Klaim Keberhasilan Ekonomi Hanya Omong Kosong Friday, 17 August 2012 09:46 Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka menilai, klaim keberhasilan di bidang ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato kenegaraan dan RAPBN 2013 pada 16 Agustus, hanya omong kosong belaka.
Rieke menegaskan hal tersebut, di Jakarta, Jumat, (17/8), ketika dimintai tanggapan soal pidato kenegaraan tersebut. "Secara keseluruhan yang disampaikan SBY, baik dalam pidato kenegaraan maupun pidato RAPBN 2013, saya menilai, adanya kebijakan politik, ekonomi, maupun anggaran yang tak berorientasi secara serius terhadap penciptaan lapangan kerja, maupun kesejahteraan hidup para pekerja maupun buruh," nilai aktivis buruh itu. Padahal, imbuhnya, omong kosong belaka klaim keberhasilan ekonomi apabila rakyat tak bekerja. Kalaupun bekerja, upahnya tak mencukupi untuk hidup layak, sehingga rakyat tak memiliki akses untuk bisa penuhi kebutuhan dasar. Selain kebijakan anggaran yang tak pro kesejahtraan rakyat dan buruh, penghasilan negara dari pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun tak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. "Penghasilan negara yang targetnya 80 persen, yakni dari pajak dan 16 persen dari PNBP, tidak diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat," ungkap mantan pemain sinetron itu. Menurutnya, anggaran untuk ketenagakerjaan tak lebih dari Rp 4 triliyun, kesehatan Rp 31,2 triliyun atau hanya 2,9 persen dari APBN. Padahal, amanat konstitusi harus 5 persen. "Bandingkan dengan alokasi dana APBN pembayaran pokok utang. Pembayaran pokok cicilan utang luar negeri Rp 58,4 triliyun dan pembayaran bunga utang Rp 113,2 triliyun," cetus politisi PDIP itu. Dikatakan Rieke, kritiknya terhadap pidato SBY pada tanggal 16 Agustus 2012 di Paripurna DPR RI itu, disampaikan berdasarkan data yang disampaikan sendiri oleh SBY, serta fakta yang terjadi pada kehidupan rakyat. "Saya mengajak seluruh rakyat, terutama kaum buruh dan pekerja untuk tetap melakukan pengorganisiran diri. Setelah Hari Raya Idul Fitri, dengna niat yang fitri kita kembali akan melakukan perjuangan bersama untuk mengembalikan kedaulatan bangsa dengan menghentikan kebijakan yang berindikasi kuat memiskinkan rakyat. Tolak kebijakan politik yang tidak berpihak pada rakyat. Tolak politik upah murah," serunya. [IS] [Non-text portions of this message have been removed]
