Ref: Kalau tidak ada pejabat koruptif, maka NKRI bukan Negara Kleptokratik Republik Indonesia.
http://www.suarapembaruan.com/tajukrencana/pejabat-koruptif/23317 Pejabat Koruptif Kamis, 9 Agustus 2012 | 14:34 Kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan politisi makin marak. Survei terbaru yang dilakukan CSIS menunjukkan, sekitar 70 persen pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk merampok uang negara. Data menunjukkan, tak kurang dari 240 kepala daerah tersangkut korupsi. Jumlah itu belum termasuk pejabat di kementerian dan dinas di daerah. Pejabat yang dimaksud mayoritas adalah yang berlatar belakang partai politik (parpol). Banyaknya pejabat, terutama kepala daerah, yang tersandung korupsi dianggap sebagai kegagalan parpol memajukan kandidat yang berkualitas. Kegagalan terjadi sejak awal proses perekrutan. Sudah menjadi rahasia umum, parpol selalu membuka pintu bagi mereka yang memiliki modal finansial maupun yang memiliki akseptabilitas besar, untuk diberi kesempatan maju sebagai calon kepala daerah dan calon anggota legislatif (caleg). Dua syarat tersebut, yakni modal uang dan akseptabilitas, membuat parpol mengabaikan dua syarat substansial dan krusial, yakni integritas dan kapabilitas. Akibatnya, kandidat terbaik tak memperoleh peluang untuk maju sebagai pejabat publik maupun caleg. Sebab, aturan perundangan mensyaratkan bahwa parpol merupakan pintu masuk tunggal bagi seseorang untuk maju menjadi calon kepala daerah. Kondisi inilah yang mengakibatkan proses perekrutan dan seleksi calon menjadi ajang transaksi politik. Pimpinan parpol sebagian besar memilih mereka yang memenuhi syarat finansial atau akseptabilitas. Mereka yang memiliki modal finansial kuat, dengan mudah akan membeli jabatan melalui parpol. Sedangkan, mereka yang memiliki daya akseptabilitas tinggi, dengan mudah memperoleh dukungan sponsor finansial, yang lagi-lagi menjadi setoran ke parpol. Praktik semacam ini disadari merupakan dampak dari pemilu yang begitu mahal di negeri ini. Maju ke pemilu kepala daerah maupun pemilu legislatif, ibarat berinvestasi. Pada akhirnya, bagaimana cara mengembalikan modal sudah terpatri sejak awal dan menjadi orientasi mereka yang terpilih menduduki jabatan publik maupun di parlemen. Dalam proses pilkada di tingkat kabupaten/kota, misalnya, seorang calon membutuhkan sedikitnya Rp 3 miliar. Jumlah itu mengacu pada nilai uang dalam kasus dugaan suap Bupati Buol, Sulteng, yang konon digunakan sebagai modal maju ke pilkada. Sesuai Keppres 68/2011, gaji pokok ditambah tunjangan yang diterima seorang bupati sekitar Rp 6 juta per bulan. Jumlah itu ditambah insentif pajak yang jumlah per tahunnya mencapai maksimal 7 kali gaji bulanan. Dengan komposisi itu, seorang bupati yang berprestasi dapat mengakumulasi pendapatan resmi sekitar Rp 120 juta per tahun. Berarti dalam satu periode masa jabatan selama lima tahun, dia mendapatkan Rp 600 juta. Jika dia mampu memperpanjang masa jabatannya untuk lima tahun berikutnya, akumulasi pendapatannya mencapai Rp 1,2 miliar. Pendapatan resmi seorang bupati yang mencapai Rp 1,2 miliar selama 10 tahun mengabdi, jauh lebih kecil dibanding modal Rp 3 miliar yang diperlukannya saat pilkada. Pertanyaannya, dari mana dia harus mengembalikan modal pilkada itu? Satu-satunya jawaban adalah menyalahgunakan wewenang dengan mengkorupsi APBD atau memberi kompensasi proyek yang menguntungkan para penyokongnya. Inilah konsekuensi politik transaksional yang diperagakan parpol saat menjalankan fungsi perekrutan politik. Tak hanya merekrut calon pejabat kepala daerah, parpol juga diberi mandat konstitusional untuk merekrut caleg, calon pejabat publik melalui fit and proper test di parlemen, bahkan capres dan cawapres. Hal itu mencerminkan pentingnya parpol dalam demokrasi di Indonesia. Sayangnya, kini publik dapat melihat dengan kasat mata, bahwa parpol menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. Partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah yang berkuasa dan memperjuangkan kepentingan publik, malah bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik yang bertujuan semata-mata untuk bisa memperkaya orang-orang di dalamnya, atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa menduduki jabatan-jabatan publik. Parpol tidak mampu merekrut calon pejabat yang berjiwa negarawan. Sosok negarawan yang dibutuhkan saat ini, adalah mereka yang mampu memberi harapan, dengan menentukan arah tujuan bangsa melalui gagasan-gagasan besar yang diyakininya akan membawa perbaikan, meskipun itu harus melawan arus besar pemikiran bangsa ini. Kriteria penting yang melekat pada diri negarawan adalah memiliki visi atau wawasan untuk kepentingan masa dengan bangsa atau bagi generasi mendatang. Hal itu bisa ditemukan jika parpol mengedepankan syarat integritas dan kapabilitas, bukan sekadar modal akseptabilitas apalagi modal finansial semata. Kenyataan tersebut menegaskan kinerja parpol sangat buruk. Dampaknya, jarak para pemilih dengan partai semakin menjauh karena pudarnya kepercayaan. Kehidupan demokrasi pun terancam bila parpol menghasilkan figur-figur pejabat yang melakukan korupsi politik. [Non-text portions of this message have been removed]
