http://www.shnews.co/detile-4852-menunggu-rawa-tripa-hilang-dari-peta.html
Menunggu Rawa Tripa Hilang dari Peta Junaidi Hanafiah | Selasa, 17 Juli 2012 - 15:43:50 WIB (SH/Junaidi Hanafiah)Hutan gambut Rawa Tripa terancam hilang dari peta dunia karena tenggelam. Rawa Tripa sekarang tak seindah dulu lagi. Hutan gambut itu telah berubah dari hutan alami yang ditumbuhi berbagai tanaman dan didiami bermacam hewan dan kini menjadi hutan sawit. Dari 61.803 hektare (ha) luas hutan Rawa Tripa, yang tersisa diperkirakan 31.410 ha. Bagi sebagian besar warga Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, Rawa Tripa merupakan tempat untuk menopang hidup, karena dari hutan gambut tersebut masyarakat dari Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tripa dan kecamatan lainnya mencari nafkah. Penduduk yang tinggal di sekitar rawa umumnya petani dan hanya dengan sekali tanam mereka bisa menikmatinya hingga satu tahun. Mereka juga memancing atau menangkap ikan di rawa, mengumpulkan madu, dan mencari rotan. “Dulu kami bisa menopang hidup dari hutan tersebut tanpa sedikit pun kekurangan makanan. Dari hasil hutan kami mampu menafkahi keluarga,” tutur Zainal Arifin, warga Kecamatan Tripa. Itu terjadi hingga 1980-an, ketika Kabupaten Nagan Raya masih bergabung dengan Kabupaten Aceh Barat. “Saat itu warga tidak berani merusak hutan gambut karena hukum adat melarang warga merusak hutan dan hanya dibolehkan mengambil hasil hutan,” ujar Zainal lagi. Dia juga mengakui dulu di sekitar Rawa Tripa terlihat ada beruang, harimau sumatera, rusa, dan burung. “Kalau monyet dan orang utan jangan ditanya. Kami kadang-kadang terhibur dengan tingkah mereka,” Zainal mengenang. Pria yang kerap disapa Teungku Zainon ini menyebutkan, sejak Rawa Tripa dikuasai pengusaha perkebunan sawit, tidak ditemukan lagi berbagai jenis binatang di sana. “Cucu-cucu saya tidak pernah melihat rusa dan beruang. Madu juga sulit didapatkan. Hutan alami berganti pohon sawit. Hutan yang masih tersisa juga banyak yang kering karena dibangun parit-parit oleh perusahaan sawit,” ujar Zainal. Padahal, sebagian penduduk di sekitar Rawa Tripa berutang nyawa pada hutan alami tersebut. Mereka pernah terselamatkan saat gelombang tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004, karena gelombang air laut terhalang hutan tersebut. “Mungkin kalau tidak ada hutan itu nasib kami sama dengan saudara-saudara kami di Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Besar, dan Banda Aceh. Hutan itu telah menjadi benteng keganasan tsunami sehingga kami sempat menyelamatkan diri,” ujar Zainal. Kekayaan hutan gambut Rawa Tripa sekarang tinggal kenangan. Sejak 1995 hutan musnah pelan-pelan setelah tujuh perusahaan sawit merusaknya. Warga Kecamatan Suka Makmur, Hasballah, menceritakan, dia sekarang tidak bisa lagi menanam padi karena di Rawa Tripa sering banjir dan tanah tidak lagi subur. Dulu, penduduk bisa mendapatkan puluhan kilogram ikan lele dalam satu hari untuk dijual ke Banda Aceh. Namun, sekarang dalam sehari saja belum tentu mereka bisa memperoleh satu ekor. Akibatnya, sekarang banyak penduduk Suka Makmur menganggur. Sejumlah lembaga peduli lingkungan menyebutkan, Rawa Tripa mempunyai banyak fungsi dan mampu menyimpan sekitar 50–100 juta ton karbon. Jumlah karbon yang tersimpan di rawa gambut (sekitar 1.300 ton per ha) hampir 10 kali lipat lebih besar daripada karbon yang tersimpan di atas permukaan tanah, yaitu sekitar (110 ton per ha). Itu terjadi karena ketebalan gambut Rawa Tripa lebih dari 3 meter. Di sini juga menjadi tempat tinggalnya beberapa flora dan fauna langka seperti orang