Setara: Presiden SBY Gagal Tangani Intoleransi TRIBUNnews.com Oleh Yogi Gustaman | TRIBUNnews.com
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peristiwa Minggu berdarah jamaah muslim Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kabupaten Sampang, Madura, pada Minggu 26 Agustus 2012, bukan hanya kerusuhan semata. Rencana penyerangan massa tak bertanggungjawab ini sudah sistematis dan tak sekali menimpa kelompok Syiah di sana. Ketua Setara Institute, Hendardi melalui pesan singkatnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/8/2012), menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa bertindak lebih nyata untuk mencegah tindak kekerasan yang dilakukan massa intoleran. Kenapa sekian kali kejadian ini terus terulang. "SBY harus menyikapi kekerasan ini sebagai kondisi darurat kebebasan beragama, yang tidak cukup diatasi dengan ceramah dan seruan untuk bertoleransi. Tindakan nyata Presiden yang bisa menghentikan persekusi atas mereka yang berbeda," ujar Hendardi. Ia juga mengecam kinerja Polda Jawa Timur yang lagi-lagi gagal menjaga keamanan dan melindungi warga. "Sudah sepantasnya Kapolda Jatim dicopot dari jabatannya. Kapolri harus turun tangan mengatasi serangan kelompok massa yang berulangkali," tukas Hendardi. Hendardi menegaskan, peristiwa intoleransi beragama yang berujung pada kekerasan sudah berulang kali terjadi, namun penegakan hukum masih jauh dari harapan. "Peristiwa Sampang merupakan potret terburuk jaminan kebebasan warga untuk beragama/berkeyakinan di tahun 2012," kata Hendardi. Terpisah, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, Pemerintahan SBY tidak pernah beritikad kuat untuk menyelesaikan seluruh kasus intoleransi beragama. Negara kembali melakukan pembiaran atas aksi kekerasan dan intoleransi antarpenganut agama. "Tindak intoleran dan aksi kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu ini seperti korupsi. Sekali dibiarkan dan tidak dituntaskan secara permanen, akan terus berulang dan dilakukan kelompok lainnya. Jadi sudah semacam virus yang menjalar," tukas Bonar.
