DPD: Tolak Kenaikan Harga BBM
Ilham Khoiri | Nasru Alam Aziz | Selasa, 27 Maret 2012 | 23:50 WIB
KOMPAS.com / ARI WIDODOPolisi berjaga di salah satu SPBU di jalur pantura
Demak, Jawa Tengah, Selasa,(27/3/2012)
JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah memutuskan menolak
kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah disarankan untuk mencari
opsi lain di tengah meroketnya harga minyak dunia.
"Argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga BBM itu lemah. DPD menolak
kenaikan harga BBM," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida, Selasa (27/3/2012) di
Jakarta.
Keputusan itu diambil setelah DPD mengkaji masalah tersebut dengan mengundang
sejumlah pakar. Banyak alternatif lain yang bisa dilakukan selain menaikkan
harga BBM.
DPD juga berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan BBM.
Arus penolakan itu tak bisa dinafikan begitu saja karena muncul dari berbagai
lapisan masyarakat di berbagai wilayah. Terlebih lagi, kata Laode, kebijakan
itu pasti memicu kenaikan harga bahan pokok dan akhirnya menyengsarakan rakyat.
"Pemerintah harus mendengar suara rakyat itu," ujarnya.
Wamen: Kebijakan BBM Murah Tidak Tepat untuk Indonesia
| Erlangga Djumena | Selasa, 27 Maret 2012 | 13:00 WIB
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo mengatakan,
Indonesia tidak tepat memakai kebijakan harga bahan bakar minyak yang murah.
"Sebagai negara net importer minyak dan cadangan terbukti minyaknya juga
sedikit, tidak bijaksana kalau mengikuti harga BBM murah seperti di
negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah," katanya di Jakarta, Selasa
(27/3/2012).
Menurut dia, kebijakan harga BBM murah telah menyebabkan dana pemerintah
terkuras untuk subsidi harga BBM, ketergantungan terhadap BBM yang
berkelanjutan, impor minyak mentah dan BBM yang makin membesar, serta makin
sulitnya energi lain berkembang.
Ia mengatakan, pada 2011 Indonesia memproduksi minyak sebesar 329 juta barrel,
mengekspor minyak mentah 132 juta barrel, mengimpor minyak mentah 99 juta
barrel dan BBM 182 juta barrel, serta mengkonsumsi BBM 479 juta barrel. "Secara
total, Indonesia defisit sebesar 150 juta barrel," ujarnya.
Cadangan terbukti minyak Indonesia, lanjutnya, juga hanya 3,7 miliar barrel
atau 0,3 persen cadangan terbukti dunia. "Indonesia adalah negara yang tidak
kaya minyak. Kita lebih banyak memiliki energi lain seperti batubara, gas, CBM
(coal bed methane), gas shale, panas bumi, air, dan BBN (bahan bakar nabati),"
katanya.
Menurut dia, kebijakan BBM murah hanya cocok diterapkan di negara-negara yang
cadangan minyaknya melimpah seperti Arab Saudi, Irak, Lybia, dan Venezuela.
Bahkan, tambahnya, harga bensin di Iran yang mempunyai cadangan minyak 138
miliar barrel, mencapai 0,67 dollar per liter atau lebih mahal dibandingkan
Indonesia yang 0,59 dollar per liter dengan cadangannya hanya 3,7 miliar barel.
"Harga BBM di Iran mahal, karena mereka mengutamakan gas untuk transportasi,
rumah tangga dan listrik," katanya.
Iran mempunyai cadangan terbukti gas nomor dua di dunia yaitu 982 triliun kaki
kubik sesudah Rusia, sedangkan Indonesia hanya 112 TCF.
Sementara, Widjajono mengatakan, negara-negara Amerika Latin yang antineolib
seperti Brasil, Argentina, dan Chili, tidak menyubsisi BBM-nya, sehingga BBN
dan industri nasional seperti mobil, pesawat, senjata, serta pertaniannya
berkembang. "Di India, Pakistan, China, dan Vietnam juga tidak ada subsidi BBM,
tetapi transportasi umumnya disubsidi, sehingga nyaman dan industri nasionalnya
meningkat pesat," katanya.
China, menurut dia, menggunakan gas dan listrik untuk transportasi umum, serta
sepeda motornya juga menggunakan listrik.
[Non-text portions of this message have been removed]
