http://www.sinarharapan.co.id/content/read/belajar-dari-widjojo-arsitek-pemulihan-ekonomi-indonesia/

27.03.2012 09:14

Belajar dari Widjojo, Arsitek Pemulihan Ekonomi Indonesia 
Penulis : Thee Kian Wie*  

 Menghadapi krisis ekonomi yang gawat dan hiperinflasi yang telah mencapai 
hampir 600 persen pada akhir 1965 akibat pencetakan uang yang tidak terbatas 
demi menutup defisit anggaran pemerintah yang menganga, Jenderal Soeharto pada 
awal 1966 meminta bantuan dari lima guru besar ekonomi dari Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia (FEUI), yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh 
Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Mereka diminta membantunya memulihkan ekonomi 
Indonesia.
Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini telah muncul sewaktu beliau, 
bersama-sama dengan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat lainnya, menjelang 
akhir pemerintahan Presiden Soekarno mendapat serangkaian kuliah tentang 
dasar-dasar ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lain dari kelimanya dan ahli 
sosiologi, Selo Soemardjan, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat 
(Seskoad) di Bandung. 

Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini diperkuat sewaktu mereka dan 
beberapa ahli sosial dan politik, atas undangan Jenderal Suwarto, Komandan 
Seskoad, memberikan serangkaian kuliah di Seminar Angkatan Darat Kedua pada 
bulan Agustus 1966, termasuk kuliah dari Prof Widjojo tentang kebijakan ekonomi 
dan keuangan yang tidak bijaksana. 

Di situ dia mengecam kebijakan ekonomi semasa Soekarno yang mengakibatkan 
hiperinflasi ganas dan sangat menyengsarakan rakyat serta mengakibatkan 
kemerosotan ekonomi Indonesia.

Tim Teknokrat

Setelah Jenderal Soeharto berkuasa pada Maret 1966, pada September 1966 beliau 
mengangkat Tim Ahli dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang terdiri atas kelima 
guru besar ekonomi dari FEUI, yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh 
Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Tim Ahli Ekonomi tersebut dikoordinasikan oleh 
Mayor Jenderal Sudjono Humardani, seorang asisten pribadi (aspri) Jenderal 
Soeharto. 

Pengangkatan Tim Ahli Ekonomi ini kemudian dikenal sebagai para teknokrat 
ekonomi. Sebagai seorang ekonom yang cemerlang dan dengan wibawanya yang 
tinggi, Profesor Widjojo memang pemimpin yang paling tepat untuk tim teknokrat 
ekonomi. 

Lagi pula, dia sangat dipercayai Soeharto karena tidak mempunyai agenda politik 
terselubung, artinya tujuan beliau hanya untuk membantu pemerintah memulihkan 
ekonomi yang terpuruk. 

Berkat peran teknokrat ekonomi, khususnya Pofesor Widjojo, Indonesia pada akhir 
1960-an mereintegrasikan diri dengan ekonomi dunia. 

Meskipun Indonesia sejak zaman kolonial Belanda awal abad ke-19 merupakan 
ekonomi terbuka, kebijakan ekonomi selama tahun-tahun terakhir pemerintahan 
Presiden Soekarno bisa dicirikan sebagai “kebijakan yang melepaskan diri dari 
kaitan dengan ekonomi dunia” (delinking policies). 

Akan tetapi, Soeharto sejak awal menyadari bahwa kebijakan ekonomi anti-Barat 
atau antikapitalis bukan saja merupakan ciri dari tahun-tahun terakhir 
pemerintahan Soekarno, tetapi juga merupakan masalah pokok mengapa ekonomi 
Indonesia terpuruk. 

Oleh karena itu, sejak awal pemerintahannya, diambil langkah untuk 
mereintegrasikan ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia. Malahan langkah ini 
merupakan salah satu landasan pokok dari kebijakan ekonomi selama tiga 
dasawarsa pemerintahan Soeharto. 

Oleh karenanya, sejak awal pemerintahan Soeharto, berbagai rintangan terhadap 
perdagangan internasional dan investasi asing langsung lambat laun dikurangi, 
khususnya setelah era boom minyak bumi berakhir pada 1982. Dalam menempuh 
kebijakan tersebut, pemerintahan Soeharto menghadapi beberapa risiko politik 
karena nasionalisme ekonomi bangsa Indonesia yang tinggi.

Sebabnya adalah bahwa beberapa unsur pokok dari kebijakan ekonomi yang ditempuh 
para teknokrat ekonomi, khususnya liberalisasi perdagangan internasional dan 
investasi asing, ditentang cukup banyak kalangan masyarakat Indonesia, 
khususnya pemimpin-pemimpin politik dan cendekiawan-cendekiawan. Kecurigaan 
terhadap sektor swasta, khususnya swasta asing, memang telah timbul sejak zaman 
kolonial Belanda. 

Peran Profesor Widjojo sebagai pemimpin kelima teknokrat ekonomi sangat 
menentukan selama kurun waktu 1966-1996, sewaktu beliau berperan besar dalam 
stabilisasi makroekonomi, khususnya dalam menurunkan hiperinflasi, dan 
rehabilitasi prasarana fisik yang rusak karena kurangnya pemeliharaan. Upaya 
menanggulangi hiperinflasi sangat berhasil, sehingga laju inflasi berhasil 
diturunkan dari hampir 600 persen pada 1965 menjadi 9 persen pada 1970.

Kemiskinan Berkurang

Sesudah berakhirnya boom minyak bumi pada 1982, Profesor Widjojo dan para 
teknokrat ekonomi lainnya juga memegang peran menentukan dalam mengurangi 
ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor minyak bumi dan gas alam, dan 
melalui program deregulasi berhasil mendorong pertumbuhan ekspor non-migas 
Indonesia, khususnya ekspor hasil-hasil industri manufaktur.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Soeharto, para teknokrat ekonomi di bawah 
pimpinan Profesor Widjojo, pada akhir 1960-an menyusun rencana multi-tahun yang 
dibagi dalam tiga tahap, stabilisasi makroekonomi, rehabilitasi prasarana 
fisik, dan setelah kedua tahap pertama dilalui dengan baik, mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Kebijakan pembangunan ekonomi berhasil dengan baik, karena selama tiga 
dasawarsa pemerintahan Soeharto, ekonomi Indonesia berhasil bertumbuh dengan 
rata-rata 7 persen setahun, suatu kinerja yang hingga kini belum dapat dicapai 
oleh berbagai pemerintah pascareformasi.

Di samping itu, selama tiga dasawarsa ini angka kemiskinan dapat dikurangi dari 
40 persen dari penduduk Indonesia pada 1976 menjadi 11 persen pada 1996.

Profesor Widjojo, yang sangat piawai dalam ilmu ekonomi dan ilmu demografi, 
berhasil meyakinkan Presiden Soeharto tentang pentingnya melaksanakan program 
keluarga berencana. Berkat program keluarga berencana ini, angka fertilitas di 
Indonesia menurun dengan pesat. 

Dengan dukungan penuh Presiden Soeharto, Widjojo mendorong kenaikan produksi 
beras yang pesat dan dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga beras. 
Kedua unsur kebijakan tersebut sangat penting dalam memangkas angka kemiskinan. 

Widjojo dan Emil Salim di Bappenas juga sangat berperan dalam menekankan peran 
sektor pertanian dalam Repelita Pertama, suatu ciri yang pada waktu itu langka 
di negara-negara berkembang.

*Penulis adalah Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia.


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke