BBM Naik, Angkutan Dapat Subsidi Rp 5 Triliun TEMPO.CO, Jakarta Pemerintah bakal memberikan kompensasi Rp 30,6 triliun atas kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang berlaku April mendatang. Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 menyebutkan Rp 25,6 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin dan Rp 5 triliun untuk angkutan umum. Kompensasi ini diberikan atas kenaikan harga solar dan premium menjadi Rp 6.000 mulai 1 April mendatang.
Kompensasi pada sektor angkutan publik bertujuan agar tarif angkutan tetap bisa terjangkau oleh masyarakat. Pola pemberian kompensasi melalui penambahan Public Service Obligation (PSO) untuk angkutan umum kelas ekonomi, penumpang dan barang, serta kompensasi terhadap kenaikan biaya tidak langsung angkutan umum perkotaan. Lamanya kompensasi terhitung 9 bulan mulai April mendatang. Sebelumnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan BLT diberikan sebesar Rp 150 ribu kepada 18,5 juta rumah tangga ekonomi terbawah. Bantuan juga diberikan selama 9 bulan. Menteri Agung mengakui belum menentukan model pemberian dana BLT akan diberikan per bulan atau per tiga bulan. “Pembayarannya dari Kantor Pos,” katanya. Besaran BLT tahun ini lebih besar ketimbang BLT sebelumnya sebesar Rp 100.000 per bulan. Menurut Agung, BLT bertujuan menekan angka kemiskinan. Jika tidak ada kompensasi angka kemiskinan akan meningkat 1,5 persen. Usulan kompensasi bentuk BLT bakal menemui jalan terjal pada saat pembahasan RAPBN Perubahan 2012 di Dewan perwakilan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Harry Azhar Azis langsung menolak bentuk kompensasi itu. Kami tidak setuju BLT,� katanya. Harry yang juga Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR menilai kompensasi sebaiknya untuk pembangunan infrastruktur. “Untuk mencapai target pertumbuhan,� ujarnya. Sumber Tempo di salah satu partai koalisi pemerintah menyebutkan mayoritas partai politik tidak setuju adanya BLT karena rawan dipolitisasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kroni politiknya termasuk Partai Demokrat. Politisasi BLT bertujuan untuk meraup suara pada pemilihan umum 2014. Belajar dari kasus kenaikan harga BBM pada 2005 dan 2008 kompensasi berupa BLT, kata sumber Tempo, menguntungkan Partai Demokrat dan SBY secara politik. Kami tidak mau seperti,� katanya. Presiden SBY dan Partai Demokrat diminta fair dalam mengusung kenaikan harga BBM dengan tidak mempolitisasi program BLT. Kami setuju kenaikan, tapi tidak dengan kompensasi BLT,� katanya. AKBAR TRI KURNIAWAN Visit http://jakartametronews.blogspot.com/ http://jakartaonlinenews.blogspot.com/ http://lowongannet.blogspot.com http://iklanbarisbisnis.blogspot.com/ http://groups.yahoo.com/group/inti-net http://export-import-indonesia.blogspot.com/ http://chinese-clubs.blogspot.com http://batavia-news-networks.blogspot.com/
