http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-indopos/66-indopos/27057-pelaku-preman-berjubah-agama.html
Pelaku Preman Berjubah Agama Tuesday, 28 August 2012 13:18 ANARKIS: Rumah Muslim Syiah di Sampang, Madura, yang dibakar Minggu (26/8) lalu. Ahlulbait soal Rusuh Sampang JAKARTA-Preman berjubah agama kembali disebut-sebut. Ormas Ahlulbait Indonesia menilai pertikaian antarwarga di Sampang bukanlah kericuhan antara kelompok Sunni dan Syiah. Menurut ormas ini, terdapat sekelompok orang yang memicu terjadinya kericuhan itu. ’’Bukan antara muslim Sunni dan Syiah, tetapi dilakukan sekelompok preman berjubah agama. Mereka adalah kelompok kafiri yang ke mana-mana membawa informasi menyesatkan, mengkafirkan,’’ ujar Sekjen Ahlulbait Indonesia Ahmad Hidayat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/8). Meski demikian, Ahmad enggan menyebut identitas tokoh-tokoh di balik kelompok pemicu seperti yang diduganya itu. Saat kedatangannya ke Bareskrim, ia hanya meminta agar polisi bersikap tegas dan mempercepat pengusutan kasus kekerasan di Sampang. "Harus bisa dipercepat, kita mengharapkan ini ditangkap dan diadili. Kita juga minta kepada media, saat menyebut Syiah, tidak menyebut aliran Syiah, tetapi menyebut muslim Syiah, karena Syiah bagian dari kaum muslim," tuturnya. Sementara itu, saat ini, kata Ahmad, sejumlah warga Syiah yang menjadi korban kekerasan masih bersembunyi di hutan karena takut dikejar dan mengalami intimidasi. Ahmad meminta polisi segera mencari korban dari warga Syiah secepatnya agar mendapat perlindungan penuh. Ahmad mengatakan, seharusnya Polri sudah mengetahui dalang dari setiap kejadian yang terjadi di Madura itu. ’’Kami tidak mau mendahului polisi. Polisi punya data dan instrumen yang mengusut kasus ini sejak 2006 sampai sekarang. Kami percaya polisi punya data dan nama tentang itu. Kalau ingin menuntaskan kasus ini segera tangkap dan eksekusi bawa meja peradilan,’’ ujar Ahmad. Ahmad mengaku kedatangan mereka ke Bareskrim Polri hanya untuk memberikan pernyataan sikap atas peristiwa di Sampang. Bukan melapor. Sebelumnya, organisasi ini sudah pernah melaporkan kericuhan di Sampang akhir Desember 2011. Mereka saat itu membawa bukti berupa video, kaset cd dan transkrip ceramah, provokasi orang per orang, tokoh tertentu yang kita anggap ada di balik penyerangan itu. Namun hingga saat ini belum ada titik terang pengusutan oleh polisi. "Kami percaya Polri bisa memberikan perlindungan dan pengayoman hukum. Kami mendesak sesegera mungkin karena hanya dalam 8 bulan setelah Desember, sekarang terjadi lagi sekarang dan eskalasi semakin meningkat. Ada korban jiwa kritis, dan puluhan rumah terbakar. Ini tragedi kemanusiaan yang tak boleh dilupakan,’’ kata Ahmad. Ahlulbait meminta polisi serius menangani kasus tersebut. Selain itu, melalui kepolisian mereka juga meminta pemerintah daerah setempat memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman kepada warga Syiah yang menjadi korban kekerasan. Ada Pembiaran? Seorang korban tragedi Sampang, Zaini, mengaku kecewa dengan aparat kepolisian terkait peristiwa berdarah yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka dari warga muslim Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Minggu (26/8) pagi. Zaini justru menyebut polisi memerintahkan penyerang untuk maju ke dusun yang sudah dikepung. Kekecewaan Zaini disampaikannya saat dihubungi LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta melalui sambungan telepon yang didengar wartawan di kantor LBH, Jakarta, Senin (27/8). "Polisi kurang menindaklanjuti kasus ini, padahal mereka (pelaku kekerasan) sudah jelas melakukan kriminal. Kami dikepung, polisi cuma empat orang. Kita disuruh mundur, tapi pihak penyerang disuruh maju," ungkap Zaini yang mengaku berada di lokasi saat penyerangan berlangsung kemarin pagi. Dipaparkannya, polisi juga sulit dihubungi warga sebelum penyerangan berlangsung. Setelah tahu ada bentrokan, katanya, kepolisian juga hanya mengirim empat orang anggotanya. "Polisi kebanyakan asal ngomong akan menindaklanjuti. Tidak ada satupun pelaku penyerangan yang ditangkap polisi," tutupnya. Hal serupa disampaikan Iklil yang juga kakak Zaini. Menurut Iklil, dirinya Minggu pagi sekitar pukul 09.00 WIB sempat menelpon Polsek Omben dan Polres Sampang guna menginformasikan adanya eskalasi massa yang mencekam di sekitar kampungnya. "Laporan via telepon itu diterima dan ditanggapi dengan janji akan mengirimkan anggota polisi ke TKP. Terlihat tidak lebih dari lima orang personel kepolisian di sana,’’ ujar Iklil. Keberadaan polisi yang hanya beberapa orang itu gagal dan tidak berdaya mengantisipasi kekerasan. Seperti biasanya, kata Iklil, polisi justru cenderung menyalahkan warga Syiah sebagai biang keladi masalah itu. Sementara itu dari lokasi pengungsian, seorang ibu bernama Hani mengaku terdapat sekitar 250 warga bersama anak-anaknya. Dia mengaku sudah mendapat bantuan dari warga sekitar yang peduli. Hanya saja, jumlahnya tidak mencukupi. "Sudah ada bantuan makanan dan pakaian namun masih terbatas dari orang-orang dekat sini aja," tutur Hani yang pada saat kejadian dirinya sempat dicegat dan diancam dibakar massa. Khawatir Tindakan Balasan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengecam tindak kekerasan oleh kelompok warga terhadap kaum Syiah. Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari, menilai aksi kekerasan tersebut tidak bisa ditoleransi. "MPR mengecam keras aksi semacam ini dan tidak boleh ditolerir, karenanya harus diproses secara hukum," kata Hajriyanto di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Senin (27/8). Menurutnya, penyerangan terhadap kelompok minoritas yang terus-menerus, berulang berkepanjangan dengan sasaran yang silih-berganti sungguh berbahaya. Karenanya Hajri -sapaan Hajriyanto-khawatir aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas akan terus terjadi. "Setelah yang disasar kelompok minoritas Ahmadiyah, kemudian melebar ke jamaah MTA (Majelis Tafsir Al-Quran) di Jawa Tengah, terus berlanjut ke kelompok Syiah. Jangan-jangan nanti akan berlanjut kepada kelompok berikutnya lagi yang minoritas di suatu daerah. Ini sungguh tidak lagi bisa ditoleransi," tegas Hajriyanto Y Tohari. Dijelaskannya, kasus di Sampang bukan lagi persoalan kecemburuan sosial ekonomi. Hajri menyebut kasus tersebut sudah mengarah pada berkembangnya budaya intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas di suatu kawasan. "Suatu kelompok atau jamaah bisa saja mayoritas di suatu daerah, tetapi minoritas di daerah lain. Kalau suatu saat salah satu kelompok yang minoritas di suatu daerah menjadi korban penyerangan kelompok lain, padahal di daerah lain mereka mayoritas, apa jadinya bangsa ini?’’ imbuh Hajri. Tokoh muda Muhammadiyah yang juga politisi Golkar itu menilai tindak kekerasan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya merupakan ancaman