http://www.analisadaily.com/news/read/2012/06/27/59220/negara_gagal_atau_menjanjikan/#.T-tlcPXDMeU
Hari ini Pkl. 00:01 WIB Negara Gagal atau Menjanjikan? AMBISI pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara terbesar ke-6 di dunia per 2025 sedikit-banyaknya mengalami setback dari publikasi hasil servei Fund for Peace(FFP) di AS baru-baru ini. Indonesia dinilai berdasarkan indeks sebagai negara gagal (FSI--Failed State Index) yang menduduki urutan ke-63 dalam kategori "dalam bahaya" pula, sedikit lebih baik dari ke60 negara paling gagal, terbelakang dan tak aman di antara 178 negara yang disurvei. Tak mengherankan, kalau Ketua Bappenas, Armida Salsiah Alisyahbana dan Sekretaris Kabinet Slamet Seno Adji mengeluarkan bantahan keras kemarin, menyusul hal sama oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Rio de Janeiro, Brazil akhir pekan baru lalu. Jelas evaluasi buruk dalam FSI, seperti halnya downgrade rating kredit sebuah negara merusak citra negara bersangkutan dan iklim investasi sebagai "safe haven" di masa krisis. Belum lagi kerugian dari penambahan biaya pinjaman dan dampak negatif dalam penarikan investor. Lagi penggolongan dalam kategori "dalam bahaya", menurut situasi sekarang, sudah terlalu dibesar-besarkan. Tak masuk di akal dari segi ekonomi, sebuah negara yang sedang booming dan menjanjikan seperti Indonesia dan mendapatkan rating "investment grade" baru-baru ini sampai terjerumus dekat kelompok negara-negara paling gagal, miskin dan tak aman di Afrika, seperti Somalia, Sudan, Zimbabwe, Angola, Ethiopia....Namun beberapa peneliti, pengamat dan pemimpin bisnis senior kita juga mengakui sebagian kebenaran survei FFP tersebut yang berdasarkan sistem "quantitative parameters" dengan didukung jutaan dokumen publik, analisis dan penilaian oleh para pakar terkemuka. Diketahui, sebuah koin mempunyai dua sisi. Sisi depan yang terang biasanya lebih jelas tampak dari sisi belakang yang gelap atau apa yang disebut "grey areas". Perangkat survei Quantitative Parameters bukan hanya berdasarkan tingkat keberhasilan indikator dalam bidang/kelomplok ekonomi, melainkan juga berdasarkan tekanan bidang sosial, politik dan militer atas pemerintahan sebuah negara. Yang mendapatkan angka buruk bagi Indonesia adalah Kelompok Indikator Sosial dengan sub-indikator "Group Grievances" yang terdiri dari diskriminasi minoritas, ethnis dan religius, kekerasan, ketidakberdayaan otorita dan masalah HAM serta hijrah kaum intelektual ke negara orang. Di kelompok indikator ekonomi ialah buruknya infrastruktur, kurangnya pemerataan pembangunan antara daerah serta hasilnya (income share) rakyat, mutu hidup kawasan kumuh, walau laju pertumbuhan baik, tingkat kemiskinan menurun dan daya beli rakyat moderat. Arus keluar kaum intelektual dan tawuran anak muda sebagai generasi penerus, amat berpengaruh terhadap masa depan pembangunan negara dan bangsa yang cerdas dan berakhlak baik. Perhatian terhadap investasi dalam pendidikan tak kalah pentingnya dari investasi fisik atau futures komoditas. Maka masalah HAM, diskriminasi dan keamanan termasuk terorisme, tawuran anak muda/kelompok (youth failure) yang terkait dengan "rule of law" mendapatkan sorotan utama para penilai survei. Jelas, hasil penilaian FFP AS tetap kontroversial dengan pandangan kita. Demikian juga antara pejabat pemerintah dengan sementara peneliti serta pengamat nasional, apalagi antara penonton dan rakyat/keluarga korban penderita dari pelanggaran "rule of law" serta para pencari keadilan yang gagal dalam kasus-kasus kekerasan terutama HAM. "Tiada gading yang tak retak". Sinyalemen konstruktif dan fakta nyata dari para analis dan pengamat independen hendaknya kita dengarkan demi perbaikan dan kemajuan. Mereka tak berniat "menggoyangkan perahu" ketika perahu negara tengah menantang badai ekonomi global. Indonesia pada hakikatnya adalah sebuah negara yang menjanjikan. Dengan kekayaan sumberdaya alam melimpah dan good governance plus iklim investasi yang kondusif pasti menarik investor kembali setelah pembenahan titik-titik lemah atau grey areas yang disoroti FFP dan pengamat kita. Indeks indikator tekanan "keluhan kelompok", tekanan demografis maupun penegakan HAM akan membaik dan tak menjadi isu internasional lagi di mata calon investor. Segala lapisan masyarakat, mayoritas atau minoritas dengan berbeda ethnis, agama dan budaya diperlakukan sama di depan hukum dan hidup berdampingan dengan rukun dalam atmosfir Bhinneka Tunggal Ika. Ambisi menjadi negara terbesar ke-6 dan demokratis di dunia kelak, bukan impian siang bolong atau retorika politik belaka, melainkan bisa menjadi suatu kemungkinan. [Non-text portions of this message have been removed]
