Pandangan Saya Sebagai Orang Islam Terhadap Ahok
Posted by Suara PengusahaOpini, Pilihan, TerkiniSunday, August 5th, 2012 -
12:25 pm | dibaca 21151 kali
Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama (Foto:ist)
Oleh Anita Tahmid
(Alumnus Universitas Al-Azhar Kairo)
KAMIS, kemarin, 19 Juli 2012, KPUD Jakarta mengumumkan hasil Pemilukada tanggal
11 Juli 2012 yang lalu. Hasilnya sebagai berikut:
Jokowi – Ahok 42,6 %
Foke – Nara 34,05 %
Hidayat – Didik 11,7 %
Faisal – Biem 4,9 %
Alex – Nono 4,67 %
Herdardji – Riza 1,97 %
Tampilnya pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama atau Jokowi – Ahok
sebagai peraih suara paling tinggi cukup mengejutkan bagi saya, karena
survei-survei yang dilakukan sebelum hari pemilihan hanya menempatkan pasangan
kotak-kotak itu pada posisi kedua.
Padahal, Calon Wakil Gubernur yang diusung PDI Perjuangan dan Gerinda itu
beragama Kristen Protestan. Hasil ini menunjukkan, agama Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur tidak terlalu menjadi persoalan bagi warga Jakarta yang
mayoritas Muslim. Mereka sama sekali tak menghiraukan fatwa atau pendapat yang
mengharamkan memilih Non-Muslim sebagai pemimpin.
Memang sudah seharusnya pemilih Jakarta menunjukkan kelasnya sebagai warga
Ibukota yang cerdas, rasional dan tidak emosional, yang menyadari isu agama itu
dimunculkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk kepentingan
politik sesaat.
Isu agama bukan kali pertama terjadi di dunia perpolitikan di Indonesia.
Pemilihan Presiden tahun 1999, 2004 dan 2009 selalu diwarnai isu agama. Tahun
1999 sekelompok ulama dan tokoh Islam mengeluarkan fatwa haramnya perempuan
menjadi presiden. Fatwa itu sengaja dimunculkan untuk menghadang Megawati
Soekarno Putri, karena ada kekhawatiran terhadap orang-orang di belakang
Megawati yang rata-rata abangan dan bahkan Non-Muslim.
Pada Pilpres 2004 isu agama kembali dihembuskan oleh orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Istri Calon Presiden SBY dituduh beragama Kristen karena
namanya Kristiani Herrawati. Demikian juga pada Pilpres 2009 istri Calon Wakil
Presiden Boediono dituduh beragama Kristen. Akibat tuduhan itu, beberapa kali
Bu Herawati mengenakan jilbab untuk menunjukkan di depan publik bahwa tuduhan
itu tidak benar.
Ternyata semua isu agama itu tidak terbukti. Kekhawatiran adanya kristenisasi
dan pembangunan gereja besar-besaran pada pemerintahan Megawati, ketika Bu Ani
Yudhoyono menjadi ibu Negara dan pada saat Bu Herawati Boediono menjadi Ibu
Wakil Presiden, semua itu tidak terbukti. Rakyat akhirnya paham bahwa isu agama
hanyalah dijadikan mainan politik semata.
Memilih Pemimpin yang Sejati
Menurut saya, memilih pemimpin harus didasarkan kepada kemampuan Calon, bukan
apa agama Calon. Sebab, soal agama adalah urusan pribadi antara seorang hamba
dengan Tuhannya. Apakah Calon rajin sembahyang atau tidak, tekun puasa Ramadhan
atau tidak, dan selalu membayar zakat atau tidak, itu semua bukan urusan rakyat
untuk mengetahuinya.
Yang perlu dipertimbangkan saat memilih pemimpin adalah sejauhmana kemampuan
pemimpin untuk menghadirkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena itu, yang
harus dipilih adalah pemimpin yang adil sehingga kepemimpinannya membawa
kemaslahatan (kemanfaatan) bagi rakyat yang dipimpinnya.
Dalam Kitab Al-Hisbah karangan Ibnu Taimiyah dinyatakan sebagai berikut:
الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة
Artinya:
“Allah akan menolong Negara yang adil meskipun Negara itu Kafir. Dan Allah
tidak akan menolong Negara yang dholim meskipun Negara itu Mukmin (Islam).”
Kita bisa melihat Australia, Jepang, Korea, Negara-negara Eropa dan Amerika
yang penduduknya bukan mayoritas Muslim (baca: Kafir), tapi ternyata lebih maju
dan sejahtera dibandingkan dengan Negara-negara Islam seperti Mesir, Yaman,
Aljazair, Oman, Libya dan Tunis, tidak lain karena Negara-negara Kafir itu
menjunjung tinggi keadilan. Maka Allah menolong mereka karena keadilan yang
mereka tegakkan.
Seorang tokoh pembaharu asal Mesir, Mohammad Abduh mengatakan “Saya melihat
Islam di Barat tapi saya tidak temukan Kaum Muslim di sana. Sebaliknya, saya
menemukan Kaum Muslim di Timur tapi saya tidak melihat ada Islam di sana.”
Maksudnya, Orang-orang Barat tidak mengenal agama Islam, namun perilakunya
mencerminkan ajaran Islam. Mereka menjunjung tinggi keadilan, giat bekerja,
disiplin, memudahkan urusan orang lain, menjaga kebersihan dan ketertiban umum
serta menghargai waktu.
Nah, inilah pentingnya memilih pemimpin yang diyakini mampu menghadirkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Soal apa agama pemimpin tersebut, itu
bukan faktor penting Sebab, bisajadi ada pemimpin yang di KTP tertulis agama
Islam, tapi perilakunya justru Kafir, tidak mencerminkan nilai-nilai Islam.
Keislaman seorang pemimpin bukan dilihat dari peci dan baju koko-nya, melainkan
dari perilakunya. Pemimpin yang mengaku Islam sebagai agamanya, tidak berani
berbuat korupsi, tidak menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi,
dan tidak berbuat dholim kepada rakyatnya.
Sebaliknya, tidak mustahil ada pemimpin yang di KTP tertulis Kristen tapi
perilakunya malah sangat Islami. Ia curahkan segala pikiran dan tenaganya untuk
kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya,
baik jasmani maupun rohani. Ia kerahkan jiwa dan raganya untuk kemaslahatan
(kemanfaatan) rakyat, sehingga rakyat tidak menemui kesulitan untuk memperoleh
pangan, sandang dan papan, bahkan untuk melakukan peribadatan kepada Allah SWT.
Pemimpin seperti itu sesuai dengan Kaidah Fiqh:
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
Artinya:
“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan
(kebaikan) rakyat”.
Kajian Dalil Larangan Memilih Pemimpin Kafir
Memang dalam kitab Suci Al-Quran ada beberapa ayat yang melarang umat Islam
untuk memilih pemimpin yang tidak beragama Islam. Di antaranya ayat-ayat yang
terjemahannya berikut ini:
a.. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang
Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpinmu (Al-Maidah : 51)
a.. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Kafir
sebagai pemimpin-pemimpinmu dengan meninggalkan orang-orang Mukmin / Muslim
(An-Nisa : 144)
Menurut saya, ayat-ayat di atas benar adanya. Hanya saja, pertanyaannya adalah
orang Kafir seperti apa yang tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Di sinilah
perlunya melakukan apa yang dalam Logika Hukum disebut Rechtsvervijning
(Pengkonkritan atau Penghalusan Hukum) yang merupakan salah satu metode dalam
Konstruksi Hukum.
Kita tidak boleh memahami ayat secara apa adanya atau tekstual, tapi harus
melakukan kontekstualisasi. Kenapa orang Kafir tidak boleh dijadikan pemimpin?
Bagaimana kondisi dan situasi pada saat ayat itu diturunkan? Apakah keadaan
sekarang masuk dalam kriteria tidak dibolehkannya mengangkat pemimpin Kafir
seperti pada masa Rasulullah SAW. masih hidup dulu?
Saya berpendapat bahwa orang-orang Islam tidak boleh memilih pemimpin Kafir
dengan catatan pemimpin tersebut membawa dampak negatif bagi agama dan umat
Islam. Selama pemimpin Kafir tersebut diyakini mendatangkan keburukan atau
kemudharatan bagi agama dan umat Islam, maka hukum memilihnya tidak boleh.
Sebaliknya, bila keyakinan itu tidak ada maka hukumnya boleh.
Lagi pula, untuk ukuran jaman sekarang di era demokrasi, pemimpin tidak bisa
tampil secara sewenang-wenang dan sesuka hatinya. Ia tidak bisa menjadi
satu-satunya pengambil kebijakan. Setiap kebijakan yang diputuskan harus
melalui musyawarah dengan banyak pihak dan dalam pelaksanaannya dikontrol oleh
rakyat, baik melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat, media dan LSM.
Adanya mekanisme kontrol inilah yang membedakan pemerintahan sekarang dengan
jaman dulu.
Pemimpin sekarang tidak akan berani berbuat semena-mena, kecuali ia akan
menjadi bulan-bulanan media dan didemonstrasi oleh rakyat. Karena itu,
kekhawatiran dengan adanya pemimpin Kafir tidak mempunyai dasar.
Sosok Ahok yang Islami
Ada seorang ulama di Belitung Timur, kampung halaman Ahok, yang mengatakan,
“Pada diri Ahok ditemukan sifat-sifat kenabian, yaitu Shidiq (jujur), Amanah
(dapat dipercaya), Tabligh (mampu berkomunikasi) dan Fathonah (cerdas).”
Saya sependapat dengan ulama tersebut. Berdasarkan rekam jejak yang
dipublikasikan, selama memimpin Belitung Timur, Ahok terkenal sebagai sosok
pemimpin yang profesional, jujur, bersih, transparan dan merakyat. Sifat-sifat
itu sesuai dengan ajaran Islam.
Ahok tak menjaga jarak antara dirinya dengan rakyat. Ia biasa keliling kampung
untuk mengetahui persoalan rakyatnya. Perilaku Ahok itu seperti yang dilakukan
Khalifah Umar bin Khattab yang suka keliling kampung. Dengan keliling kampung,
Khalifah Umar pernah dikisahkan menemukan suara tangis pada malam hari.
Ternyata ada anak-anak kecil yang menangis tiada henti karena tidak makan
berhari-hari. Karena merasa bersalah, Khalifah Umar spontan mengambil sendiri
makanan yang ada di gudang Negara, memikulnya sendiri dan mengantarkan ke
keluarga tadi. Itulah perlunya pemimpin turun ke bawah (turba) sehingga tahu
persis keadaan rakyat yang dipimpinnya, dan tidak melulu mengandalkan laporan
dari staf-stafnya.
Ahok juga tidak pernah memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi.
Justru yang terjadi, Ahok memotong uang perjalanan dinasnya untuk membantu
rakyatnya yang miskin. Perilaku Ahok ini mengingatkan saya kepada cerita
Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika putranya datang menghadap ke Istana,
lalu Khalifah Umar bertanya, “Untuk urusan apa, Kamu datang, Nak?” Sang putra
menjawab, “Untuk urusan pribadi.”
Seketika Khalifah Umar mematikan lampu ruangan. Sang putra bertanya lagi,
“Kenapa dimatikan, Ayahanda?”
“Karena lampu ini dibiayai oleh Negara. Tidak boleh menggunakan fasilitas
Negara untuk kepentingan pribadi.” Subhanallah.
Perilaku Ahok itu jarang ditemukan pada pemimpin-pemimpin saat ini. Tidak
sedikit Gubernur dan Bupati/Walikota yang mendekam di penjara karena terlibat
kasus korupsi penggunaan APBD. Tapi tidak termasuk Ahok. Ia sadar bahwa APBD
adalah uang rakyat yang harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Maka, uang
itu haram dimanfaatkan untuk urusan pribadi, seperti untuk memperkaya diri
sendiri atau untuk mendanai kampanye pemenangan dalam Pemilukada.
Ketika pemilukada Belitung Timur 2005, ada kekhawatiran bahwa jika terpilih,
Ahok akan melakukan kristenisasi atau membangun gereja besar-besaran, ternyata
kekhawatiran itu tidak terbukti. Selama memimpin Belitung Timur, Ahok lebih
menjunjung tinggi ayat-ayat Konstitusi.
Lagi pula, kalau kelak benar-benar terpilih pada Pemilukada Jakarta putaran
kedua tanggal 20 September 2012, sosok Jokowi tidak akan mungkin membiarkan
wakilnya, Ahok sibuk memprioritaskan urusan agamanya ketimbang urusan rakyat
keseluruhan. Ahok bukan pasangan pertama Jokowi. Sebelumnya, Jokowi sudah
pernah berpasangan dengan Wakil yang beragama Kristen. Selama dua periode
kepemimpinannya di Solo, Jokowi didampingi Wakil yang juga beragama Kristen.
Namanya FX Hadi Rudyatmo. Dan, selama ini tidak pernah terjadi apa-apa. Lalu,
apa yang dikhawatirkan dari Ahok? (***)
Sumber: Kompasiana.com
[Non-text portions of this message have been removed]
