Ref: Sekali tambal sulam, tetap tambal sulam. http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/21/334705/4/2/Upaya-Pemerintah-Atasi-Lonjakan-Harga-Dinilai-cuma-Tambal-Sulam
Ekonomi Upaya Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Dinilai cuma Tambal Sulam Penulis : Nurulia Juwita Sari Sabtu, 21 Juli 2012 22:49 WIB a.. JAKARTA--MICOM: Langkah pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga pangan pada bulan puasa dan lebaran hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya. Akibatnya kejadian itu berulang setiap tahun. Mestinya pemerintah tidak boleh membiarkan liberalisasi pasar pangan. Sebab kendali harga kebutuhan harus berada pada tangan pemerintah, agar produsen dan konsumen tidak dirugikan. Dengan demikian, upaya pemerintah menjadikan pangan sebagai sektor strategis tidak sekedar tercetus pada jargon. Demikian ekonom Hendri Saparini. Ia menilai, kebijakan pemerintah selama ini masih parsial dan minimalis. Intervensi pemerintah hanya dilakukan melalui dua instrument menanggung pajak dan melakukan operasi pasar. “Yang dilakukan sekarang itu adalah tambal sulam, menyelesaikan masalah di sisi hilirnya. Yang dilakukan pemerintah Indonesia itu sangat minimal, salah satunya melakukan operasi pasar sebanyak-banyaknya." "Di negara manapun instrument ini tidak akan berhasil mengontrol harga,” ujarnya, dalam diskusi bertajuk Lagu Lama Harga Sembako, yang digelar Sindo Radio di Jakarta, Sabtu (21/7). “Hal ini dianggap sebagai sebuah kewajaran. Ya wajar lah mau lebaran, permintaannya besar. Definisi wajar itu kalau dilihat dari bulan kemarin, tapi kalau dilihat dari akhir tahun yang lalu kenaikan ini sudah besar.” Hendri menekankan, dibutuhkan perubahan paradigma pemerintah, yang selama ini berpikir bahwa diperlukan liberalisasi di sektor pangan. Pemerintah, seharusnya memegang kendali untuk bahan pangan dan kebutuhan pokok tertentu, sehingga harga bisa dikontrol. Ia mencontohkan Malaysia yang memegang kendali terhadap 25 komoditas pangan. Perubahan itu dapat dilakukan dengan menyiapkan undang-undang sebagai pijakan. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso juga menilai, operasi pasar hanya dapat menyelesaikan masalah pada saat tertentu saja. Diperlukan peningkatan produksi pangan untuk membuat harga lebih stabil. “Tuntutan masyarakat kepada Bulog sebenarnya di atas kapasitas Bulog sebagai perum. Tetapi itu yang berkembang, sehingga kami menyiapkan diri. Bagaimana agar harga beras tetap terkendali.” Di lain pihak, Sekjen Asosiasi Pedagang se Indonesia Ngadiran mengatakan, lonjakan harga pangan bukan hanya karena lonjakan permintaan saja. Pemerintah didesak untuk memastikan kecukupan produksi dan infrastruktur yang mendukung distribusi ke seluruh pelosok daerah. Anggota Komisi VI DPR dari fraksi Demokrat Abdurrahman Abdullah menilai, untuk melakukan perubahan tersebut diperlukan neraca yang tepat. Pemerintah harus mengetahui berapa produksi setiap tahunnya, berapa kebutuhan konsumsi sehingga langkah ke depannya lebih jelas. (Wta/OL-8) [Non-text portions of this message have been removed]