utan, harimau sumatera, beruang, kayu seumantok (kayu langka), kayu ulin, juga bermacam tanaman obat. Kawasan tersebut juga berfungsi sebagai penyimpanan air tawar yang sangat berguna bagi masyarakat. Sayangnya, saat ini Rawa Tripa mulai terasa panas dan kering. Hilang dari Peta Ahli Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Prof Dr Zainal Abidin, mengingatkan, jika hutan gambut Rawa Tripa terus dirusak, tidak lama lagi lahan gambut dan pemukiman di sekitar kawasan tersebut akan hilang dari peta dunia karena tenggelam lalu berubah menjadi laut; sebab permukaan tanahnya akan terus turun. “Jika hutan gambut tersebut terus dirusak, tidak lama lagi akan bergabung dengan lautan Samudra Hindia,” tutur Zainal. Dia menjelaskan, rusaknya Rawa Tripa oleh perkebunan sawit terjadi karena ada pemahaman yang salah tentang nilai ekonomis hutan tersebut. Sebagian besar orang berpendapat hutan alam Rawa Tripa tidak bernilai ekonomis bagi masyarakat luas sehingga ditanami pohon sawit. Padahal, kebun sawit telah menurunkan permukaan tanah sekitar 10 cm setiap tahun. Jika permukaan tanah itu terus turun, dipastikan tidak lama lagi kawasan tersebut berubah menjadi laut. “Jika itu terjadi, kita hanya akan menemukan nama Rawa Tripa dalam literatur sejarah yang akan dibaca anak-cucu kita. Ini seperti kita cuma bisa mendengar nama spesies harimau jawa dan harimau bali yang kini telah punah,” tuturnya. Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa (TKPRT) menilai kerusakan Rawa Tripa membuktikan bahwa kebijakan Aceh Green dan Moratorium Logging hanya retorika. Pemerintah juga lalai melakukan penanganan. Menurut TM Zulfikar, Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh, area Rawa Tripa yang rusak lebih dari 50 persen. Fungsi ekologinya telah terganggu akibat alih fungsi lahan menjadi lahan sawit. Pemerintah seharusnya menjadikan kawasan itu sebagai hutan lindung. “DPRA (DPR Aceh) juga mesti memasukkan persoalan Rawa Tripa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh. Hapuskan status area pengguna lain (APL) bagi rawa gambut, sebab kerusakannya mulai terjadi sejak 1990-an. Jadi, kebijakan Aceh Green harus sesuai kondisi. Jangan hanya mengeluarkan program tapi nggak ada realisasinya,” tutur Zulfikar. Tim Koalisi Penyelamatan Rawa Tripa mendesak Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengawasi kejahatan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut. “Meskipun perizinan perkebunan sawit di Rawa Tripa diberikan pemerintah provinsi dan kabupaten, Menhut tetap bertanggung jawab atas habitat orangu tan yang hilang dan pelanggaran Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Hutan Gambut. Kan Menhut yang mengeluarkan peta indikatifnya?” tutur Juru Bicara TKPRT Irsadi Aristora. Irsadi mengatakan, kedatangan Menteri Kehutanan pekan lalu ke Rawa Tripa diharapkan bukan sebatas seremonial. Apalagi, isu Rawa Tripa telah menjadi bahan perbincangan di timgkat internasional. Diharapkan pula kehadiran menteri bukan sekadar menindaklanjuti laporan Satgas United Nation Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (UN-REDD) atas dampak izin usaha perkebunan budi daya. “Kedatangan ini harus disertai komitmen untuk menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang terjadi di Rawa Tripa. Jangan cuma pejabat di bawah saja yang dijerat. Dalangnya juga harus diseret ke pengadilan dan pemerintah mengawasinya secara langsung,” ia menegaskan. Banyak kalangan berbicara tentang Rawa Tripa, jadi mari kita tunggu saja realisasinya untuk kesejahteraan rakyat. (Sinar Harapan) [Non-text portions of this message have been removed]
