Ke mana uang pajak saya? Mohamad Susilo | 2012-03-23, 14:43 Seorang warga di Inggris membaca koran berisi rincian anggaran pemerintah.
Saya punya teman yang tinggal di pinggiran Jakarta. Salah satu hal yang sering ia tulis di akun Facebook-nya kira-kira berbunyi seperti ini, "Satu ruas jalan yang saya lalui setiap hari sudah lama rusak dan sepertinya tak kunjung diperbaik. Wahai para pejabat, buat apa uang pajak yang saya bayarkan? Ke mana larinya pajak saya?" Ia sepertinya kecewa karena menilai pemerintah tidak transparan soal pembelanjaan uang yang diambil dari pajak rakyat. Saya tidak tahu persis apakah pertanyaan semacam ini banyak dilontarkan oleh warga Inggris. Yang pasti, Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, ketika menyampaikan pidato anggaran hari Rabu (21/3) mengatakan setiap pembayar pajak akan mendapatkan rincian mengenai besarnya pajak yang dibayar dan untuk apa saja uang pajak tersebut ketika berada di tangan pemerintah. "Di era informasi seperti saat ini, rakyat harus tahu untuk apa saja uang pajak mereka dibelanjakan," ujar Menteri Osborne. Para pejabat pemerintah memberikan gambaran bahwa mereka yang mendapatkan gaji £50.000 per tahun akan membayar pajak pendapatan dan kontribusi lain -biasa disebut national insurance- sebesar £14.183. Dari jumlah tersebut, £4.727,67 akan dibelanjakan untuk pos-pos kesejahteraan rakyat. Pos kesehatan mendapatkan jatah £2.469,68, pendidikan £1.848,73, pertahanan £818,52, dan pos keamanan akan mendapatkan jatah £705,62. Pos bantuan internasional diberi jatah £141,12 sementara £70,56 akan disumbangkan ke Uni Eropa. Rakyat berhak tahu Pemerintah mengatakan rakyat berhak tahu ke mana saja uang pajak yang mereka bayarkan. Para penyelenggara negara juga berharap dengan adanya transparansi seperti ini, rakyat akan tahu berapa persisnya pajak yang mereka bayar -meski angka itu tertera di slip gaji- dan pada akhirnya akan memilih partai politik yang berjanji menerapkan pajak yang lebih rendah. Ben Gummer, anggota parlemen dari Konservatif, satu dari dua partai koalisi yang berkuasa saat ini, mengatakan orang memiliki kecenderungan untuk mengetahui rincian uang yang dibelanjakan. Biaya untuk menyediakan rincian pajak £800.000 per tahun. Kepada media di Inggris, Gummer mencontohkan orang-orang yang habis belanja dari supermarket. "Lihat saja, banyak yang memelototi kuitansi yang mereka terima. Mereka ingin tahu perincian harga belanjaan," katanya. Rincian ala kuitansi belanjaan ini semestinya juga diterapkan untuk pajak, kata Gummer. "Kita diwajibkan membayar pajak, di sisi lain pemerintah juga wajib memberi tahu kita, untuk apa saja pajak yang kita bayar," kata Gummer. Kontroversial? Menurut rencana rincian pajak seperti ini akan dikirim ke setiap pembayar pajak mulai 2014. Dan ketika terkait dengan pajak, sudah barang tentu kebijakan ini menuai kontroversi. Mereka yang tidak setuju berpandangan, berapa dana yang harus dikeluarkan untuk membuat rincian untuk 29 juta pembayar pajak di Inggris. Kalangan lain mengusulkan versi online saja untuk menghemat anggaran. Pemerintah mengatakan penyediaan rincian belanja pajak akan memakan biaya sekitar £800.000 per tahun. Para pejabat mengatakan dana itu layak dikeluarkan demi transparansi. "Surat rincian pajak ini berpotensi untuk mengubah dan menggairahkan demokrasi," kata Gummer, anggota parlemen dari Konservatif. Di tataran praktis, keterangan perincian pajak seperti ini bisa menjawab pertanyaan teman saya di pinggiran Jakarta, yang saya singgung di atas. Itu kalau aparat pajak di Indonesia mau meniru rekan-rekan sejawat mereka di Inggris.
