Ini baru ide yg tepat utk dipertimbangkan dan diterapkan oleh Pemerintah. Daripada Naikkan BBM, Potong Gaji Pejabat Negara 10%! Herdaru Purnomo - detikFinance
Jakarta - Rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menuai banyak kontroversi. Demonstrasi marak di berbagai daerah hingga pusat Ibu Kota merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM. Apakah tidak ada cara lain agar aspirasi masyarakat ini bisa diterima? Jawabannya ada! Penghematan besar-besaran menjadi kunci yang bisa dilakukan ketimbang mengorbankan masyarakat dengan menaikkan BBM. Penghematan bisa dilakukan dengan memotong gaji pejabat negara dan PNS khususnya eselon I dan II. "Saya setuju gaji pejabat negara dan PNS khususnya eselon I dan II, tunjang-tunjangannya dipotong 5-10%," ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (27/3/2012). Dijelaskan Harry, pengeluaran besar anggaran negara memang terletak di tunjangan dari gaji pokok para PNS dan pejabat negara tersebut. "Dan penghematan potongan itu sebaiknya dialokasikan juga nantinya untuk infrastruktur padat karya pedesaan sehingga orang miskin pdesaan memperoleh manfaat pekerjaan dan income selama satu tahun," ungkap Harry. "Infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, pengairan dan jembatan sangat penting untuk disegerakan," imbuh Politisi Partai Golkar ini. Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana membenarkan jika harga BBM bersubsidi saat ini tidak naik, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat dan keuangan negara makin tidak sehat (defisit). Dampak salah satunya bisa jadi gaji para pejabat negara sampai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipangkas. "Benar, industri minyak kita memberikan pemasukan sekitar Rp 225 triliun ke negara. tapi kan Rp 126 triliun digunakan buat subsidi BBM yang tidak jelas siapa yang nikmati, sisanya masuk ke APBN yang ada digunakan buat bayar gaji pejabat, PNS, Polisi, TNI dan belanja-belanja negara lainnya," kata Sutan. Kalau BBM tidak naik, kata Sutan, maka semakin berat negara berikan subsidi BBM, kalau dibiarkan defisit anggaran negara bisa berbahaya. "Saat ini saja BBM mau dinaikkan semua lembaga negara irit-iritnya," ujar Sutan. (dru/dnl) Visit http://jakartametronews.blogspot.com/ http://lowongannet.blogspot.com http://iklanbarisbisnis.blogspot.com/ http://groups.yahoo.com/group/inti-net http://export-import-indonesia.blogspot.com/ http://chinese-clubs.blogspot.com http://batavia-news-networks.blogspot.com/
