Ref: BBM tidak lain dari pada istilah “Bikin Bingung Masyarakat”? Jadi subsidinya pun harus menjadi landasan kebingungan masyarakat, agar selalu berterimakasih serta jongkok dan puja puji kepada Penguasa terhadap apa saja yang mereka sodorkan. Kalau tidak begitu mana bisa berkuasa tanpa korupsi?.
http://epaper.tempo.co/PUBLICATIONS/KT/KT/2012/04/27/ArticleHtmls/Bingung-Mengatasi-Subsidi-BBM-27042012003001.shtml?Mode=0 Bingung Mengatasi Subsidi BBM Pemerintah tampak kedodoran mengatasi subsidi bahan bakar minyak yang kian membengkak. Tiga cara menyelesaikan urusan ini--menaikkan harga BBM, membatasi konsumsi minyak bersubsidi, dan memperbanyak penggunaan gas--seolah membentur tembok. Kegagalan ini sebetulnya bisa dihindari bila pemerintah serius mempersiapkan semua opsi. Opsi pembatasan konsumsi BBM bersubsidi kini dibicarakan lagi setelah Dewan Perwakilan Rakyat memberikan syarat yang berat untuk menaikkan harga bensin. Tapi penghematan subsidi lewat jalur ini pun tidak mudah karena sejak awal pemerintah memang tak menyiapkan mekanismenya. Tidaklah mengherankan jika pemberlakuan kebijakan ini maju-mundur dan membingungkan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sempat menyatakan pemerintah akan mengumumkan kebijakan tersebut pada 24 April lalu dan mulai efektif pada 1 Mei ini. Jadi, ada waktu sekitar sepekan untuk persiapan dan sosialisasi pembatasan BBM bersubsidi. Tapi belakangan pemerintah berubah lagi. Menurut Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah masih mendalami kebijakan ini. Pemerintah berencana melarang penggunaan BBM bersubsidi bagi mobil dengan kapasitas silinder mesin 1.500 cc ke atas. Hanya, rencana ini terbentur masalah teknis. Soalnya, bisa saja sebagian masyarakat menyiasati aturan itu. Terbetik pula rencana menggunakan stiker untuk menandai mobil yang boleh atau tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi. Namun cara ini juga belum tentu efektif. Orang tentu tak habis pikir kenapa pemerintah begitu lamban. Kita ingat, sebelum pemerintah mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak ke DPR, rencana pembatasan itu sudah dilempar ke publik. Begitu pula rencana pengalihan penggunaan BBM ke gas. Kedua opsi ini justru lebih sering disampaikan oleh pemerintah ketimbang opsi kenaikan harga BBM. Bahkan, akhir tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah tak akan menaikkan harga bahan bakar minyak. Hanya, pemerintah kemudian banting setir ke opsi kenaikan harga BBM, cara yang memang lebih simpel. Usul ini amat rasional karena subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor. Tapi pemerintah gagal meyakinkan Dewan Perwakilan Rakyat. Kenaikan harga BBM disetujui oleh DPR namun disertai syarat yang berat, yakni kenaikan harga minyak mentah Indonesia ratarata 15 persen dalam enam bulan dari harga minyak yang dipatok dalam anggaran negara. Sampai kini syarat itu belum terpenuhi. Masalahnya, harga minyak dunia yang tetap tinggi membuat subsidi minyak terus membengkak. Itu sebabnya, pemerintah kembali mengupayakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi--rencana yang ternyata juga belum dipersiapkan secara matang. Kelemahan para pejabat dalam menyiapkan kebijakan ini amat memprihatinkan. Begitu pula ketidakmampuan pemerintah mendikte DPR agar menyokong kenaikan harga BBM. Jika kelemahan seperti itu tidak segera diatasi, banyak masalah negara ini yang akan terus-menerus terbengkalai. Masyarakat pun akan terombangombang oleh kebijakan pemerintah yang tak kunjung pasti. -- I am using the free version of SPAMfighter. We are a community of 7 million users fighting spam. SPAMfighter has removed 648 of my spam emails to date. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len The Professional version does not have this message
