Memang Ketua Mahkamah Konstitusi tidak berhak membubarkan semua Parpol. Tapi satu kenyataan, semua Parpol(tidak ada kecualinya) adalah Parpol borjuis yang tidak mewakili kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia dan semuanya mewarisi budaya feodal. Mereka hanya berjuang untuk masuk Parlemen (DPR) untuk kepentingan mereka sendiri dan cari makan sambil mengatas namakan dirinya sebagai wakil rakyat atau wakil "wong cilik". Tapi Ketua Mahkamah Konstitusi lebih memilih mempertahankan Parpol-perpol yang jelek semuanya daripada memberi hak hidup pada sebuah Partai Pelopor yang berhaluan Marxis yang hingga detik ini dilarang oleh undang-undang peninggalan suharto (TAP MPRS/25/1966). Jelas Indonesia memberlakukan demokrasi pincang atau demokrasi palsu. Ketika pemimpin Jerman Angela Merkel bertanya pada Ketua mahkamah Konstitusi apakah di Indonesia ada kebebasan memilih agama dan memilih tidak beragama, Mahfud menjawab ada dan katanya atheispun tidak dilarang, komunist juga berhak hidup. Tapi ketiak(maksud saya ketika) sang Ketua diserbu orang-orang yang menuduhnya sebagai pendukung Komunisme dan atheisme, dia cepat menjilat ludahnya sendiri dari keranjang sampah dengan mengatakan bahwa Komunisme dan atheisme adalah melanggar undang-undang dasar meskipun tidak bisa dihukum karna tidak ada undang-undangnya...! Sungguh absurd dan bodoh cara mundur tanpa tahu malu dan hina semacam itu.Lalu sekarang dengan gagah dan pongahnya dia bilang; "LEBIH BAIK ADA PARPOL YANG JELEK DARIPADA NGGAK ADA PARPOL. ITU PRINSIP. KARENA SEJELEK APAPUN BISA MENGIMBANGI OTORITERISME DARI KEKUASAAN". Bukan main! Seolah dia seorang demokrat kaliber dunia yang sungguh-sungguh anti Otoriterisme. Tentu saja menurut dia sebaik-baik parpol yang berhaluan Marxis, Parpol demikian tidak boleh lahir, tidak boleh ujud, terlarang sepanjang masa!. Dan itulah "demokrasi" a la Indonesia! MUNAFIK DAN PALSU ! Sugguh Mahfud ini munafik, musyrik sebagai Ketua mahkamah yang sulit dimahfumi.Masyaallah...! ASAHAN.
----- Original Message ----- From: GELORA45 To: GELORA_In Sent: Wednesday, July 18, 2012 5:01 AM Subject: #sastra-pembebasan# Belajar Moralitas Politik dari Mohammad Natsir - Mahfud Tolak Pembubaran Parpol - Politik Pencitraan Itu Menyesatkan Mahfud Tolak Pembubaran Parpol Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 18 Juli 2012 | 04:29 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak mendukung desakan berbagai pihak agar semua partai politik dibubarkan lantaran politisinya terus terlibat kasus korupsi maupun kasus lain. Menurut Mahfud, di negara demokrasi parpol harus tetap ada. "Lebih baik ada parpol yang jelek daripada enggak ada parpol. Itu prinsip. Karena sejelek apa pun bisa mengimbangi otoriterisme dari kekuasaan," kata Mahfud di Jakarta, Selasa (17/7/2012) malam. Menurut Mahfud, parpol seharusnya menjadi tempat untuk menghasilkan para pemimpin ke depan. Namun, kata dia, pada kenyataannya pemimpin parpol saat ini cenderung menindas kader bawahannya agar tidak bisa tampil menjadi pemimpin. "Selalu diasumsikan di dalam kehidupan kita, yang terbaik itu ketua umum karena dipilih kongres. Padahal, kongres itu kan bisa direkayasa, sudah tahu semua itu," kata dia. Untuk itu, menurut Mahfud, tugas semua pihak saat ini yakni memperbaiki parpol. Salah satu cara pembenahan parpol yang cukup efektif, lanjut dia, yaitu melalui jalur media massa. Media dinilai sangat efektif untuk melakukan perubahan. Mahfud menilai sulit mengharapkan perbaikan dilakukan dari internal partai lantaran kecenderungan pemimpin parpol yang menindas dengan ancaman dikeluarkan dari partai. Akibatnya, kader bawah takut untuk mengingatkan jika ada kesalahan. "Saya kira bagaimana kita dan media massa mendorong agar parpol seperti parpol di AS (Amerika Serikat). Tidak perlu tahu siapa ketuanya. Tapi siapa yang baik masuk di situ sesuai mekanisme yang disediakan. Kita harus mendorong ke sana," kata Mahfud. Editor : Benny N Joewono http://www.suarapembaruan.com/home/siti-zuhro-politik-pencitraan-itu-menyesatkan/22368 Siti Zuhro: Politik Pencitraan Itu Menyesatkan Selasa, 17 Juli 2012 | 18:07 Pengamat politik LIPI Siti Zuhro [google] [JAKARTA] Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan unggulnya pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta menunjukkan telah terjadi proses demokrasi di tengah masyarakat. Ia menilai para kandidat cagub-cawagub mesti mengurangi melakukan politik pencitraan. karena gaya politik tersebut cenderung menyesatkan. Ia juga mengingatkan agar rakyat tidak tergoda dengan iming-iming pencitraan, karena masyarakat Jakarta menginginkan perubahan tanpa terpengaruh iklan, maupun uang. "Masyarakat saat ini butuh pemimpin yang kembali ke konsep awal demokrasi, yaitu 'dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat'. Dan benar-benar pemimpin yang bisa memimpin, bukan pemimpin berdasarkan iklan maupun uang" ungkapnya pada diskusi "Pemimpin Iklan dan Uang Versus Pemimpin Rakyat" di Rumah Perubahan, Jakarta, Selasa (17/7). Dikatakan, saat ini masyarakat tidak butuh pemimpin uang, pemimpin iklan, melainkan pemimpin rakyat. Dalam Pilkada, misalnya harus dikurangi dominan politik pencitraan, sebab hal itu menyesatkan dan jangan ada dusta terhadap publik. Menurutnya, kampanye hitam yang berkembang di Pilkada tidak mendidik masyarakat. Diketahui tak jarang isu yang menyudutkan pasangan Jokowi-Ahok yang bernuansa SARA, seperti etnis dan agama yang menyerang mereka. Pilkada pun menyisakan kepada dua pasangan, yaitu Jokowi-Ahok dan Foke-Nara yang akan bertarung di putaran kedua nanti. Siti menyarankan para kandidat berani "menelanjangi" diri mereka sendiri sehingga tidak berkembang rumor yang negatif di masyarakat. Hal ini guna menghindari kampanye hitam yang muncul dalam masa kampanye hingga pencoblosan. "Kita harus menelanjangi pasangan cagub yang pentas. Maksudnya, dia harus menerangkan siapa sosok dirinya itu. Jadi tidak ada menerka-nerka. Kalau dia beragama Kristen dan beretnis Tionghoa, katakan saja, kenapa harus takut. Hal ini dilakukan supaya tidak ada dusta di antara mereka, dan supaya juga nggak ada dusta terhadap publik,” jelas Siti. [H-15] [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]
