http://www.manadonews.com/berita/nasional/saksi-dan-korban-pelanggaran-ham-di-papua-alami-trauma-panjang-.html


Saksi dan Korban Pelanggaran HAM di Papua Alami Trauma Panjang 
Nasional | Sabtu, 30 Juni 2012 | 17:42  89 kali  0 
Oleh : Roland Sojow, manadonews.com
 
Dorus Wakum mengatakan bahwa saudara-saudaranya warga Papua sudah merasa tidak 
aman hidup di tanahnya sendiri, bahkan untuk pergi ke kebun saja sudah takut.

Wakil masyarakat Papua yang saat ini sedang berada di Jakarta itu menambahkan 
bahwa memancing, yang merupakan penghidupan orang Biak, jika dilakukan malam 
hari dapat berujung kematian.

“Hentikan kekerasan di tanah Papua, kami perlu hidup nyaman. Dulu kami ke kebun 
tidak takut, sekarang takut. Memancing di laut lalu kemudian dibunuh Brimob. 
Ini persoalan yang mendasar, orang merasa tidak nyaman,” ujar Doris pada Jumat 
(29/6) di sebuah restoran di Jakarta Pusat.

“Saya di Jakarta sini duduk, lihat polisi lewat, tentara lewat nanti saya 
ditembak juga. Saya mau sembunyi di mana, pak, kulit saya hitam,” tambahnya.

Doris berbicara pada acara peluncuran hasil penelitian dua lembaga swadaya 
masyarakat, International Center for Transitional Justice bersama dengan 
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSAM), mengenai pelanggaran hak 
asasi manusia (HAM) di Papua, sebelum dan sesudah reformasi.

Direktur International Center for Transitional Justice di Indonesia, Galuh 
Wandita, mengatakan hasil penelitian menyebutkan sebelum reformasi bergulir 
terdapat sekitar 749 dugaan pelanggaran HAM terhadap lebih dari 300 korban.

Kekerasan yang teridentifikasi, kata Galuh, terdiri dari pembunuhan warga 
sipil, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan dan 
bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya.

Ia menambahkan bahwa banyak korban tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk 
menceritakan kisah mereka, sehingga mengalami trauma panjang dan dibayangi oleh 
ingatan tentang peristiwa-peristiwa kekerasan, yang menimbulkan rasa tidak 
percaya yang tinggi terhadap pemerintah.

“Selama penelitian ini berjalan, setidaknya ada 30 kasus kekerasan baru yang 
memakan korban dari masyarakat sipil maupun pasukan keamanan dan kelompok 
bersenjata,” tutur Galuh.
International Center for Transitional Justice merupakan LSM yang berpusat di 
New York. Penelitian bersama ELSAM tersebut dilakukan di Sorong, Monokwari, 
Biak dan Paniai dari Januari sampai September 2011. Keempat daerah tersebut 
dipilih karena tingginya tingkat konflik dan pelanggaran HAM masa lalu.

Para peneliti melakukan wawancara dengan korban, saksi dan sumber data lain 
untuk menggali fakta dan konteks mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu. 
Mereka kemudian mengolah 108 kesaksian dari periode 1960an, sebelum diadakan 
referendum Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) hingga pasca reformasi 1998.

Galuh menyayangkan batalnya Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua 
Barat (UP4B) menangani masalah konflik dan hak asasi manusia. Saat ini UP4B 
hanya menanganani isu-isu pembangunan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan 
dan infrastruktur.

Upaya untuk meningkatkan standar hidup orang Papua merupakan hal yang patut 
disambut baik, namun persoalan ekonomi kata Galuh hanyalah satu dari sekian 
banyak sumber ketidakpuasan dan ketidakamanan di Papua. 

“Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) juga punya Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, ada pengadilan HAM yang seharusnya dibentuk di Papua, ini semua 
belum dijalankan. Ini ada persoalan yang sangat besar dan mendasar di Papua 
yang harus menjadi bagian dari kita mencari solusi damai untuk Papua,” 
tambahnya.

Anggota Komisi Pertahanan DPR Lili Wahid menyatakan pihaknya akan berusaha 
memberikan fakta lapangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar beliau 
benar-benar mendapatkan informasi yang sesungguh tentang kondisi Papua.

“[Kami akan] memberikan fakta lapangan ini kepada Presiden tidak secara formal. 
Kalau formal bentuknya seperti yang diterima presiden hari ini dari 
pembantu-pembantunya. Dan ini yang menjadi jarak antara pemerintah dengan 
teman-teman di Papua,” kata Lili. (voa)


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke