http://www.harianterbit.com/2012/07/21/sby-mestinya-mundur-dari-dewan-pembina-pd/
Supaya Diikuti para Menterinya SBY Mestinya Mundur dari Dewan Pembina PD -------------------------------------------------------------------------------- a.. b.. c.. Maghfur Ghazali — HARIANTERBIT.COM Sabtu, 21 Juli 2012 14:15 WIB JAKARTA – Setidaknya ada tiga menteri yang rangkap jabatan sekaligus ketua partai politik (parpol), seperti Muhaimin Iskandar, Hatta Radjasa dan Surya Darma Ali. Karena itu, sudah saatnya Presiden SBY memberi peringatan kepada mereka untuk segera melepaskan jabatan di parpol sehingga bisa fokus bekerja. Begitu juga dengan SBY yang saat ini masih menjabat sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. “Karena itu, sebaiknya SBY dan para menteri yang masih menjabat sebagai ketua partai politik harus segera menanggalkan jabatannya di parpol. SBY harus member contoh kepada para menterinya agar bisa bekerja lebih fokus,” tegas pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego kepada Harian Terbit, Sabtu (21/7). Indria mensinyalir dengan kondisi seperti sekarang ini, tampaknya SBY mengatur strategi agar bisa mengatur DPR dan mengikat partai. Padahal, dalam kinerja rangkap jabatan sangat tidak baik, karena ada salah satu pekerjaan yang ditinggalkan sehingga tidak fokus mengurus rakyat. “Karenanya, saya sangat tidak setuju kalau ketua partai dijadikan menteri. Bisa saja jabatan menterinya akan terbengkalai ketika musim kampanye. Indonesia ini sangat luas, sehingga ketika berkampanye akan keliling Indonesia berarti dia meninggalkan jabatannya sebagai menteri. Sebaliknya, apabila tidak keliling, kader partainya akan menunggu di daerah-daerah,” tegasnya. Menurut dia, belum lagi biaya perjalanan mereka ke daerah itu cukup mahal, sehingga akan menghabiskan dana yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Mestinya SBY jangan mengangkat menterinya dari ketua partai. Sebaiknya, kata dia, memilih menteri itu seseorang yang menguasai bidangnya. Kalaupun ingin mengambil dari kalangan partai sebaiknya jangan seseorang yang sedang menjabat di partai. Ambilah dari anggota-anggotanya yang menguasai permasalahan. “Menurut saya SBY itu sudah salah sejak awal. SBY sebaiknya jangan hanya mementingkan diri sendiri untuk mengikat mereka demi kepentingan golongan sendiri,” tuturnya. Pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengemukakan, menteri memang sebaiknya tidak rangkap jabatan di partai politik. Selama mengurus parpol merangkap menteri bisa jadi musuh dalam selimut. “Menteri memang sebaiknya tidak boleh mengurus parpol karena ketika sudah menjadi menteri, maka harus fokus membantu presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan,” kata Irman. Irman mengatakan, keadaan ini bisa berdampak buruk bagi negara. Bukan hanya kepada menteri, presiden juga tak boleh mengurus parpol. Selama seorang presiden masih menjadi ketua dewan pembina atau majelis kehormatan sebuah parpol otomatis presiden juga mengurus parpol. “Kalau semua mengurus parpol, baik presiden maupun menteri, tanpa sadar di dalam kekuasaan pemerintahan sedang terjadi perang antar-parpol dengan memakai jubah menteri dan jubah presiden,” kata Irman.//junaedi/akhir [Non-text portions of this message have been removed]
