Mampukah SBY Wujudkan Isi Pidatonya? Jakarta - Pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa harapan. Namun, mampukah hal tersebut diwujudkan?
"Pidato Presiden bertabur prestasi membanggakan dan harapan menggairahkan, baik dalam skala nasional mau pun internasional," nilai Anggota Komisi VI DPR RI, Arya Bima, di Jakarta, Jumat (17/8). Namun, imbuh Arya, langkah selanjutnya adalah bagaimana implmentasi dari impian tersebut. Di sanalah letak problem krusialnya. Sebab, dibutuhkan ketegasan dan kelugasan untuk melaksanakan kepemimpinan negara agar tidak ketinggalan momentum. "Rakyat menunggu dan jangan dibikin jemu dengan keragu-raguan. Terutama isu utama yang disampaikan presiden tentang pemberantasan korupsi. Tidak boleh terjadi lagi kongkalikong," tegasnya. Sementara itu, Wakil Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai, pidato SBY, datar dan dan normatif saja karena hal itu harus dilakukan. "Pidatonya datar saja, normatif lagi. Korupsi harus diberantas, orang miskin harus harus jadikan orang kaya, Papua harus diselesaikan, pengangguran harus dikurangi, konflik sosial harus dicegah. Ya iyalah," tegasnya. [IS] http://www.gatra.com/nasional/1-nasional/16336-mampukah-sby-wujudkan-isi-pidatonya Presiden: 2019, Seluruh Rakyat Indonesia Gratis Berobat Penulis : Hindra Liauw | Kamis, 16 Agustus 2012 KOMPAS/RIZA FATHONIPresiden Susilo Bambang Yudhoyono JAKARTA, KOMPAS.com Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, selambat-lambatnya pada tahun 2019, seluruh rakyat Indonesia akan memiliki jaminan kesehatan terkait disahkannya Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada saat itu, rakyat Indonesia memiliki lima jenis jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. "Terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali merupakan tujuan utama implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional," kata Presiden ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan pada HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2012). Menurut Presiden, sejalan dengan program itu, lebih dari 2,5 juta ibu melahirkan terjamin melalui Jaminan Persalinan. Program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI), sejalan dengan percepatan pencapaian "Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals". Hal ini, kata Presiden, merupakan jawaban pemerintah untuk mewujudkan perluasan pelayanan kesehatan bagi rakyat. "Melalui reformasi kesehatan, kita ubah paradigma dari sekadar berobat gratis, menjadi sehat secara gratis. Untuk itulah, perbaikan layanan dan jaminan kesehatan serta kegiatan pembangunan kesehatan lainnya, kita sinergikan dengan perkembangan kependudukan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian lingkungan, hingga pembinaan budaya dan paradigma hidup sehat di kalangan masyarakat," kata Presiden. Melalui reformasi kesehatan, pemerintah ingin membangun rakyat Indonesia yang bukan saja sehat fisiknya, melainkan juga sehat jiwanya, agar dapat membangun bangsa yang kuat, tangguh, dan cerdas. Selain Sistem Jaminan Sosial Nasional, kata Presiden, pemerintah juga berusaha mewujudkan penghidupan yang mapan melalui sinergi program pemberdayaan masyarakat; pengembangan usaha kecil, menengah, dan mikro; serta program-program pro-rakyat. Seluruh program penanggulangan kemiskinan, sambungnya, akan bertransformasi ke dalam bentuk program yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dari seluruh masyarakat secara merata, termasuk menjamin terciptanya pemenuhan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Editor : Heru Margianto Belanja modal infrastruktur 2013 capai Rp193,8 triliun Kamis, 16 Agustus 2012 22:24 WIB Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (ANTARA) Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengalokasikan belanja modal infrakstruktur pada RAPBN 2013 mencapai Rp193,8 triliun. "Hal itu sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas belanja Kementerian dan Lembaga, dalam RAPBN 2013. Jumlah sebesar itu naik Rp25,2 triliun atau sekitar 14,9 persen dari pagu anggaran dalam APBN-P 2012," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2013 dan nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis malam. Kepala Negara menyebut bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia pada hampir semua sektor tertinggal dan sering menjadi penghambat kegiatan ekonomi. "Dua kementerian yang langsung terkait dengan pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan," katanya. Karena itu, tegasnya, pada 2013, prioritas alokasi anggaran pada kedua kementerian itu akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terutama untuk mengurangi pelbagai hambatan dan sumbatan di bidang infrastruktur yang mendukung percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi. "Fokus tetap pada upaya dan prioritas untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keterhubungan domestik," katanya. Selain itu, alokasi anggaran yang sama juga akan diprioritaskan untuk mendukung pendanaan bagi kegiatan-kegiatan tahun jamak dalam rangka menjaga kesinambungan program dan pendanaan pembangunan, serta meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Alokasi anggaran Untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang mempunyai daya dorong kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, kata Kepala Negara, penggunaan alokasi anggaran belanja akan direncanakan untuk peningkatan kapasitas 188 megawatt, serta pembangunan transmisi sekitar 3.625 kilometer sirkuit (kms), Gardu Induk 4.740 Mega Volt Ampere (MVA), Jaringan Distribusi 9.319 km, dan Gardu Distribusi 213 MVA. Kemudian, untuk mendukung kelancaran distribusi barang, jasa dan manusia, pada 2013 kapasitas jalan akan ditingkatkan di Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua sepanjang 4.431 km. Selain itu, pembangunan pelabuhan, berupa penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP), pengelolaan prasarana lalu lintas SDP di 61 dermaga, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi. Sementara, untuk menunjang program ketahanan energi, juga direncanakan penambahan jaringan gas pada empat kota, meningkatkan sambungan-sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa sejumlah 16.000 Saluran Rumah (SR), melakukan pembangunan satu Kilang Mini Plant LPG, dan meningkatkan rasio elektrifikasi mencapai sekitar 77,6 persen. "Untuk mendukung program ketahanan pangan, kita akan mencetak sawah seluas 100 ribu hektar, meningkatkan luas layanan jaringan irigasi lebih dari 107.000 hektare, mengembangkan sumber air alternatif skala kecil 1.855 unit, mengembangkan jaringan dan optimasi air sepanjang lebih dari 524.000 hektare, membangun 164 embung/situ, serta membangun 6 waduk di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo," kata Presiden. Sementara itu, bidang transportasi udara, terutama untuk mendukung keterhubungan antarwilayah, pemerintah akan membiayai pembangunan 15 bandar udara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara. Bidang transportasi darat, pemerintah juga berencana membangun lebih dari 380 kilometer jalur Kereta Api baru, termasuk jalur ganda, serta pengadaan 92 unit lokomotif, Kereta Rel Disel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), Tram, dan Railbus, termasuk kereta ekonomi dan sarana Kereta Api yang dimodifikasi serta pembangunan terminal transportasi jalan pada 24 lokasi. Transportasi laut, pemerintah berencana membangun kapal perintis dan penumpang sebanyak 22 unit serta pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan. (E008/A023) Editor: Ruslan Burhani