terhadap kewibawaan negara. Karenanya, kata Hajri, pelaku kekerasan di Sampang harus diproses hukum. "Ini murni urusan hukum, urusan pidana kekerasan, di mana pelaku kekerasan harus diproses secara hukum. Bukan urusan agama lagi karena sejak lama agama dianggap urusan pribadi dan tokoh-tokoh agama dipinggirkan. Bahkan ada tendensi berkembangnya pandangan dan sikap di kalangan masyarakat untuk merendahkan institusi-institusi keagamaan,’’ ungkap Hajriyanto. Atas Nama Agama Menteri Agama Suryadharma Ali mengutuk kerusuhan dan tindak kekerasan tersebut. Pria yang biasa disapa SDA ini menegaskan, tindak kekerasan atas nama apapun, termasuk atas nama agama atau perbedaan aliran keagamaan, tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, agama mengajarkan kedamaian, dan tidak mengajarkan kekerasan. Perbedaan pendapat dalam beragama memang ada, termasuk perbedaan pandangan antara mazhab Syiah dan Sunni. Namun demikian, Menag meminta agar hal itu diselesaikan lewat dialog yang konstruktif dan penuh persaudaraan. Sehubungan itu, Menag menyerukan agar penyelesaian permasalahan di Sampang hendaknya dilakukan melalui dialog. Untuk itu, Menag meminta kantor wilayah Kementerian Agama setempat dapat memfasilitasi dialog tersebut. Menag juga meminta kepada aparat keamanan untuk menindak tegas setiap oknum yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Menag menyatakan bahwa siapapun terlibat, harus ditindak sesuai hukum. Menag juga mengimbau agar semua pihak senantiasa mengedepankan sifat toleransi dan prinsip persaudaraan antar sesama agama (ukhuwwah Islamiyah), persaudaraan sebangsa (ukhuwwah wathaniyyah), serta persaudaraan sesama manusia (ukhuwwah basyariyah). Karena itu, Menag menegaskan, penyelesaian lewat tindak kekerasan harus dihindari. ’’Prinsip dasarnya, kekerasan atas nama apa pun dan dengan dalih apa pun, tidak dapat dibenarkan,’’ pungkas Ketua Umum PPP ini. Bantah Tak Cegah Serangan Markas Besar Polri membantah tudingan bahwa kepolisian kecolongan sehingga terjadi kekerasan berdarah antara kelompok Syiah dan Sunni di Sampang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, menyatakan wilayah Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, sudah menjadi salah satu fokus pengamatan polisi karena telah beberapa kali terjadi kericuhan antarkelompok. Namun menurut Boy, situasi kemarin saat terjadi bentrokan memang di luar kendali. "Kita selalu antisipasi. Ini kondisi dinamis yang selalu terjadi di masyarakat, selalu diupayakan, tapi kondisi seperti ini bisa saja terjadi," ujar Boy di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/8). Boy menyebut saat peristiwa ricuh terjadi sudah ada pasukan pasukan dari Polda Jawa Timur yang diterjunkan ke lokasi. Hanya saja butuh waktu hingga lokasi karena jarak perjalanan ke tempat kejadian sekitar empat jam lamanya. Meski demikian, Polres Sampang sudah lebih dulu melakukan upaya-upaya dengan menurunkan 500 personel untuk membantu Polsek Omben mengamankan wilayah tersebut. "Kapolsek juga cedera berarti kan ada di lapangan langsung di lokasi itu kondisinya," sambung Boy. Kini polisi masih menelusuri latar belakang peristiwa ricuh antara warga Syiah dan Sunni di salah satu kabupaten di Pulau Madura itu. Salah satunya dengan memeriksa tujuh saksi dari warga yang diduga kuat terlibat dalam aksi ricuh, kekerasan dan pembakaran pada rumah warga Syiah. (rko/flo/jp [Non-text portions of this message have been removed]
