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Pakar komunikasi Universitas Diponegoro Semarang Turnomo Rahardjo menilai, gaya hidup hedonis yang ditunjukkan pejabat tinggi turut memicu dan melestarikan praktik korupsi di negeri ini. "Saat seseorang terbiasa dengan gaya hidup mewah, sulit untuk mengubah gaya hidupnya menjadi sederhana," katanya di Semarang, Selasa, menanggapi gaya hidup hedonis kalangan pejabat tinggi. Ia mengakui, banyak pejabat negara yang berlatar belakang pengusaha sehingga sudah kaya secara ekonomi sebelum menduduki jabatan publik. Sikap hedonis ini masih terbawa setelah mereka menjadi pejabat. Namun, kata dia, apabila latar belakang pejabat negara bukan dari kalangan ekonomi atas, maka yang terjadi ada kelabilan saat mereka memasuki dunia yang cenderung menunjukkan kemewahan hidup. "Bagi mereka yang sebelumnya sudah kaya, susah juga mengubah kebiasaaannya meski sudah jadi pejabat, namun bagi mereka yang hidupnya semula biasa saja, budaya hedonis sanggup menyeret mereka untuk berlaku korup," katanya. Karena itu, kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu, yang patut dicurigai sebenarnya adalah mereka yang tadinya biasa saja, namun setelah menjadi pejabat gaya hidupnya berubah drastis. Ia mencontohkan, gaya hidup hedonis yang ditunjukkan bisa dilihat dari barang-barang yang dipakainya, seperti mobil, rumah, dan sebagainya yang kemungkinan justru melebihi gaji yang didapatnya. Memang tidak semua pejabat bergaya hidup hedonis, kata dia, namun jika ada pejabat yang menunjukkan gaya hidup mewah sebenarnya menjadi potret kesenjangan sosial, sebab mereka menjadi panutan rakyat. Menurut dia, cermin hidup mewah yang ditunjukkan pejabat sebenarnya tak hanya bisa dilihat di kalangan pusat, sebab pejabat-pejabat daerah pun melakukan hal serupa, menunjukkan gaya hidup bermewah-mewah. "Yang jelas menampakkan kesenjangan sosial, saat sebagian besar masyarakat bekerja keras untuk bisa makan sehari-hari, sebagian lain justru berlomba-lomba menampilkan mobil jenis terbaru," katanya. Turnomo mengharapkan kalangan pejabat bisa menahan diri untuk tidak bergaya hidup mewah, sebab mereka menjadi panutan rakyat dan menghindari kesan kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Redaktur: Siwi Tri Puji B Sumber: Antara [Non-text portions of this message have been removed]
